alexametrics
26.8 C
Bojonegoro
Friday, May 20, 2022

SDN Berpotensi Jadi UPT Disdik

KOTA – Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) ingin melakukan pemangkasan jumlah unit pelayanan teknis (UPT). Dinas Pendidikan (Disdik) Lamongan yang memiliki UPT di tiap kecamatan terancam mengalami perampingan. 

Apalagi, Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 sudah dikeluarkan. Isinya tentang pedoman pembentukan dan klasifikasi cabang dinas daerah di lingkungan pemerintah kabupaten.  

‘’Permendagri tersebut sudah kami terima, serta sudah kami sosialisasikan,’’ tutur Kabag Organisasi, Sujarwo, kepada Jawa Pos Radar Lamongan kemarin (18/8).

Dia menjelaskan, Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 menginstruksikan hanya ada dua tipe UPT. Yakni, UPT tipe A yang membawahi lebih dari dua kecamatan. Serta, UPT tipe B membawahi lingkup kecil atau satu kecamatan. 

‘’Jika makin banyak UPT tipe A, maka jumlah UPT makin sedikit,’’ tuturnya.  

Baca Juga :  Produksi Cabai Besar Lebih Banyak Dibanding Jenis Rawit

Ada beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) yang jumlah UPT dipangkas. Termasuk UPT Disdik Lamongan. Dalam Permendagri anyar tersebut, Sekolah Dasar Negeri (SDN) bakal merangkap menjadi UPT. 

‘’Jadi UPT Disdik bakal dihapus dan dirampingkan. Sehingga lembaga pendidikan nantinya bisa menjadi UPT,’’ pria yang akrab disapa Jarwo tersebut.

Namun, ada beberapa faktor penghambat permen tersebut belum bisa cepat direalisasikan. Pihaknya masih melakukan pembahasan terkait mekanisme penerapannya. ‘’Jadi apakah nanti ada kasek SD negeri yang merangkap kepala UPT atau ada koordinator yang ditunjuk, itu yang masih kita bahas,’’ ujar mantan camat Karanggeneng tersebut. 

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Disdik Lamongan, Adi Suwito, membenarkan telah diajak membahas permendagri yang diterbitkan awal tahun tersebut. Menurut dia, ada beberapa daerah yang sudah menerapkan. Lamongan belum menerapkan peraturan tersebut karena sejumlah faktor. 

Baca Juga :  Rayakan Tahun Baru, Sampah Berserakan 

‘’Untuk sementara permendagri tersebut masih dalam penggodokan dan pembahasan,’’ ujarnya. 

Mantan sekertaris disdik tersebut mengatakan, jika UPT dihapus, maka SD negeri berpotensi menjadi UPT. Kendalanya tenaga yang masih cukup minim. Berbeda dengan tingkat SMP negeri yang memiliki bagian administrasi sendiri, kepala TU, dan beberapa wakil kepala sekolah. 

‘’Untuk tenaga pengajar di tingkat SD saja kadang masih kekurangan,’’ tuturnya. 

Karena itu, dia menilia bahwa SD negeri belum memenuhi syarat. Selain kekurangan tenaga, persediaan sarana dan prasarana (sarpras) belum memadai. ‘’Kami sudah melakukan rapat koordinasi, serta mencari solusi yang terbaik,’’ ujarnya.

KOTA – Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) ingin melakukan pemangkasan jumlah unit pelayanan teknis (UPT). Dinas Pendidikan (Disdik) Lamongan yang memiliki UPT di tiap kecamatan terancam mengalami perampingan. 

Apalagi, Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 sudah dikeluarkan. Isinya tentang pedoman pembentukan dan klasifikasi cabang dinas daerah di lingkungan pemerintah kabupaten.  

‘’Permendagri tersebut sudah kami terima, serta sudah kami sosialisasikan,’’ tutur Kabag Organisasi, Sujarwo, kepada Jawa Pos Radar Lamongan kemarin (18/8).

Dia menjelaskan, Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 menginstruksikan hanya ada dua tipe UPT. Yakni, UPT tipe A yang membawahi lebih dari dua kecamatan. Serta, UPT tipe B membawahi lingkup kecil atau satu kecamatan. 

‘’Jika makin banyak UPT tipe A, maka jumlah UPT makin sedikit,’’ tuturnya.  

Baca Juga :  Tetap Minta Tunda Penghapusan UPT Disdik 

Ada beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) yang jumlah UPT dipangkas. Termasuk UPT Disdik Lamongan. Dalam Permendagri anyar tersebut, Sekolah Dasar Negeri (SDN) bakal merangkap menjadi UPT. 

‘’Jadi UPT Disdik bakal dihapus dan dirampingkan. Sehingga lembaga pendidikan nantinya bisa menjadi UPT,’’ pria yang akrab disapa Jarwo tersebut.

Namun, ada beberapa faktor penghambat permen tersebut belum bisa cepat direalisasikan. Pihaknya masih melakukan pembahasan terkait mekanisme penerapannya. ‘’Jadi apakah nanti ada kasek SD negeri yang merangkap kepala UPT atau ada koordinator yang ditunjuk, itu yang masih kita bahas,’’ ujar mantan camat Karanggeneng tersebut. 

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Disdik Lamongan, Adi Suwito, membenarkan telah diajak membahas permendagri yang diterbitkan awal tahun tersebut. Menurut dia, ada beberapa daerah yang sudah menerapkan. Lamongan belum menerapkan peraturan tersebut karena sejumlah faktor. 

Baca Juga :  BSU Guru Kemenag Belum Cair

‘’Untuk sementara permendagri tersebut masih dalam penggodokan dan pembahasan,’’ ujarnya. 

Mantan sekertaris disdik tersebut mengatakan, jika UPT dihapus, maka SD negeri berpotensi menjadi UPT. Kendalanya tenaga yang masih cukup minim. Berbeda dengan tingkat SMP negeri yang memiliki bagian administrasi sendiri, kepala TU, dan beberapa wakil kepala sekolah. 

‘’Untuk tenaga pengajar di tingkat SD saja kadang masih kekurangan,’’ tuturnya. 

Karena itu, dia menilia bahwa SD negeri belum memenuhi syarat. Selain kekurangan tenaga, persediaan sarana dan prasarana (sarpras) belum memadai. ‘’Kami sudah melakukan rapat koordinasi, serta mencari solusi yang terbaik,’’ ujarnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/