BOJONEGORO – DPRD Bojonegoro tampaknya ikut geram melihat kinerja badan usaha milik daerah (BUMD) yang belum produktif. Sebab, sesuai data realisasi semester pertama 2019, perusahaan pelat merah di lingkup pemkab tersebut masih minim setor pendapatan.
Sehingga, pemkab setempat diminta untuk mengevaluasi kinerja manajemen BUMD, agar kedepan lebih inovatif dan produktif. ‘’Kinerja BUMD harus dievaluasi untuk melakukan pembenahan,’’ kata Ketua Komisi B DPRD Lasuri usai hearing pembahasan APBD Perubahan kemarin (18/7).
Dia menuturkan, target pendapatan BUMD sebenarnya tidak terlalu tinggi. Sehingga, untuk mencapai target telah ditentukan itu sebenarnya tidak terlalu sulit dibanding penyertaan modal dari APBD diberikan kepada BUMD.
Seperti target Bank Pembangunan Daerah Jatim Rp 13,2 miliar, kemudian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) ditarget Rp 3,4 miliar, dan PT Asri Darma Sejahtera (ADS) ditarget Rp 700 juta.
Sementara, PT Bojonegoro Bangun Sarana (BBS) ditarget Rp 176 juta, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) UMKM Jatim ditarget Rp 768 juta dan paling kecil target Hotel Griya Darma Kusuma (GDK), yaitu Rp 139 juta.
‘’Ke depan kerjanya harus lebih maksimal agar bisa memberikan sumbangan PAD,’’ ujar politikus PAN itu.
Sesuai hasil hearing, kata dia, beberapa BUMD sudah setor ke kas daerah (Kasda). Namun, dia mengaku belum mengantongi data dengan pasti. Meskipun sebelumnya sudah memanggil jajaran direksi BUMD. ‘’Coba tanya ke pemkab,’’ sarannya.
Sementara itu, Kabag Perekonomian Pemkab Bojonegoro Rahmad Junaidi mengklaim semua BUMD sudah setor PAD. Dia juga menyarankan segera setor karena sudah selesai audit internal oleh kantor akuntan publik (KAP). ‘’Terutama PT BBS dan BPR,’’ katanya terpisah.
Kondisi GDK, kata Rahmat, tahun lalu belum bisa setor PAD. Hasil audit menunjukkan ketidakmampuan untuk setor. Namun, tahun ini GDK harus memperbaiki bisnis, sehingga tahun depan bisa setor.
Kemudian untuk PT ADS belum setor karena masih ada analisis dari auditor KAP belum selesai. Sedangkan, PDAM belum wajib setor karena cakupan pelayanan masih di bawah 80 persen.
‘’Untuk BUMD provinsi seperti Bank Jatim dan Bank UMKM, masih kami komunikasikan karena itu BUMD milik provinsi. Kami hanya ikut penyertaan modal,’’ katanya tanpa menyebutkan data modal masing-masing BUMD tersebut.
Direktur PT BBS Tonny Ade Irawan mengklaim sudah setor ke kas daerah (kasda) sekitar Rp 180 juta. Jumlah setoran itu sudah melebihi target. Meski begitu, pihaknya segera menyetorkan pendapatan lagi.
‘’Sudah setor Rp 180 juta ke depan ditambah lagi karena uangnya masih untuk operasional di lapangan,’’ ujarnya.
