Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Soeyono dan Totok Sudarminto Terancam Hukuman 4 Tahun

M
Penulis: M. Yusuf Purwanto❯
Soeyono dan Totok Sudarminto Terancam Hukuman 4 Tahun
Soeyono dan Totok Sudarminto Terancam Hukuman 4 Tahun

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Soeyono Hadi, terdakwa PNS di Kecamatan Kapas menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), kemarin (2/10). Terdakwa yang terjerat dugaan korupsi Pajak Bumi Bangunan (PBB) Kecamatan Kapas 2014-2015 itu terancam hukuman pidana minimal 4 tahun.


Itu setelah tim jaksa penuntut umum (JPU) menjerat terdakwa dengan dakwaan primer pasal 2 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor. Berdasar pasal itu, ancaman pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun.


JPU juga menjerat terdakwa dengan dakwaan subsider pasal 3. Ancaman pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun. Dendanya paling sedikit  Rp 50 juta dan maksimal Rp 1 miliar.


Sehari kemarin, mantan Kepala Desa (Kades) Totok Sudarminto, juga menjalani sidang perdana. Terdakwa dugaan korupsi Dana Desa (DD) Pragelan Kecamatan Gondang 2016 itu juga dijerat dakwaan primer pasal 2 dan dakwaan subsider pasal 3.


Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro Achmad Fauzan mengatakan, dua terdakwa menjalani sidang terpisah. Setelah pembacaan dakwaan, Soeyono Hadi maupun Totok Sudarminto tidak mengajukan eksepsi.


Fauzan menerangkan, sidang dugaan korupsi PBB Kecamatan Kapas dikawal JPU Marindra. Sedangkan, sidang dugaan korupsi DD Pragelan dikawal JPU Dekri Wahyudi. “Tadi (kemarin, Red) telah dilakukan pembacaan dakwaan terhadap kedua terdakwa,” imbuhnya.


Dakwaan primer maupun subsider yang dibacakan kedua JPU sama. “Setelah pembacaan dakwaan, kedua terdakwa tidak ada yang ajukan eksepsi. Jadi sidang selanjutnya langsung pemeriksaan saksi,” ungkap mantan Kasi Datun Kejari Blitar ini.


Sementara itu, terkait saksi yang akan dihadirkan, pihaknya masih perlu koordinasi dengan tim JPU. Tentunya saksi-saksi awal dari unsur pemerintah desa, kecamatan, lalu saksi ahli menghitung kerugian negara.


“Jumlah saksinya kami masih perlu rapatkan lagi dengan tim JPU,” pungkasnya.


Advertisement
Advertisement
Editor : M. Yusuf Purwanto
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Tuntuntan JPU Belum Siap, Sidang Dua Lansia di Blora Kembali Molor

Tuntuntan JPU Belum Siap, Sidang Dua Lansia di Blora Kembali Molor

Sidang yang sedianya digelar Selasa (21/7), akhirnya ditunda hingga pekan depan. “Tuntutan dari JPU belum siap karena masih ada ekspose di Kejagung,” ujar kuasa hukum terdakwa, William, usai persidangan.

Datangi Langsung Kejari Blora, Cat Lovers Solo Desak JPU Cabut Banding  

Datangi Langsung Kejari Blora, Cat Lovers Solo Desak JPU Cabut Banding  

Perwakilan CLOW Solo, Hening Yulia mengatakan, kedatangannya bertujuan mengantarkan surat keberatan sekaligus permohonan agar JPU mencabut banding yang telah diajukan pada 9 Juni 2026 lalu.

 Rawan Penyimpangan, Pencairan BKKD di Bojonegoro Jadi Satu Tahap

Rawan Penyimpangan, Pencairan BKKD di Bojonegoro Jadi Satu Tahap

PERUBAHAN mekanisme pencairan BKKD dari beberapa tahap menjadi satu tahap, mendapat sorotan. Dianggap rawan korupsi. Seperti pada penyaluran pada tahun sebelumnya, yang proses pencairannya lebih dari satu tahap.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer