alexametrics
25.2 C
Bojonegoro
Tuesday, June 28, 2022

Dorong Revitalisasi Karyawan BUMD

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Target pendapatan asli daerah (PAD) Hotel Griya Dharma Kusuma (GDK) tahun ini dihapus. Itu dilakukan karena badan usaha milik daerah (BUMD) yang bergerak di bidang perhotelan tersebut tidak mungkin bisa setor PAD.

Kondisi itu memantik sejumlah BUMD yang dimiliki Pemkab Bojonegoro dilakukan audit. Inspektorat Bojonegoro menyarankan agar dilakukan revitalisasi BUMD. Langkah ini sebagai penyegaran BUMD untuk meraih target PAD.

Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Bojonegoro Ahmad Nuril mengatakan, dibentuknya BUMD oleh pemkab adalah untuk mendapatkan PAD. Jika BUMD tidak mendapatkan PAD, harus dilakukan pembenahan. 

’’Kita sudah melakukan audit di BUMD. Kita sarankan untuk dilakukan revitalisasi,’’ tegasnya kemarin (18/12).

Dia melanjutkan, revitalisasi BUMD diperlukan agar kinerja BUMD semakin bagus. Terutama revitalisasi karyawan BUMD. Sebab, karyawan BUMD tidak bisa disamakan dengan pegawai negeri. ’’Mereka harus bersemangat mengejar target PAD,’’ tegasnya.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Ibnu Soeyuthi menjelaskan, tahun ini sebenarnya target PAD yang disetor PT GDK sebesar Rp 139 juta. Namun, pada pembahasan perubahan (P)-APBD 2019 lalu, target tersebut dihilangkan. Alasannya, saat ini GDK dalam masa sulit keuangan. Sehingga, tidak mungkin setor PAD. 

Baca Juga :  Total Jumlah CJH Diketahui Hari Ini

’’Jadi, target yang dibebankan itu dihilangkan,’’ ujarnya.

Ibnu menjelaskan, sejak dua tahun lalu PT GDK memang dalam masa sulit. Banyak tanggungan tidak terselesaikan. Di antaranya adalah pajak. Juga pernah menunggak beberapa tagihan lainnya. Sehingga, berat bagi GDK untuk setor PAD tahun ini. 

Selain itu, lanjut Ibnu, beberapa bulan lalu dilakukan audit independen di manajemen GDK. Hasil audit menyatakan bahwa BUMD itu tidak sehat secara keuangan. Sehingga, tidak mungkin dipaksa menyetorkan PAD sebesar Rp 139 juta. ’’Atas dasar audit itu kita hilangkan target PAD-nya tahun ini,’’ tutur mantan kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) itu. 

Selain GDK, menurut Ibnu, PT Asri Dharma Sentosa (ADS) juga belum setor PAD hingga kini. Tahun ini PT ADS diberikan target sebesar Rp 700 juta. ’’Kalau PT ADS belum setor karena masih belum RUPS (rapat umum pemegang saham),’’ jelasnya.

Baca Juga :  Fasilitas Graha Aryo Tejo Semakin Lengkap

PAD yang disetorkan BUMD pada tahun ini adalah hasil kinerja tahun lalu. Penyetoran PAD itu dilakukan setelah dilakukan audit oleh akuntan publik. Juga telah melalui RUPS.

Sementara itu, Direktur PT GDK Nila Puri Wijaya mengaku belum mengetahui adanya PAD dihilangkan. Namun, pihaknya hingga saat ini masih berupaya agar bisa memperoleh laba. Sehingga, bisa setor PAD. ’’Kami masih berusaha terus,’’ jawabnya dengan singkat.

Tahun ini GDK juga bekerja sama dengan manajemen Hotel Kasyara asal Jogjakarta. Namun, kerja sama itu saat ini belum menunjukkan tanda-tanda peningkatan kinerja. (zim/rij)

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Target pendapatan asli daerah (PAD) Hotel Griya Dharma Kusuma (GDK) tahun ini dihapus. Itu dilakukan karena badan usaha milik daerah (BUMD) yang bergerak di bidang perhotelan tersebut tidak mungkin bisa setor PAD.

Kondisi itu memantik sejumlah BUMD yang dimiliki Pemkab Bojonegoro dilakukan audit. Inspektorat Bojonegoro menyarankan agar dilakukan revitalisasi BUMD. Langkah ini sebagai penyegaran BUMD untuk meraih target PAD.

Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Bojonegoro Ahmad Nuril mengatakan, dibentuknya BUMD oleh pemkab adalah untuk mendapatkan PAD. Jika BUMD tidak mendapatkan PAD, harus dilakukan pembenahan. 

’’Kita sudah melakukan audit di BUMD. Kita sarankan untuk dilakukan revitalisasi,’’ tegasnya kemarin (18/12).

Dia melanjutkan, revitalisasi BUMD diperlukan agar kinerja BUMD semakin bagus. Terutama revitalisasi karyawan BUMD. Sebab, karyawan BUMD tidak bisa disamakan dengan pegawai negeri. ’’Mereka harus bersemangat mengejar target PAD,’’ tegasnya.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Ibnu Soeyuthi menjelaskan, tahun ini sebenarnya target PAD yang disetor PT GDK sebesar Rp 139 juta. Namun, pada pembahasan perubahan (P)-APBD 2019 lalu, target tersebut dihilangkan. Alasannya, saat ini GDK dalam masa sulit keuangan. Sehingga, tidak mungkin setor PAD. 

Baca Juga :  Total Jumlah CJH Diketahui Hari Ini

’’Jadi, target yang dibebankan itu dihilangkan,’’ ujarnya.

Ibnu menjelaskan, sejak dua tahun lalu PT GDK memang dalam masa sulit. Banyak tanggungan tidak terselesaikan. Di antaranya adalah pajak. Juga pernah menunggak beberapa tagihan lainnya. Sehingga, berat bagi GDK untuk setor PAD tahun ini. 

Selain itu, lanjut Ibnu, beberapa bulan lalu dilakukan audit independen di manajemen GDK. Hasil audit menyatakan bahwa BUMD itu tidak sehat secara keuangan. Sehingga, tidak mungkin dipaksa menyetorkan PAD sebesar Rp 139 juta. ’’Atas dasar audit itu kita hilangkan target PAD-nya tahun ini,’’ tutur mantan kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) itu. 

Selain GDK, menurut Ibnu, PT Asri Dharma Sentosa (ADS) juga belum setor PAD hingga kini. Tahun ini PT ADS diberikan target sebesar Rp 700 juta. ’’Kalau PT ADS belum setor karena masih belum RUPS (rapat umum pemegang saham),’’ jelasnya.

Baca Juga :  Kinerja Pemkab Lamongan Naik Peringkat

PAD yang disetorkan BUMD pada tahun ini adalah hasil kinerja tahun lalu. Penyetoran PAD itu dilakukan setelah dilakukan audit oleh akuntan publik. Juga telah melalui RUPS.

Sementara itu, Direktur PT GDK Nila Puri Wijaya mengaku belum mengetahui adanya PAD dihilangkan. Namun, pihaknya hingga saat ini masih berupaya agar bisa memperoleh laba. Sehingga, bisa setor PAD. ’’Kami masih berusaha terus,’’ jawabnya dengan singkat.

Tahun ini GDK juga bekerja sama dengan manajemen Hotel Kasyara asal Jogjakarta. Namun, kerja sama itu saat ini belum menunjukkan tanda-tanda peningkatan kinerja. (zim/rij)

Artikel Terkait

Most Read

Antisipasi Antrean, Pisah Ruang Cetak

Telepon Dulu, Baru Tidur

Artikel Terbaru


/