alexametrics
23.3 C
Bojonegoro
Tuesday, June 28, 2022

Korupsi APBDes, Mantan Kades Sitiaji Divonis Empat Tahun

Radar Bojonegoro – Mantan Kades Sitiaji Imam Malik divonis lebih rendah dari tuntutan tim jaksa penuntut umum (JPU) pada Senin lalu (16/8). Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikor) Surabaya memvonis terdakwa dugaan korupsi APBDes Sitiaji, Kecamatan Sukosewu 2019 pidana penjara selama empat tahun.

Sebelumnya jaksa penuntut umum (JPU) menuntut terdakwa pidana penjara enam tahun. Majelis hakim juga memvonis terdakwa pidana denda Rp 200 juta subsider dua bulan kurungan. Dan dihukum membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 629 juta subsider satu tahun penjara.

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Adi Wibowo mengatakan, tim JPU masih pikir-pikir hingga tujuh hari ke depan. Masih perlu melaporkan dan memusyawarahkan dengan pimpinan terkait langkah selanjutnya. Meski vonis lebih rendah dari tuntutan, jumlah vonis tidak kurang dari dua per tiga tuntutan JPU.

Baca Juga :  Among Bejo, Komunitas Ngaji Kontemporer Ngaji Fikih via Chat WA

“Kalau dihitung jumlah pidana penjara yang dijatuhkan majelis hakim tidak kurang dari dua per tiga. Karena tuntutan JPU kan enam tahun. Sehingga dua per tiganya enam tahun itu empat tahun,” jelasnya.

Usai amar putusan dibacakan, terdakwa menerima putusan majelis hakim dengan pidana penjara empat tahun. Adapun putusan majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 2 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor, sesuai pasal dipakai JPU menuntut terdakwa.

Pasal tersebut merupakan dakwaan primer JPU. Adi mengungkapkan, berdasar fakta-fakta persidangan tidak jauh berbeda dengan berita acara pemeriksaan (BAP). Sebanyak 32 saksi meliputi perangkat desa, badan pemusyawaratan desa (BPD), tim pelaksana (timlak), camat, dan saksi ahli telah diperiksa.

Baca Juga :  BPJS Ketenagakerjaan Sosialisasikan Program ke Guru Kemenag

Adapun saksi ahli yang dihadirkan terdiri atas bagian hukum, inspektorat, dan dinas pekerjaan umum (PU) pemkab setempat. “Diketahui motif tersangka melaksanakan proyek-proyek fisik fiktif. Sehingga saat diaudit ada temuan lebih bayar dari proyek telah dikerjakan. Salah satunya proyek pembangunan jalan paving,” bebernya.

Radar Bojonegoro – Mantan Kades Sitiaji Imam Malik divonis lebih rendah dari tuntutan tim jaksa penuntut umum (JPU) pada Senin lalu (16/8). Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikor) Surabaya memvonis terdakwa dugaan korupsi APBDes Sitiaji, Kecamatan Sukosewu 2019 pidana penjara selama empat tahun.

Sebelumnya jaksa penuntut umum (JPU) menuntut terdakwa pidana penjara enam tahun. Majelis hakim juga memvonis terdakwa pidana denda Rp 200 juta subsider dua bulan kurungan. Dan dihukum membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 629 juta subsider satu tahun penjara.

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Adi Wibowo mengatakan, tim JPU masih pikir-pikir hingga tujuh hari ke depan. Masih perlu melaporkan dan memusyawarahkan dengan pimpinan terkait langkah selanjutnya. Meski vonis lebih rendah dari tuntutan, jumlah vonis tidak kurang dari dua per tiga tuntutan JPU.

Baca Juga :  Punya Ciri Khas, Batik Pewarna Tekstil Lebih Laris

“Kalau dihitung jumlah pidana penjara yang dijatuhkan majelis hakim tidak kurang dari dua per tiga. Karena tuntutan JPU kan enam tahun. Sehingga dua per tiganya enam tahun itu empat tahun,” jelasnya.

Usai amar putusan dibacakan, terdakwa menerima putusan majelis hakim dengan pidana penjara empat tahun. Adapun putusan majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 2 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor, sesuai pasal dipakai JPU menuntut terdakwa.

Pasal tersebut merupakan dakwaan primer JPU. Adi mengungkapkan, berdasar fakta-fakta persidangan tidak jauh berbeda dengan berita acara pemeriksaan (BAP). Sebanyak 32 saksi meliputi perangkat desa, badan pemusyawaratan desa (BPD), tim pelaksana (timlak), camat, dan saksi ahli telah diperiksa.

Baca Juga :  Titik Rawan Kecelakaan Bergeser Perempatan Pasar Sumberrejo

Adapun saksi ahli yang dihadirkan terdiri atas bagian hukum, inspektorat, dan dinas pekerjaan umum (PU) pemkab setempat. “Diketahui motif tersangka melaksanakan proyek-proyek fisik fiktif. Sehingga saat diaudit ada temuan lebih bayar dari proyek telah dikerjakan. Salah satunya proyek pembangunan jalan paving,” bebernya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/