Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Protes Hasil Pilkades, Datangi Pemkab

M
Penulis: M. Yusuf Purwanto❯
Protes Hasil Pilkades, Datangi Pemkab
Protes Hasil Pilkades, Datangi Pemkab

BRONDONG, Radar Lamongan ­– Sebagian warga Desa Sidomukti, Kecamatan Brondong mendatangi Pemkab Lamongan  kemarin siang (3/10). Mereka menuntut pemkab menyelesaikan dugaan adanya kecurangan saat pemilihan kepala desa setempat beberapa waktu lalu.


Penasihat hokum, Fikrul Saiful, mengatakan, saat dilakukan pencocokan, jumlah yang hadir dalam pemilihan dan surat suara tidak sama. ‘’Jumlahnya sangat banyak, sekitar 145 suara yang digelembungkan,’’ duganya.


‘’Pastinya akan menembus jalur hukum yang semestinya agar lebih jelas,’’ imbuhnya.


Asisten I Pemkab Lamongan, M Nalikan, mengatakan, apresiasi warga dicatat agar nantinya disampaikan ke bupati.  ‘’Kalau sudah jalur hukum, pastinya saya akan menjelaskan satu demi satu terkait peraturan pemilihan kepala desa nantinya dengan jelas,’’ katanya.


Advertisement
Advertisement
Editor : M. Yusuf Purwanto
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Tahapan Bisa Dihentikan Jika Calon Kades Tunggal

Tahapan Bisa Dihentikan Jika Calon Kades Tunggal

Ketua Panitia Khusus (Pansus) 1 DPRD Bojonegoro Sudiyono menjelaskan, ada empat klausul yang dibahas dalam raperda tersebut. Pertama perihal masa jabatan kades menjadi delapan tahun. Serta, kades menjabat dua periode sebelum Undang-Undang (

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Bojonegoro bakal berlangsung serentak tahun depan, 2027. Desa yang menggelar pilkades gelombang pertama itu, karena surat keputusan (SK) kepala desa hasil pilkades serentak 2019 silam, bakal bera

Calon Kades dari Luar Desa Harus Kantongi Dukungan 10 Persen

Calon Kades dari Luar Desa Harus Kantongi Dukungan 10 Persen

Rapat Pansus Raperda Perubahan atas Perda Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa kemarin memutuskan beberapa klausul, selain syarat calon kades dari luar desa, juga masa verifikasi berkas cakades ada pengaduan/masukan dari masyarakat

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer