BOJONEGORO – Pemkab Bojonegoro bakal menghentikan sementara bantuan sosial (bansos) untuk sejumlah organisasi. Hal itu dilakukan pemkab untuk menjaga netralitas dalam pilbup dan pilgub.
Pj Bupati Suprianto menjelaskan, pihaknya tidak menghentikan keseluruhan pencairan bansos. Namun, akan memilah-milah bansos yang bisa dicairkan. Bansos yang tidak bisa dicairkan saat menjelang pilbup ini adalah yang mengundang banyak orang. ”Misalnya haul dan sebagainya,” ungkap dia.
Namun, bansos yang tidak berkaitan dengan banyak orang akan tetap dicairkan. Misalnya, bansos untuk PMI, Pramuka, dan beasiswa pelajar akan tetap dicairkan rutin.
Menurut Supri, jika bansos dicairkan semua dikhawatirkan bisa ditunggangi oleh oknum. Bahkan, rawan disalahgunakan untuk mendatangkan masa kampanye. ”Jadi, kita selektif,” ungkap dia.
Dana-dana tersebut akan dicairkan usai pilkada serentak mendatang. Sebab, saat itu suasana sudah kondusif. ”Juga tidak ada kepentingan politik lagi,” jelasnya.
Suprianto menjelaskan, pihaknya akan terus mengawal netralitas aparatur sipil negara (ASN). Pihaknya tidak ragu mengambil tindakan tegas jika ASN tidak netral dalam pilbup mendatang. ”Saya tidak hanya akan membuat sakit, tapi juga merintih jika ada ASN yang ketahuan memihak salah satu calon,” ungkap dia.
Suprianto melanjutkan, pihaknya kini terus memantau aktivitas para ASN. Hingga kini belum ditemukan adanya ASN yang tidak netral. Namun, dia mengakui potensi ketidaknetralan ASN di Bojonegoro sangat tinggi. Itu karena empat paslon pilbup banyak yang dari Pemkab Bojonegoro. ”Kita akan berikan sanksi tegas jika tidak netral,” jelasnya.
