alexametrics
26 C
Bojonegoro
Saturday, May 21, 2022

Kaji Rencana Penghapusan Parkir Berlangganan

BOJONEGORO – Dinas perhubungan (dishub) masih terus melakukan kajian terkait rencana penghapusan parkir berlangganan. Banyak hal yang menjadi pertimbangan sebelum parkir berlangganan itu benar-benar dihilangkan.

Kepala Dishub Iskandar menuturkan, penghapusan parkir berlangganan memang masih baru wacana. Munculnya saat rapat dengar pendapat antara dishub dan DPRD bulan lalu.

Ruwetnya pengelolaan parkir membuat DPRD mengusulkan untuk menghapus parkir berlangganan. “Untuk itu kami perlu mendapatkan masukan lagi,” jelasnya.

Masukan itu antara lain terkait dengan tenaga kerja dan pendapatan asli daerah (PAD). Jika lebih efesien, maka dishub siap memberlakukan hal itu.

Menurut Iskandar, pihaknya suka menerapkan parkir berlangganan. Sebab, tidak ribet. Dishub hanya tinggal mengatur parkir di jalan. “Tapi masyarakat menginginkan itu dihapus, jadi akan kami lakukan,” ujarnya.

Baca Juga :  BUKOPIN Mendapat Technical Assistance dari BNI

Rencananya, lanjut Iskandar, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan rapat lagi dengan komisi A DPRD. Yakni membahas kelanjutan rencana penghapusan perda tentang parkir berlangganan itu. “Nanti kita akan bahas lagi lebih detail bagaimana,” jelasnya.

Rencana penghapusan parkir berlangganan itu muncul karena keruwetan pengelolaan parkir berlangganan. Terutama di kawasan Pasar Kota Bojonegoro. Sebab, pengelolaan parkir di kawasan itu sebelumnya dilelang.

Para peserta lelang saling berebut untuk mengelolanya. Untuk menghindari keruwetan itu, DPRD mengusulkan agar parkir berlangganan dihapus saja. Kemudian, kawasan-kawasan itu diisi petugas parkir dari dishub semua.

Iskandar menambahkan, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan penghapusan parkir berlangganan. Di antaranya adalah parkir berlangganan hanya dinikmati orang kota. Sebab, parkir berlangganan hanya ada di kawasan kota.

Baca Juga :  Harus Gunakan Tangga

“Warga pedesaan yang juga kena biaya parkir berlangganan tidak pernah menikmatinya,” jelasnya.

Menurut Wakil Ketua Komisi A Anam Warsito penghapusan parkir berlangganan justru akan meningkatkan PAD. Sebab, wilayah yang nantinya akan dikenai retribusi lebih banyak. Selain itu, juga akan menyerap banyak tenaga kerja.

BOJONEGORO – Dinas perhubungan (dishub) masih terus melakukan kajian terkait rencana penghapusan parkir berlangganan. Banyak hal yang menjadi pertimbangan sebelum parkir berlangganan itu benar-benar dihilangkan.

Kepala Dishub Iskandar menuturkan, penghapusan parkir berlangganan memang masih baru wacana. Munculnya saat rapat dengar pendapat antara dishub dan DPRD bulan lalu.

Ruwetnya pengelolaan parkir membuat DPRD mengusulkan untuk menghapus parkir berlangganan. “Untuk itu kami perlu mendapatkan masukan lagi,” jelasnya.

Masukan itu antara lain terkait dengan tenaga kerja dan pendapatan asli daerah (PAD). Jika lebih efesien, maka dishub siap memberlakukan hal itu.

Menurut Iskandar, pihaknya suka menerapkan parkir berlangganan. Sebab, tidak ribet. Dishub hanya tinggal mengatur parkir di jalan. “Tapi masyarakat menginginkan itu dihapus, jadi akan kami lakukan,” ujarnya.

Baca Juga :  Bojonegoro Kekurangan 595 Guru PAI

Rencananya, lanjut Iskandar, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan rapat lagi dengan komisi A DPRD. Yakni membahas kelanjutan rencana penghapusan perda tentang parkir berlangganan itu. “Nanti kita akan bahas lagi lebih detail bagaimana,” jelasnya.

Rencana penghapusan parkir berlangganan itu muncul karena keruwetan pengelolaan parkir berlangganan. Terutama di kawasan Pasar Kota Bojonegoro. Sebab, pengelolaan parkir di kawasan itu sebelumnya dilelang.

Para peserta lelang saling berebut untuk mengelolanya. Untuk menghindari keruwetan itu, DPRD mengusulkan agar parkir berlangganan dihapus saja. Kemudian, kawasan-kawasan itu diisi petugas parkir dari dishub semua.

Iskandar menambahkan, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan penghapusan parkir berlangganan. Di antaranya adalah parkir berlangganan hanya dinikmati orang kota. Sebab, parkir berlangganan hanya ada di kawasan kota.

Baca Juga :  Hari Ini CJH Tuban Diberangkatkan

“Warga pedesaan yang juga kena biaya parkir berlangganan tidak pernah menikmatinya,” jelasnya.

Menurut Wakil Ketua Komisi A Anam Warsito penghapusan parkir berlangganan justru akan meningkatkan PAD. Sebab, wilayah yang nantinya akan dikenai retribusi lebih banyak. Selain itu, juga akan menyerap banyak tenaga kerja.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/