
BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Pemkab Bojonegoro dan DPRD setempat harus secepatnya mendapatkan keterangan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengenai penurunan dana bagi hasil minyak dan gas bumi (DBH migas) tahun depan. Sehingga, pemkab dan DPRD harus segera “geruduk” atau mendatangi Kemenkeu.
Sebab, besaran DBH migas 2020 turun drastis. Kepastian ini diperlukan karena Oktober ini sudah mulai dilakukan pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA PPAS) anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020.
’’Yang jelas APBD 2020 paling lambat disahkan 30 November. Berarti KUA PPAS, ya idealnya Oktober sudah kita bahas,’’ tutur Anggota Komisi B DPRD Lasuri usai hearing dengan badan pendapatan daerah (bapenda) kemarin (30/9).
Berdasar data yang dihimpun, DBH migas tahun depan diprediksi sekitar Rp 954 miliar. Pada 2018 sekitar 2,2 triliun, dan 2019 sekitar Rp 2 triliun.
Menurut Lasuri, mendapatkan informasi mengenai faktor penurunan DBH migas harus dilakukan secepatnya. Karena itu, komisi B harus bertanya langsung ke Kemenkeu dan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).
’’Tidak ada alasan yang membuat kita bisa memahami kenapa DBH migas turun. Apakah ada variabel pendukungnya yang bisa mengurangi hasil dari DBH,’’ ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Lasuri menjelaskan, DBH migas adalah ranahnya Kemenkeu. Sehingga, KUA PPAS APBD 2020 juga akan mengacu itu. Dan, mengikuti apa yang ditentukan oleh Kemenkeu. Artinya APBD 2020 bisa menurun dibanding tahun ini.
’’Memang belum ada informasi yang bisa menjelaskan soal penurunan itu. Itu hanya bisa didapatkan dari Kemenkeu atau Kementerian ESDM,’’ ujar Ketua Komisi B DPRD Sally Atyasasmi.
Sally menjelaskan, informasi penurunan DBH itu baru dari website Kemenkeu. Belum ada penjelasan lebih jauh. Karena itu, informasi yang diperoleh juga belum lengkap. Meski begitu, lanjut dia, apa yang terpampang di website Kemenkeu itu sudah pasti akan terealisasi tahun depan. Karena itu, harus ada penjelasan dari Kemenkeu secepatnya.
’’Rencananya kita akan langsung ke Jakarta. Minta penjelasan Kementerian ESDM dan Kemenkeu,’’ ujar politisi Gerindra ini.
Saat ini, pihaknya tengah menyiapkan surat pemberitahuan untuk melakukan pertemuan dengan Kemenkeu dan Kementerian ESDM.
Menurut Sally, tidak ada indikator yang membuat DBH mengalami penurunan. Baik dari harga minyak, lifting minyak, hingga nilai tukar rupiah terhadap dolar. ’’Sehingga, penurunan DBH ini sangat tidak masuk akal,’’ tutur dia.
Karena itu, lanjut dia, mendapatkan target lifting tahun depan dan harga migas tahun depan dari Kementerian ESDM sangat diperlukan. ’’Mungkin minggu depan kita baru ke Jakarta,’’ jelasnya.
Kepala Bapenda Herry Sudjarwo berharap, pemkab dan DPRD bisa mendapatkan informasi lengkap mengenai penurunan itu. Sebab, itu sangat penting untuk program tahun depan. ’’Harus secepatnya,’’ tutur pria yang segera purnatugas itu.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




