alexametrics
24.4 C
Bojonegoro
Saturday, May 21, 2022

Dimediasi, Pengurus-Penilik Sepakat Gelar Pemilihan

TUBAN – Kemelut kepengurusan Tempat Ibadah Tri Dharma (TITD) Kwan Sing Bio Tuban menemui titik terang. Itu setelah Polres Tuban memediasi pengurus dan penilik yang bertikai di ruang rapat Sanika Satyawada Polres Tuban kemarin (18/7). Dalam pertemuan yang berlangsung selama tiga jam dan dimulai sekitar pukul 09.00 tersebut, seluruh pihak sepakat menyelenggarakan pemilihan sekaligus pelantikan dalam waktu dekat.

Kapolres Tuban AKBP Nanang Haryono yang memimpin pertemuan tersebut. Dia didampingi Komandan Kodim 0811 Tuban Letkol Inf Nur Wicahyanto dan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Tuban Masduqi Nursyamsi. Pemkab Tuban diwakili Kepala Kesbangpol Tuban Didik Purwanto. Hadir ketua penilik demisioner Alim Sugiantoro, ketua umum pengurus demisioner Gunawan Putra Wirawan, dan jajaran pengurus/penilik demisioner lain.

Alim Sugiantoro mengawali mediasi dengan menyatakan dirinya sepakat dibentuk kepengurusan yang baru. Dia menolak dianggap mempersulit panitia untuk memilih pengurus/penilik baru. Justru, sejak kepengurusan vakum, Alim mengklaim dirinya yang mendesak ketua umum untuk menggelar pemilihan pengurus/penilik, namun tidak digubris. ‘’Kalau ada yang mengatakan saya menolak pemilihan itu bohong,’’ tegas pria bernama keturunan Liem Tjeng Gie itu.

Alim juga menyampaikan keberatannya terkait pembentukan badan TITD Kwan Sing Bio. Pembentukan kelompok di luar kepengurusan kelenteng tersebut dianggap melanggar AD/ART. Itu yang menjadikan permasalahan internal tersebut tak kunjung selesai. Selama tujuh tahun vakum, lanjut dia, juga menjadikan pengurus kesulitan dalam setiap prosesi kegiatan.

Baca Juga :  Dipecat, Wawan Gugat Pengurus Rp 10,2 M

‘’Saya sudah minta Gunawan (ketua umum) untuk membentuk tim penyelesaian masalah internal. Tidak tahu kenapa belum terbentuk dan tak kunjung selesai sampai sekarang,’’ imbuh koordinator peringatan hari besar TITD Kwan Sing Bio Tuban itu.

Di bagian lain, Alim menyampaikan, panitia pemilihan pengurus/penilik harus dari umat dan proses pemilihannya diselenggarakan di kelenteng. ‘’Kalau pemilihan sekarang (di polres) berarti melanggar hukum’’ kata dia. Sekretaris demisioner kelenteng Tan Ming Ang menanggapi penjelasan Alim. Dikatakan di, sebenarnya pemilihan kepengurusan pernah digelar, namun pelantikan dibatalkan karena ada pihak yang menghilangkan emas senilai sekitar Rp 20 juta. Seharusnya, kata Ming Ang, kasus satu orang tersebut tak lantas membuat kepengurusan terbengkalai hingga tujuh tahun lamanya. ‘’Gara-gara uang Rp 20 juta kepengurusan terbengkalai. Ini jangan sampai terjadi lagi,’’ kata dia.

Dengan alasan tersebut, Ming Ang berharap polres tidak hanya mengawal pada proses mediasi saja, namun juga pemilihan hingga pelantikan. Dengan perlindungan hukum, menurut dia, umat bisa menggelar pemilihan dan pelantikan tanpa takut diseret ke ranah hukum oleh pihak yang tidak terima. ‘’Kami cuma ingin pengurus terbentuk dan dilantik,’’ tegas dia yang menganggap mediasi di polres merupakan adalah jalan terakhir.

Baca Juga :  Evaluasi P-APBD Turun, Fraksi Belum Terbentuk

Pernyataan tersebut langsung disambung tokoh Tionghoa lain, Go Tjong Ping. Pria pemilik nama Teguh Prabowo ini menyayangkan beberapa kali pertemuan yang dimediasi pemkab setempat selalu buntu. Sehingga, mediasi yang dilakukan polres adalah cara terakhir umat menuntut hak. Dia juga mengaku siap membantu pembentukan kepanitiaan.  ‘’Seharusnya permasalahan ini tuntas di pendapa, tapi ternyata tidak. Kami capek dan malu kalau ini terus berlarut,’’ tegas dia.

Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, saat ini umat kelenteng hanya meminta perlindungan aparat penegak hukum. Keterlibatan Polres Tuban dalam mediator polemik kelenteng, kata Tjong Ping, sangat dibutuhkan. Dia juga meminta kepastian hukum agar tidak ada satu pun umat yang dipidanakan terkait pernyataan yang menyuarakan pembentukan panitia pemilihan. ‘’Kami minta dibantu agar masalah ini selesai dan tidak berakhir tuntutan di meja hukum,’’ ujar dia.

Wakil Ketua Umum (demisioner) TITD Kwan Sing Bio Tuban Liu Pramono mengatakan, umat kelenteng sebanyak 296 orang saat ini status keanggotaannya sudah expired atau berakhir tiga tahun lalu. Jika mengacu AD/ART, tidak bisa dilakukan pemilihan karena status keanggotaan umat dan pengurus tidak jelas. ‘’Data umat masih ada, tapi keanggotaannya sudah expired. Seluruhnya sudah tidak lagi bisa disebut pengurus karena tidak ada legalitasnya,’’ ujarnya.

TUBAN – Kemelut kepengurusan Tempat Ibadah Tri Dharma (TITD) Kwan Sing Bio Tuban menemui titik terang. Itu setelah Polres Tuban memediasi pengurus dan penilik yang bertikai di ruang rapat Sanika Satyawada Polres Tuban kemarin (18/7). Dalam pertemuan yang berlangsung selama tiga jam dan dimulai sekitar pukul 09.00 tersebut, seluruh pihak sepakat menyelenggarakan pemilihan sekaligus pelantikan dalam waktu dekat.

Kapolres Tuban AKBP Nanang Haryono yang memimpin pertemuan tersebut. Dia didampingi Komandan Kodim 0811 Tuban Letkol Inf Nur Wicahyanto dan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Tuban Masduqi Nursyamsi. Pemkab Tuban diwakili Kepala Kesbangpol Tuban Didik Purwanto. Hadir ketua penilik demisioner Alim Sugiantoro, ketua umum pengurus demisioner Gunawan Putra Wirawan, dan jajaran pengurus/penilik demisioner lain.

Alim Sugiantoro mengawali mediasi dengan menyatakan dirinya sepakat dibentuk kepengurusan yang baru. Dia menolak dianggap mempersulit panitia untuk memilih pengurus/penilik baru. Justru, sejak kepengurusan vakum, Alim mengklaim dirinya yang mendesak ketua umum untuk menggelar pemilihan pengurus/penilik, namun tidak digubris. ‘’Kalau ada yang mengatakan saya menolak pemilihan itu bohong,’’ tegas pria bernama keturunan Liem Tjeng Gie itu.

Alim juga menyampaikan keberatannya terkait pembentukan badan TITD Kwan Sing Bio. Pembentukan kelompok di luar kepengurusan kelenteng tersebut dianggap melanggar AD/ART. Itu yang menjadikan permasalahan internal tersebut tak kunjung selesai. Selama tujuh tahun vakum, lanjut dia, juga menjadikan pengurus kesulitan dalam setiap prosesi kegiatan.

Baca Juga :  Kelulusan Siswa Seutuhnya Ditangan Sekolah

‘’Saya sudah minta Gunawan (ketua umum) untuk membentuk tim penyelesaian masalah internal. Tidak tahu kenapa belum terbentuk dan tak kunjung selesai sampai sekarang,’’ imbuh koordinator peringatan hari besar TITD Kwan Sing Bio Tuban itu.

Di bagian lain, Alim menyampaikan, panitia pemilihan pengurus/penilik harus dari umat dan proses pemilihannya diselenggarakan di kelenteng. ‘’Kalau pemilihan sekarang (di polres) berarti melanggar hukum’’ kata dia. Sekretaris demisioner kelenteng Tan Ming Ang menanggapi penjelasan Alim. Dikatakan di, sebenarnya pemilihan kepengurusan pernah digelar, namun pelantikan dibatalkan karena ada pihak yang menghilangkan emas senilai sekitar Rp 20 juta. Seharusnya, kata Ming Ang, kasus satu orang tersebut tak lantas membuat kepengurusan terbengkalai hingga tujuh tahun lamanya. ‘’Gara-gara uang Rp 20 juta kepengurusan terbengkalai. Ini jangan sampai terjadi lagi,’’ kata dia.

Dengan alasan tersebut, Ming Ang berharap polres tidak hanya mengawal pada proses mediasi saja, namun juga pemilihan hingga pelantikan. Dengan perlindungan hukum, menurut dia, umat bisa menggelar pemilihan dan pelantikan tanpa takut diseret ke ranah hukum oleh pihak yang tidak terima. ‘’Kami cuma ingin pengurus terbentuk dan dilantik,’’ tegas dia yang menganggap mediasi di polres merupakan adalah jalan terakhir.

Baca Juga :  Pertama di Indonesia, Show Koi Digelar di Kelenteng

Pernyataan tersebut langsung disambung tokoh Tionghoa lain, Go Tjong Ping. Pria pemilik nama Teguh Prabowo ini menyayangkan beberapa kali pertemuan yang dimediasi pemkab setempat selalu buntu. Sehingga, mediasi yang dilakukan polres adalah cara terakhir umat menuntut hak. Dia juga mengaku siap membantu pembentukan kepanitiaan.  ‘’Seharusnya permasalahan ini tuntas di pendapa, tapi ternyata tidak. Kami capek dan malu kalau ini terus berlarut,’’ tegas dia.

Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, saat ini umat kelenteng hanya meminta perlindungan aparat penegak hukum. Keterlibatan Polres Tuban dalam mediator polemik kelenteng, kata Tjong Ping, sangat dibutuhkan. Dia juga meminta kepastian hukum agar tidak ada satu pun umat yang dipidanakan terkait pernyataan yang menyuarakan pembentukan panitia pemilihan. ‘’Kami minta dibantu agar masalah ini selesai dan tidak berakhir tuntutan di meja hukum,’’ ujar dia.

Wakil Ketua Umum (demisioner) TITD Kwan Sing Bio Tuban Liu Pramono mengatakan, umat kelenteng sebanyak 296 orang saat ini status keanggotaannya sudah expired atau berakhir tiga tahun lalu. Jika mengacu AD/ART, tidak bisa dilakukan pemilihan karena status keanggotaan umat dan pengurus tidak jelas. ‘’Data umat masih ada, tapi keanggotaannya sudah expired. Seluruhnya sudah tidak lagi bisa disebut pengurus karena tidak ada legalitasnya,’’ ujarnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/