alexametrics
29.2 C
Bojonegoro
Tuesday, June 28, 2022

Pembentukan Bamus dan Banggar Alot

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Target penetapan alat kelengkapan DPRD (AKD) akhir pekan ini tampaknya bakal molor. Sehingga, berdampak pengesahan Perubahan (P)-APBD 2019 dan penyerapan anggaran menumpuk di akhir tahun.

Indikasi ini setelah kemarin (18/9) pembahasan internal DPRD terkait pembentukan badan musyawarah (bamus) dan badan anggaran (banggar) di kantor dewan belum ada kesepakatan. Padahal, tata tertib (tatib) DPRD sudah ditetapkan sebagai acuan untuk pembentukan AKD.

’’Belum. Kami masih butuh konsultasi dulu,’’ kata Wakil Ketua DPRD Bojonegoro Sukur Priyanto.

Menurut Sukur, alotnya pembahasan yang berlangsung kemarin karena adanya perbedaan penafsiran tentang jumlah anggota fraksi yang menduduki kursi banggar dan bamus. Sehingga, membutuhkan waktu untuk konsultasi dengan daerah lain yang sudah membentuk AKD.

Baca Juga :  BBM dan Generasi Suka Move On

Meskipun sudah diatur dalam tatib DPRD, pihaknya tetap mengusulkan ada konsultasi. Meskipun itu akan menghambat pengesahan AKD dan berpotensi pengesahan APBD molor. ’’Kalau penetapan pekan ini kayaknya belum bisa. Kalau tidak pekan ketiga ya pekan selanjutnya,’’ tandasnya sambil tersenyum.

Perlunya konsultasi, kata Sukur, di antaranya tentang jumlah anggota fraksi yang akan menduduki kursi banggar dan bamus. Karena di dalam tatib hanya disebutkan jumlah maksimal anggota banggar dan bamus itu maksimal setengah dari jumlah kursi DPRD.

Ketua DPRD Imam Sholikin dikonfirmasi terpisah mengatakan, pembahasan AKD mengacu tatib DPRD. Karena, tatib tersebut sudah disahkan dan menjadi payung hukumnya.

Berdasar bagian ketiga dan keenam Peraturan DPRD Nomor 01/2019 tentang Tata Tertib DPRD disebutkan, susunan anggota bamus paling banyak separo dari jumlah anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota masing-masing fraksi. ’’Jadi di dalam tatib sudah jelas,’’ tegas politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Baca Juga :  Memahami-Meresapi Nilai-Nilai Empat Pilar MPR RI

Demi ketenteraman dan kerukunan internal DPRD, menurut Sholikin, semua usulan tetap ditampung. Termasuk tentang adanya permintaan konsultasi. Meskipun dalam tatib sudah dijelaskan.

Sementara itu, Ketua Fraksi Golkar Sigit Kushariyanto mengaku belum mengusulkan nama-nama anggotanya yang akan menduduki AKD. Alasannya, masih menunggu rapat internal partai. ’’Belum kirim nama, menungu hasil rapat,’’ tegas politikus asal Kecamatan Dander itu.

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Target penetapan alat kelengkapan DPRD (AKD) akhir pekan ini tampaknya bakal molor. Sehingga, berdampak pengesahan Perubahan (P)-APBD 2019 dan penyerapan anggaran menumpuk di akhir tahun.

Indikasi ini setelah kemarin (18/9) pembahasan internal DPRD terkait pembentukan badan musyawarah (bamus) dan badan anggaran (banggar) di kantor dewan belum ada kesepakatan. Padahal, tata tertib (tatib) DPRD sudah ditetapkan sebagai acuan untuk pembentukan AKD.

’’Belum. Kami masih butuh konsultasi dulu,’’ kata Wakil Ketua DPRD Bojonegoro Sukur Priyanto.

Menurut Sukur, alotnya pembahasan yang berlangsung kemarin karena adanya perbedaan penafsiran tentang jumlah anggota fraksi yang menduduki kursi banggar dan bamus. Sehingga, membutuhkan waktu untuk konsultasi dengan daerah lain yang sudah membentuk AKD.

Baca Juga :  Memahami-Meresapi Nilai-Nilai Empat Pilar MPR RI

Meskipun sudah diatur dalam tatib DPRD, pihaknya tetap mengusulkan ada konsultasi. Meskipun itu akan menghambat pengesahan AKD dan berpotensi pengesahan APBD molor. ’’Kalau penetapan pekan ini kayaknya belum bisa. Kalau tidak pekan ketiga ya pekan selanjutnya,’’ tandasnya sambil tersenyum.

Perlunya konsultasi, kata Sukur, di antaranya tentang jumlah anggota fraksi yang akan menduduki kursi banggar dan bamus. Karena di dalam tatib hanya disebutkan jumlah maksimal anggota banggar dan bamus itu maksimal setengah dari jumlah kursi DPRD.

Ketua DPRD Imam Sholikin dikonfirmasi terpisah mengatakan, pembahasan AKD mengacu tatib DPRD. Karena, tatib tersebut sudah disahkan dan menjadi payung hukumnya.

Berdasar bagian ketiga dan keenam Peraturan DPRD Nomor 01/2019 tentang Tata Tertib DPRD disebutkan, susunan anggota bamus paling banyak separo dari jumlah anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota masing-masing fraksi. ’’Jadi di dalam tatib sudah jelas,’’ tegas politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Baca Juga :  Elpiji Bocor, Sambar Bensin, Satu Korban Luka Bakar

Demi ketenteraman dan kerukunan internal DPRD, menurut Sholikin, semua usulan tetap ditampung. Termasuk tentang adanya permintaan konsultasi. Meskipun dalam tatib sudah dijelaskan.

Sementara itu, Ketua Fraksi Golkar Sigit Kushariyanto mengaku belum mengusulkan nama-nama anggotanya yang akan menduduki AKD. Alasannya, masih menunggu rapat internal partai. ’’Belum kirim nama, menungu hasil rapat,’’ tegas politikus asal Kecamatan Dander itu.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/