Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Revisi Raperda Bisa Berdampak Pilkades Serentak

M
Penulis: M. Yusuf Purwanto❯
Revisi Raperda Bisa Berdampak Pilkades Serentak
Revisi Raperda Bisa Berdampak Pilkades Serentak

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Mandeknya proses revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13/2015 tentang Kepala Desa, bisa memengaruhi proses pemilihan kepala desa (pilkades) serentak tahun depan. Sebab, proses pilkades serentak di 233 desa itu menggunakan regulasi raperda tersebut.


’’Jika revisi perda tentang kepala desa ini tak segera dituntaskan, bisa berdampak pilkades serentak,’’ ungkap Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Bojonegoro Sutikno kemarin (4/10).


Dia menuturkan, revisi perda kepala desa itu paling mendesak dibahas. Mengingat, terdapat 14 raperda tunggakan yang belum tuntas dibahas bapemperda DPRD periode sebelumnya.


Sebab, regulasi tersebut akan menjadi payung hukum pilkades serentak di 233 desa, rencananya digelar Februari 2020. ’’Regulasi ini sangat memengaruhi proses pilkades,’’ ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.


Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Djuwono Poerwiyanto memastikan tahapan pilkades serentak akan tetap berjalan, meskipun revisi perda belum jelas.


Sebab, jika menunggu pembahasan revisi perda, dikhawatirkan akan berdampak pilkades serentak molor. ’’Jika belum direvisi, menggunakan perda yang lama,’’ tandasnya.


Dia menambahkan, revisi perda itu sudah masuk program legislasi daerah (prolegda), revisi atas usulan pemkab. Sesuai hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), syarat kepala desa tidak harus dari warga desa setempat. Dan minimal telah terdaftar setahun sebagai warga desa setempat. Sebagaimana tercantum dalam Perda Nomor 13/15 tentang Kepala Desa.


Sebaliknya, semua warga negara bisa mendaftar sebagai calon kepala desa. Dan tidak harus dari warga desa setempat. ’’Pengajuan revisi karena ada keputusan MK tentang syarat calon kades,’’ tandasnya.


Kemudian pengajuan revisi itu, juga atas dasar penyesuaian perubahan Peraturan  Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 22/2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, diubah dengan Permendagri Nomor 66/2017 dan Permendagri Nomor 112/2015 tentang Pilkades diubah Permendagri Nomor 65/2017.


Advertisement
Advertisement
Editor : M. Yusuf Purwanto
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

Baru berusia 31 tahun, M. Hestu Widiyastono mendapatkan tanggung jawab sebagai Kepala Desa (Kades) Wotan, Kecamatan Sumberrejo. Pria kelahiran Desa Tegalkodo, Kecamatan Sukosewu ini menjadi kades termuda di Kabupaten Bojonegoro hasil Pilkad

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Bojonegoro bakal berlangsung serentak tahun depan, 2027. Desa yang menggelar pilkades gelombang pertama itu, karena surat keputusan (SK) kepala desa hasil pilkades serentak 2019 silam, bakal bera

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Tiga penghargaan sekaligus berhasil dibawa pulang dalam ajang High Level Meeting (HLM) Tim Pengendaliann Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer