alexametrics
30.4 C
Bojonegoro
Monday, May 23, 2022

Belum Lantik Perangkat Desa, ini Saksi untuk Para Kades

BOJONEGORO – Tujuh kepala desa (kades) yang belum melantik perangkat desa siap-siap menerima sanksi. Sebab, Pj Bupati Suprianto memastikan akan mengambil sikap tegas terkait hal itu. ”Soal perangkat desa kita normatif saja. Kita laksanakan sesuai asas umum,” ungkap Suprianto kepada Jawa Pos Radar Bojonegoro Minggu(18/3).
Dia menjelaskan, pihaknya kembali mengingatkan agar kades-kades yang belum merampungkan pengisian perangkat segera merampungkan. Sehingga, roda pemerintahan desa bisa berjalan dengan lancar. Namun, jika tetap tidak mau, maka pihaknya akan mengambil sikap tegas kepada tujuh kades itu. ”Saya tidak boleh diam dalam hal ini,”jelasnya.

Menurut Suprianto, kades harus menyelesaikan seleksi perangkat desa itu. Sehingga, tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. ”Ya harus mengambil asas umum yang berlaku. Diperingatkan dulu. Jika tidak, maka harus ada sikap tegas,” jelasnya.

Baca Juga :  Anggota BPD Bisa Menjabat Tiga Kali

Batas waktu yang diberikan pemkab kepada kades tersebut sudah habis. Sebab, masa 14 hari setelah surat peringatan (SP) ketiga dilayangkan sudah habis. Namun, hingga kini pemkab masih belum memanggil para kades tersebut.

Sebelumnya, Asisten I Bidang Pemerintahan Djoko Lukito menjelaskan, pemkab akan segera melakukan tindakan terkait hal itu. Para kades yang belum melakukan pelantikan tersebut akan segera dipanggil. Mereka akan diperiksa oleh inspektorat mengenai alasan kenapa tidak melantik perangkat terpilih. ”Jadi, prosedurnya demikian,” jelasnya.

Setelah itu, jika masih ngotot tidak mau melantik, maka pemkab berhak memberikan sanksi. Sanksi yang akan diberikan adalah dinonaktifkan sebagai kades. Setelah itu, pemkab akan menunjuk Plt kades untuk melakukan pelantikan perangkat itu. ”Nanti Plt-nya dari kecamatan. Sesuai perda itu bisa dilakukan. Sah secara hukum,” jelasnya.

Baca Juga :  Lahan Pertanian Terancam Berkurang

Menurut Djoko, pemkab tidak mempermasalahkan kades tersebut apakah mau melantik atau tidak. Sebab, prosedur yang dimiliki pemkab sudah jelas, yaitu memberikan sanksi sampai batas SP berakhir. ”Biarkan saja, prosedurnya sudah jelas kok. Kita akan mengambil tindakan sesuai prosedur,” jelasnya.

Alasan kades tidak melantik perangkat desa berbagai macam. Mulai menunggu hasil gugatan yang kini tengah berlangsung di Pengadilan Negeri Bojonegoro dan gugatan perda di Mahkamah Agung.

BOJONEGORO – Tujuh kepala desa (kades) yang belum melantik perangkat desa siap-siap menerima sanksi. Sebab, Pj Bupati Suprianto memastikan akan mengambil sikap tegas terkait hal itu. ”Soal perangkat desa kita normatif saja. Kita laksanakan sesuai asas umum,” ungkap Suprianto kepada Jawa Pos Radar Bojonegoro Minggu(18/3).
Dia menjelaskan, pihaknya kembali mengingatkan agar kades-kades yang belum merampungkan pengisian perangkat segera merampungkan. Sehingga, roda pemerintahan desa bisa berjalan dengan lancar. Namun, jika tetap tidak mau, maka pihaknya akan mengambil sikap tegas kepada tujuh kades itu. ”Saya tidak boleh diam dalam hal ini,”jelasnya.

Menurut Suprianto, kades harus menyelesaikan seleksi perangkat desa itu. Sehingga, tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. ”Ya harus mengambil asas umum yang berlaku. Diperingatkan dulu. Jika tidak, maka harus ada sikap tegas,” jelasnya.

Baca Juga :  Program Pendampingan Bank Indonesia, Bupati Doakan Petani Cabai Merah

Batas waktu yang diberikan pemkab kepada kades tersebut sudah habis. Sebab, masa 14 hari setelah surat peringatan (SP) ketiga dilayangkan sudah habis. Namun, hingga kini pemkab masih belum memanggil para kades tersebut.

Sebelumnya, Asisten I Bidang Pemerintahan Djoko Lukito menjelaskan, pemkab akan segera melakukan tindakan terkait hal itu. Para kades yang belum melakukan pelantikan tersebut akan segera dipanggil. Mereka akan diperiksa oleh inspektorat mengenai alasan kenapa tidak melantik perangkat terpilih. ”Jadi, prosedurnya demikian,” jelasnya.

Setelah itu, jika masih ngotot tidak mau melantik, maka pemkab berhak memberikan sanksi. Sanksi yang akan diberikan adalah dinonaktifkan sebagai kades. Setelah itu, pemkab akan menunjuk Plt kades untuk melakukan pelantikan perangkat itu. ”Nanti Plt-nya dari kecamatan. Sesuai perda itu bisa dilakukan. Sah secara hukum,” jelasnya.

Baca Juga :  Pengadaan APE PAUD Dijatah Rp 2,2 M

Menurut Djoko, pemkab tidak mempermasalahkan kades tersebut apakah mau melantik atau tidak. Sebab, prosedur yang dimiliki pemkab sudah jelas, yaitu memberikan sanksi sampai batas SP berakhir. ”Biarkan saja, prosedurnya sudah jelas kok. Kita akan mengambil tindakan sesuai prosedur,” jelasnya.

Alasan kades tidak melantik perangkat desa berbagai macam. Mulai menunggu hasil gugatan yang kini tengah berlangsung di Pengadilan Negeri Bojonegoro dan gugatan perda di Mahkamah Agung.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/