
BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Penurunan dana bagi hasil minyak dan gas bumi (DBH migas) diperkirakan tidak berimbas pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020. Sebab, pemkab masih memiliki anggaran yang cukup besar untuk tahun depan. Tentu, mengandalkan sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa).
Namun, sejumlah program yang direncanakan pemkab bakal mengalami kendala. Sebab, sejumlah proyek besar tidak mungkin dibangun dengan silpa. ’’Ini yang harus dipikirkan,’’ kata Wakil Ketua DPRD Sukur Priyanto kemarin (1/10).
Dia mengatakan, pemkab masih memiliki anggaran cukup besar tahun depan. Yakni, silpa tahun ini. Sebagaimana diketahui, pemkab sudah memiliki dana cadangan tidak terduga sebesar Rp 1,1 triliun.
’’Dana itu secara otomatis akan masuk silpa tahun depan,’’ ungkap politikus Demokrat tersebut.
Selain itu, pemkab juga bakal memiliki silpa dari APBD tahun ini. Belum diketahui berapa nominalnya. Namun, diperkirakan nominalnya masih cukup besar. Yakni, mencapai Rp 3 triliun lebih. ’’Itu perkiraan saya,’’ ujar pria menjabat wakil ketua DPRD ini.
Hingga September lalu, serapan APBD masih kisaran di bawah 50 persen. Kondisi itu cukup menggambarkan silpa tahun depan. Alasannya, karena waktu penyerapan hanya sisa tiga bulan. Padahal, APBD tahun ini sangat besar. Yakni, Rp 7,1 triliun.
Menurut Sukur, secara jumlah APBD tahun depan masih cukup besar. Masih kisaran Rp 6 triliun. Sebab, tahun depan DBH berkurang separo. ’’Saya rasa masih banyak,’’ jelasnya.
Sukur mengatakan, dengan kondisi banyaknya silpa, tentu APBD 2020 belum berdampak serius. Meskipun ada pengurangan nilai DBH migas 50 persen lebih. ’’Memang ada dampaknya, tapi tidak akan begitu besar,’’ ujar dia.
Diperkirakan DBH migas tahun depan sekitar Rp Rp 954 miliar. Jauh dibanding pada 2018 sekitar 2,2 triliun dan 2019 sekitar Rp 2 triliun.
Menurut dia, dalam waktu dekat akan dilakukan pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA PPAS). Pembahasan akan dimulai pertengahan bulan ini. ’’Mungkin pembahasan akan berlangsung sekitar dua minggu,’’ jelasnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi B Lasuri memastikan penurunan DBH akan memengaruhi kebijakan APBD 2020. Bahkan, akan menimbukan gejolak karena banyak program yang tertunda. Karena itu, alasan dikuranginya DBH harus segera diketahui. Sebab, tidak ada alasan DBH tahun depan harus turun sebanyak itu.
Kepala SKK Migas Jawa Bali dan Nusa Tenggara (Jabanusa) Nur Wahidi mengatakan, belum bisa menjelaskan tentang proyeksi lifting migas di Bojonegoro pada 2020 mendatang. Sebaliknya, dia meminta wartawan koran ini untuk menghubungi deputi operasional SKK Migas di Jakarta.
’’Untuk proyeksi lifting 2020 itu kewenangan pusat,’’ jelasnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




