Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Belum Hasilkan Keputusan

M
Penulis: M. Yusuf Purwanto❯
Belum Hasilkan Keputusan
Belum Hasilkan Keputusan


BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Ombudsman Perwakilan Jawa Timur (Jatim) akhirnya menindaklanjuti pengaduan Pemerintah Desa (Pemdes) Ngampel, Kecamatan Kapas. Kemarin (18/9), ombudsman menemui perwakilan pemkab dan Pemdes Ngampel membahas perizinan pembangunan pasar desa.


Pertemuan berlangsung di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). Awalnya, ombudsman ingin bertemu dengan Bupati Anna Mu’awanah. Namun, Bupati ada kegiatan luar kota. Sehingga, pembahasan masalah perizinan pasar diwakilkan dinas PMD dan dinas pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).



’’Tadi diwakili dinas PTSP dan dinas PMD. Karena bupati dan sekda sedang ada kegiatan lain,’’ kata Kepala Ombudsman Perwakilan Jatim Agus Widiyarta ditemui usai pertemuan.



Pertemuan itu tidak menghasilkan keputusan berarti. Pertemuan hanya menghasilkan sejumlah rekomendasi. Yakni, meminta Pemdes Ngampel menunggu hasil legal opinion (LO) dari kejaksaan negeri (kejari). Sebab, Pemkab Bojonegoro sudah mengajukan LO ke kejari terkait perizinan itu. ’’LO sudah diajukan sejak 15 September,’’ jelasnya.



Agus menjelaskan, LO itu nantinya akan menjadi pijakan pemkab menerbitkan atau tidak izin pembangunan pasar desa. Karena itu, butuh LO kejari. ’’Pemdes Ngampel juga sudah diberitahu terkait pengajuan LO itu,’’ ungkap dia.



Selain itu, lanjut Agus, Pemdes Ngampel juga disarankan berkomunikasi dengan kejari. Sehingga, LO yang terbit nantinya bisa lebih objektif. ’’Sebenarnya LO juga bisa dimintakan ke perguruan tinggi. Semua itu nanti bisa jadi bahan pertimbangan,’’ tuturnya.



Agus berharap, saat LO turun bupati bisa hadir melakukan mediasi agar bisa diselesaikan. ’’LO akan turun sekitar dua minggu lagi,’’ ujarnya memprediksi.



Menurut Agus, pihaknya belum bisa menyimpulkan apakah ada maladministrasi yang dilakukan pemkab terkait perizian itu. Sebab, itu nanti akan dilihat dari laporan hasil pemeriksaan. ’’Dari situ kita nanti bisa melihat apakah ada maladminitrasi atau tidak,’’ jelasnya.



Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PMD Djuono Poerwiyanto tidak memberikan keterangan mengenai pertemuan tersebut. ’’Saya no coment masalah itu,’’ ujarnya.



Kepala Desa Ngampel Pudjianto berharap proses perizinan segera selesai. Sehingga, pembangunan pasar bisa segera dimulai. Pihaknya sudah lama mengajukan izin pembangunan pasar itu. ’’Mengadukan masalah ini ke ombudsman adalah salah satu upaya kita agar perizinan bisa dilayani dengan baik,’’ ucap dia.



Advertisement
Advertisement
Editor : M. Yusuf Purwanto
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

Baru berusia 31 tahun, M. Hestu Widiyastono mendapatkan tanggung jawab sebagai Kepala Desa (Kades) Wotan, Kecamatan Sumberrejo. Pria kelahiran Desa Tegalkodo, Kecamatan Sukosewu ini menjadi kades termuda di Kabupaten Bojonegoro hasil Pilkad

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Bojonegoro bakal berlangsung serentak tahun depan, 2027. Desa yang menggelar pilkades gelombang pertama itu, karena surat keputusan (SK) kepala desa hasil pilkades serentak 2019 silam, bakal bera

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Tiga penghargaan sekaligus berhasil dibawa pulang dalam ajang High Level Meeting (HLM) Tim Pengendaliann Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer