Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

APBD Masih Rp 6 Triliun

M
Penulis: M. Yusuf Purwanto❯
APBD Masih Rp 6 Triliun
APBD Masih Rp 6 Triliun

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Penurunan dana bagi hasil minyak dan gas bumi (DBH migas) diperkirakan tidak berimbas pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020. Sebab, pemkab masih memiliki anggaran yang cukup besar untuk tahun depan. Tentu, mengandalkan sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa).


Namun, sejumlah program yang direncanakan pemkab bakal mengalami kendala. Sebab, sejumlah proyek besar tidak mungkin dibangun dengan silpa. ’’Ini yang harus dipikirkan,’’ kata Wakil Ketua DPRD Sukur Priyanto kemarin (1/10).


Dia mengatakan, pemkab masih memiliki anggaran cukup besar tahun depan. Yakni, silpa tahun ini. Sebagaimana diketahui, pemkab sudah memiliki dana cadangan tidak terduga sebesar Rp 1,1 triliun.


’’Dana itu secara otomatis akan masuk silpa tahun depan,’’ ungkap politikus Demokrat tersebut.


Selain itu, pemkab juga bakal memiliki silpa dari APBD tahun ini. Belum diketahui berapa nominalnya. Namun, diperkirakan nominalnya masih cukup besar. Yakni, mencapai Rp 3 triliun lebih. ’’Itu perkiraan saya,’’ ujar pria menjabat wakil ketua DPRD ini.


Hingga September lalu, serapan APBD masih kisaran di bawah 50 persen. Kondisi itu cukup menggambarkan silpa tahun depan. Alasannya, karena waktu penyerapan hanya sisa tiga bulan. Padahal, APBD tahun ini sangat besar. Yakni, Rp 7,1 triliun.


Menurut Sukur, secara jumlah APBD tahun depan masih cukup besar. Masih kisaran Rp 6 triliun. Sebab, tahun depan DBH berkurang separo. ’’Saya rasa masih banyak,’’ jelasnya.


Sukur mengatakan, dengan kondisi banyaknya silpa, tentu APBD 2020 belum berdampak serius. Meskipun ada pengurangan nilai DBH migas 50 persen lebih. ’’Memang ada dampaknya, tapi tidak akan begitu besar,’’ ujar dia.


Diperkirakan DBH migas tahun depan sekitar Rp Rp 954 miliar. Jauh dibanding pada 2018 sekitar 2,2 triliun dan 2019 sekitar Rp 2 triliun.


Menurut dia, dalam waktu dekat akan dilakukan pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA PPAS). Pembahasan akan dimulai pertengahan bulan ini. ’’Mungkin pembahasan akan berlangsung sekitar dua minggu,’’ jelasnya.


Sebelumnya, Anggota Komisi B Lasuri memastikan penurunan DBH akan memengaruhi kebijakan APBD 2020. Bahkan, akan menimbukan gejolak karena  banyak program yang tertunda. Karena itu, alasan dikuranginya DBH harus segera diketahui. Sebab, tidak ada alasan DBH tahun depan harus turun sebanyak itu.


Kepala SKK Migas Jawa Bali dan Nusa Tenggara (Jabanusa) Nur Wahidi mengatakan, belum bisa menjelaskan tentang proyeksi lifting migas di Bojonegoro pada 2020 mendatang. Sebaliknya, dia meminta wartawan koran ini untuk menghubungi deputi operasional SKK Migas di Jakarta.


’’Untuk proyeksi lifting 2020 itu kewenangan pusat,’’ jelasnya.


Advertisement
Advertisement
Editor : M. Yusuf Purwanto
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pencairan Satu Tahap Pagu 2026 Rp 170 Miliar, BKKD Bojonegoro Tak Merata di Semua Desa

Pencairan Satu Tahap Pagu 2026 Rp 170 Miliar, BKKD Bojonegoro Tak Merata di Semua Desa

 Bantuan keuangan khusus desa (BKKD) tahun ini dijatah Rp 170 miliar. Namun, tidak merata di semua desa. Bahkan, ada BKKD di sejumlah desa dicoret, tanpa ada alasan yang jelas.

DPRD Blora Bersama Pemkab Perjuangkan DBH Migas Berkeadilan

DPRD Blora Bersama Pemkab Perjuangkan DBH Migas Berkeadilan

 Pemkab Blora bersama DPRD Blora terus mendorong pembagian dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas (migas) yang lebih berkeadilan

DBH Migas Bojonegoro Cair Rp 188,2 Miliar

DBH Migas Bojonegoro Cair Rp 188,2 Miliar

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro kembali menerima kucuran dana bagi hasil (DBH) sumber daya alam (SDA).

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer