
BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Soeyono Hadi, terdakwa PNS di Kecamatan Kapas menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), kemarin (2/10). Terdakwa yang terjerat dugaan korupsi Pajak Bumi Bangunan (PBB) Kecamatan Kapas 2014-2015 itu terancam hukuman pidana minimal 4 tahun.
Itu setelah tim jaksa penuntut umum (JPU) menjerat terdakwa dengan dakwaan primer pasal 2 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor. Berdasar pasal itu, ancaman pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun.
JPU juga menjerat terdakwa dengan dakwaan subsider pasal 3. Ancaman pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun. Dendanya paling sedikit Rp 50 juta dan maksimal Rp 1 miliar.
Sehari kemarin, mantan Kepala Desa (Kades) Totok Sudarminto, juga menjalani sidang perdana. Terdakwa dugaan korupsi Dana Desa (DD) Pragelan Kecamatan Gondang 2016 itu juga dijerat dakwaan primer pasal 2 dan dakwaan subsider pasal 3.
Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro Achmad Fauzan mengatakan, dua terdakwa menjalani sidang terpisah. Setelah pembacaan dakwaan, Soeyono Hadi maupun Totok Sudarminto tidak mengajukan eksepsi.
Fauzan menerangkan, sidang dugaan korupsi PBB Kecamatan Kapas dikawal JPU Marindra. Sedangkan, sidang dugaan korupsi DD Pragelan dikawal JPU Dekri Wahyudi. “Tadi (kemarin, Red) telah dilakukan pembacaan dakwaan terhadap kedua terdakwa,” imbuhnya.
Dakwaan primer maupun subsider yang dibacakan kedua JPU sama. “Setelah pembacaan dakwaan, kedua terdakwa tidak ada yang ajukan eksepsi. Jadi sidang selanjutnya langsung pemeriksaan saksi,” ungkap mantan Kasi Datun Kejari Blitar ini.
Sementara itu, terkait saksi yang akan dihadirkan, pihaknya masih perlu koordinasi dengan tim JPU. Tentunya saksi-saksi awal dari unsur pemerintah desa, kecamatan, lalu saksi ahli menghitung kerugian negara.
“Jumlah saksinya kami masih perlu rapatkan lagi dengan tim JPU,” pungkasnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




