
BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Pengurangan dana bagi hasil (DBH) migas dipastikan akan memengaruhi postur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020. Terutama akan mengoreksi program pembangunan yang direncanakan tahun depan.
Kemarin (4/10) tim anggaran Pemkab Bojonegoro mulai mengkaji postur APBD tahun depan. Termasuk mengoreksi program yang dilaksanakan ataupun ditunda tahun depan. Meski begitu, besaran postur APBD tahun depan hingga kini masih belum ditentukan.
’’Hari ini (kemarin, Red) masih dibahas dengan tim anggaran. Setelah selesai, selanjutnya akan dibahas dengan DPRD,’’ kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ibnu Soeyuthi.
Menurut Ibnu, berkurangnya DBH memang berpengaruh terhadap program yang dilaksanakan tahun depan. Namun, program apa saja yang masih akan dilaksanakan atau ditunda, masih belum dipastikan. Itu akan dilakukan melalui proses pembahasan antara pemkab dan DPRD.
’’Pastinya ada program yang harus ditunda. Tentu itu dilakukan melalui rapat dengan badan anggaran (banggar) DPRD,’’ ungkap pria kelahiran Madura itu.
DBH migas tahun depan berkurang hingga Rp 1 triliun lebih. Jumlah itu tentu memangkas banyak anggaran. Sehingga, mau tidak mau sejumlah kegiatan di APBD 2020 akan dikoreksi. ’’Program apa saja yang akan ditunda belum diketahui. Nanti melihat dulu kekuatan APBD 2020,’’ ujar pria tinggal di Kelurahan Sumbang, Kecamatan Kota itu.
Menurut Ibnu, APBD tahun depan masih di kisaran Rp 5 triliun lebih. Namun, itu jumlah akumulatif, yakni sudah ditambah dengan APBD perubahan. Sedangkan, tahun ini secara akumulatif mencapai Rp 7,1 triliun.
Anggota Komisi B DPRD Lasuri menuturkan, secara total APBD 2020 akan mencapai Rp 5 triliun lebih. Namun, itu harus menunggu APBD perubahan. Sebab, APBD Induk 2020 hanya Rp 4 triliun lebih. ’’Itu perkiraannya,’’ terang dia.
Bahkan, lanjut Lasuri, jumlah APBD induk sebesar Rp 4 triliun itu sudah termasuk dana tidak terduga. Nilainya Rp 1,3 triliun. Artinya, APBD induk tahun depan tidak begitu besar. ’’Namun, untuk menyerap dana tidak terduga harus memasang angka defisit APBD,’’ tutur politikus PAN itu.
Lasuri berharap ada perubahan nilai DBH. Sebab, hingga kini belum ada keterangan mengenai penyebab turunnya nilai DBH Migas Bojonegoro. ’’Semoga ada perubahan setelah kita menggeruduk ke sana,’’ jelasnya.
DPRD memang berencana mendatangi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Mereka akan menanyakan secara langsung apa penyebab menurunnya DBH migas. Sebab, secara hitung-hitungan dan sejumlah faktornya, tidak akan mengindikasikan penurunan DBH.
’’Sebenarnya sesuai UU Nomor 33 Tahun 2004 sangat jelas pembagian DBH migas. Berapa persen yang kita dapat sudah jelas,’’ ujar pria asli Kecamatan Baureno itu.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




