alexametrics
23.7 C
Bojonegoro
Thursday, August 18, 2022

Terdata 38 Izin Lingkungan, Harus Komitmen Cegah Polusi

- Advertisement -

Radar Bojonegoro – Pengajuan izin lingkungan per Agustus ini sebanyak 38 berkas. Meliputi izin upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL). Serta analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). Rerata pengajuan dari perusahaan. Ada juga dari pabrik beton, rumah sakit, hingga pabrik rokok. Ada teguran hingga sanksi bila perusahaan memicu polusi dan berdampak lingkungan masyarakat mengabaikan komitmen.

Kabid Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bojonegoro Erna Zulaikhah menjelaskan, yang wajib mengajukan izin adalah perusahaan kategori menengah dan besar. Kalau skala menengah izinnya menggunakan UKL-UPL. Sedangkan untuk perusahaan besar perlu mengajukan amdal.

“Di DLH kriterianya dibedakan dua,” ujarnya kemarin (18/7). Erna mengemukakan, ada sekitar 38 izin lingkungan, meliputi 36 UKL-UPL dan dua amdal per Agustus tahun ini. Izin amdal misalnya diajukan pengembangan Alnusa dan pabrik rokok Gudang Garam di Kecamatan Baureno. Sedangkan, untuk UKL-UPL yakni pabrik beton, rumah sakit, puskesmas, klinik dengan risiko menengah.

Baca Juga :  Party Planner, Ceruk Bisnis Unik di Bojonegoro

“Perusahaan rokok yang bangunannya lebih dari 10 ribu meter juga amdal,” jelasnya. Menurut Erna, penambahan izin lingkungan belum ada kenaikan signifikan. Pada 2 Agustus ada pembaruan sistem perizinan berbasis risiko. Masyarakat ingin mengajukan belum bisa mengakses jaringan, sehingga perlu adanya sosialisasi. “Karena sistemnya baru, jadi masih belum ada penambahan,” tuturnya.

Berdasar peraturan menteri dan pemerintah, menurut Erna, setiap kegiatan usaha, ada kewajiban menyusun dokumen lingkungan sebagai bentuk komitmen. Meliputi memperhatikan kualitas udara, air, baik saat konstruksi dan operasional. Sebaliknya, Erna menjelaskan, jika ada kasus lingkungan dan masyarakat terdampak pencemaran, tentu akan dilakukan pembinaan.

- Advertisement -

Perusahaan akan diberikan surat teguran. Jika sampai tiga kali surat teguran tidak ditanggapi, akan ada sanksi administratif. “Kalau kami bersifat pembinaan, jadi mengawasi ada pelanggaran,” tuturnya. Sebelumnya warga Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk, lingkungannya terdampak aktivitas pabrik beton. Lalu lalang truk pengangkut bahan material dan hasil produksi memicu debu berterbangan memasuki rumah. Juga berdampak kualitas udara dihirup warga sekitar. (luk) 

Baca Juga :  Rencana Hibah Rumah Burung Hantu Gagal Dilaksanakan

Radar Bojonegoro – Pengajuan izin lingkungan per Agustus ini sebanyak 38 berkas. Meliputi izin upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL). Serta analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). Rerata pengajuan dari perusahaan. Ada juga dari pabrik beton, rumah sakit, hingga pabrik rokok. Ada teguran hingga sanksi bila perusahaan memicu polusi dan berdampak lingkungan masyarakat mengabaikan komitmen.

Kabid Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bojonegoro Erna Zulaikhah menjelaskan, yang wajib mengajukan izin adalah perusahaan kategori menengah dan besar. Kalau skala menengah izinnya menggunakan UKL-UPL. Sedangkan untuk perusahaan besar perlu mengajukan amdal.

“Di DLH kriterianya dibedakan dua,” ujarnya kemarin (18/7). Erna mengemukakan, ada sekitar 38 izin lingkungan, meliputi 36 UKL-UPL dan dua amdal per Agustus tahun ini. Izin amdal misalnya diajukan pengembangan Alnusa dan pabrik rokok Gudang Garam di Kecamatan Baureno. Sedangkan, untuk UKL-UPL yakni pabrik beton, rumah sakit, puskesmas, klinik dengan risiko menengah.

Baca Juga :  Kerja Sama Belum Tuntas, Pendapatan Kahyangan Api Menguap

“Perusahaan rokok yang bangunannya lebih dari 10 ribu meter juga amdal,” jelasnya. Menurut Erna, penambahan izin lingkungan belum ada kenaikan signifikan. Pada 2 Agustus ada pembaruan sistem perizinan berbasis risiko. Masyarakat ingin mengajukan belum bisa mengakses jaringan, sehingga perlu adanya sosialisasi. “Karena sistemnya baru, jadi masih belum ada penambahan,” tuturnya.

Berdasar peraturan menteri dan pemerintah, menurut Erna, setiap kegiatan usaha, ada kewajiban menyusun dokumen lingkungan sebagai bentuk komitmen. Meliputi memperhatikan kualitas udara, air, baik saat konstruksi dan operasional. Sebaliknya, Erna menjelaskan, jika ada kasus lingkungan dan masyarakat terdampak pencemaran, tentu akan dilakukan pembinaan.

- Advertisement -

Perusahaan akan diberikan surat teguran. Jika sampai tiga kali surat teguran tidak ditanggapi, akan ada sanksi administratif. “Kalau kami bersifat pembinaan, jadi mengawasi ada pelanggaran,” tuturnya. Sebelumnya warga Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk, lingkungannya terdampak aktivitas pabrik beton. Lalu lalang truk pengangkut bahan material dan hasil produksi memicu debu berterbangan memasuki rumah. Juga berdampak kualitas udara dihirup warga sekitar. (luk) 

Baca Juga :  Himbauan, H-4 Ramadan Tempat Hiburan Harus Tutup

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/