alexametrics
24.5 C
Bojonegoro
Saturday, May 21, 2022

Tak Ada Kaitannya dengan Serapan APBD Rendah

BOJONEGORO – Pemerintah desa (pemdes) akan diiming-imingi alokasi dana desa (ADD) Rp 1 miliar per desa. Rencananya akan dialokasikan dalam APBD perubahan. Hanya, jumlah itu dikalkulasikan dengan ADD yang tercantum di APBD induk.

Berdasar Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 6 Tahun 2019, rerata desa menerima ADD Rp 650.000 sampai Rp 750.000. Seperti Desa Kauman, Kecamatan Kota, menerima Rp 674 juta. Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas Rp Rp 670 juta.

Besaran ADD ini untuk mempercepat pembangunan. Sehingga, program desa harus sinkron dengan pemkab selama lima tahun ke depan tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023.

‘’ADD akan dinaikkan sekitar Rp1 miliar,’’ kata Bupati Anna Mu’awanah saat bertemu kepala desa di Pendapa Malowopati Bojonegoro kemarin (18/7).

Baca Juga :  Jalur Daring Dapat Tambahan 129 Kursi

Menurut dia, rencana ADD akan dinaikkan Rp 1 miliar untuk mempercepat pembangunan daerah. Karena pemkab memasang target tinggi meningkatkan ranking indeks pembangunan manusia (IPM). ‘’Targetnya menurunkan sekitar 1,5 persen angka kemiskinan,’’ tegasnya.

Dalam waktu dekat, kata Bu Anna, sapaannya, akan dirumuskan peraturan bupati (perbup) tentang percepatan pembangunan berbasis perdesaan. Dari regulasi tersebut akan terpetakan kondisi desa dan mengurangi kesenjangan.

Sehingga, pemdes diminta membuat perencanaan program sinergi dengan RPJMD. Agar peningkatan ADD itu memiliki dampak positif pembangunan daerah. 

‘’Sinergitas itu, sesuai pasal 79 UU Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa pemdes dalam menyusun perencanaan pembangunan harus mengacu RPJMD serta RKP (rencana kerja pemdes),’’ imbuh Wakil Bupati (Wabup) Budi Irawanto di depan 414 kepala desa dan 28 camat se Bojonegoro. 

Baca Juga :  Wakapolda Apresiasi Inovasi dan Kerja Keras Personel Polres Tuban

Sementara itu, Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Bojonegoro M. Khoiri menyatakan desa akan segera menjalankan arahan dari pemkab untuk ikut mempercepat pembangunan. 

Wakil Ketua DPRD Syukur Priyanto memastikan kenaikan ADD tidak ada kaitannya dengan serapan anggaran pemkab yang masih rendah semseter pertama ini. Sehingga, dinaikkannya ADD itu akan meningkatkan serapan APBD dan meminimalisir sisa lebih penggunaan anggaran (silpa).

Sebaliknya, untuk penentuan ADD itu sudah ada rumusannya diatur dalam perbup dan peraturan daerah (perda). ‘’Besaran ADD itu sudah diatur pakai rumus, tak ada hubungannya dengan menaikkan serapan anggaran,’’ ujar dia.

BOJONEGORO – Pemerintah desa (pemdes) akan diiming-imingi alokasi dana desa (ADD) Rp 1 miliar per desa. Rencananya akan dialokasikan dalam APBD perubahan. Hanya, jumlah itu dikalkulasikan dengan ADD yang tercantum di APBD induk.

Berdasar Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 6 Tahun 2019, rerata desa menerima ADD Rp 650.000 sampai Rp 750.000. Seperti Desa Kauman, Kecamatan Kota, menerima Rp 674 juta. Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas Rp Rp 670 juta.

Besaran ADD ini untuk mempercepat pembangunan. Sehingga, program desa harus sinkron dengan pemkab selama lima tahun ke depan tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023.

‘’ADD akan dinaikkan sekitar Rp1 miliar,’’ kata Bupati Anna Mu’awanah saat bertemu kepala desa di Pendapa Malowopati Bojonegoro kemarin (18/7).

Baca Juga :  Dibongkar, Arsip Lama RSUD Dipindah ke Veteran

Menurut dia, rencana ADD akan dinaikkan Rp 1 miliar untuk mempercepat pembangunan daerah. Karena pemkab memasang target tinggi meningkatkan ranking indeks pembangunan manusia (IPM). ‘’Targetnya menurunkan sekitar 1,5 persen angka kemiskinan,’’ tegasnya.

Dalam waktu dekat, kata Bu Anna, sapaannya, akan dirumuskan peraturan bupati (perbup) tentang percepatan pembangunan berbasis perdesaan. Dari regulasi tersebut akan terpetakan kondisi desa dan mengurangi kesenjangan.

Sehingga, pemdes diminta membuat perencanaan program sinergi dengan RPJMD. Agar peningkatan ADD itu memiliki dampak positif pembangunan daerah. 

‘’Sinergitas itu, sesuai pasal 79 UU Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa pemdes dalam menyusun perencanaan pembangunan harus mengacu RPJMD serta RKP (rencana kerja pemdes),’’ imbuh Wakil Bupati (Wabup) Budi Irawanto di depan 414 kepala desa dan 28 camat se Bojonegoro. 

Baca Juga :  Kadin DPU Lama Perpanjang Lagi Proyek hingga 24 Agustus

Sementara itu, Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Bojonegoro M. Khoiri menyatakan desa akan segera menjalankan arahan dari pemkab untuk ikut mempercepat pembangunan. 

Wakil Ketua DPRD Syukur Priyanto memastikan kenaikan ADD tidak ada kaitannya dengan serapan anggaran pemkab yang masih rendah semseter pertama ini. Sehingga, dinaikkannya ADD itu akan meningkatkan serapan APBD dan meminimalisir sisa lebih penggunaan anggaran (silpa).

Sebaliknya, untuk penentuan ADD itu sudah ada rumusannya diatur dalam perbup dan peraturan daerah (perda). ‘’Besaran ADD itu sudah diatur pakai rumus, tak ada hubungannya dengan menaikkan serapan anggaran,’’ ujar dia.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/