alexametrics
29.8 C
Bojonegoro
Sunday, August 14, 2022

Bantuan Sosial untuk Eks Napiter

- Advertisement -

KOTA – Pemerintah melalui Kementerian Sosial secara khusus menambah alokasi bantuan sosial untuk eks narapidana teroris (napiter) dan keluarganya.

Di Lamongan, bantuan itu diserahkan Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa, di Pendapa Lokatantra pemkab setempat kemarin (17/9).

Menurut Khofifah, bantuan sosial tersebut sebagai bagian dari upaya deradikalisasi melalui penguatan ekonomi.

Hal serupa sudah dilakukannya bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di Kota Poso, Sulawesi Tengah.

Di Poso, lanjut Khofifah, bantuan penguatan ekonomi dilakukan dengan memberikan bekal di bidang usaha garmen.

- Advertisement -

Produksi pertama mereka pada Agustus lalu berupa bendera merah putih yang sudah dipasarkan hingga ke Kota Palu, Sulawesi Tengah. 

‘’Di Lamongan, pelatihan kami berikan di sektor pertanian di bawah payung Yayasan Lingkar Perdamaian, sesuai dengan sektor unggulannya.

Baca Juga :  PAD Wisata Lamongan Belum Target

Namun saya melihat di sini juga tumbuh industri garmen, sehingga nanti juga bisa diperkuat di sektor itu,’’ ujarnya.

Acara tersebut dikemas dalam Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP),

Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) Eks Napiter dan Kombatan.

Di Kabupaten Lamongan,  penerima alokasi PKH sebanyak 47.561 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan mendapat tambahan 69 KPM dari masyarakat umum. Lamongan juga menerima 586.871 KIS dan ditambah 88 KIS untuk eks napiter. 

Selanjutnya, UEP yang sebelumnya tidak ada penerima di Lamongan, sekarang ada penambahan 8 untuk eks napiter. Untuk KUBE, yang sebelumnya menerima alokasi 60 kegiatan, tahun ini ditambah 2 kegiatan untuk eks napiter. 

Baca Juga :  Genjot Finishing Pemain

Bupati Lamongan, Fadeli, bersama Wabup Kartika Hidayati dan Sekkab Yuhronur Efendi terlihat menyambut kedatangan Khofifah. Juga hadir Direktur Deradikalisasi BNPT Irfan Idris dan pendiri Yayasan Lingkar Perdamaian, Ali Fauzi.

Fadeli dalam kesempatan itu menyampaikan, Lamongan juga memilki beberapa program unggulan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Terutama untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan dari 14 persen menjadi 10 persen di akhir kepemimpinannya nanti.

Program-program itu, lanjut dia, Open Defecation Free (ODF) atau Bebas Buang Air Besar Sembarangan yang sudah tuntas tahun ini (2017).

Kemudian plesterisasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 61 ribu rumah yang akan dituntaskan tahun depan, serta modernisasi pertanian.

KOTA – Pemerintah melalui Kementerian Sosial secara khusus menambah alokasi bantuan sosial untuk eks narapidana teroris (napiter) dan keluarganya.

Di Lamongan, bantuan itu diserahkan Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa, di Pendapa Lokatantra pemkab setempat kemarin (17/9).

Menurut Khofifah, bantuan sosial tersebut sebagai bagian dari upaya deradikalisasi melalui penguatan ekonomi.

Hal serupa sudah dilakukannya bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di Kota Poso, Sulawesi Tengah.

Di Poso, lanjut Khofifah, bantuan penguatan ekonomi dilakukan dengan memberikan bekal di bidang usaha garmen.

- Advertisement -

Produksi pertama mereka pada Agustus lalu berupa bendera merah putih yang sudah dipasarkan hingga ke Kota Palu, Sulawesi Tengah. 

‘’Di Lamongan, pelatihan kami berikan di sektor pertanian di bawah payung Yayasan Lingkar Perdamaian, sesuai dengan sektor unggulannya.

Baca Juga :  Apel Pagi Sebelum Kegiatan TMMD 106 Kodim Cilacap, Dimulai 

Namun saya melihat di sini juga tumbuh industri garmen, sehingga nanti juga bisa diperkuat di sektor itu,’’ ujarnya.

Acara tersebut dikemas dalam Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP),

Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) Eks Napiter dan Kombatan.

Di Kabupaten Lamongan,  penerima alokasi PKH sebanyak 47.561 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan mendapat tambahan 69 KPM dari masyarakat umum. Lamongan juga menerima 586.871 KIS dan ditambah 88 KIS untuk eks napiter. 

Selanjutnya, UEP yang sebelumnya tidak ada penerima di Lamongan, sekarang ada penambahan 8 untuk eks napiter. Untuk KUBE, yang sebelumnya menerima alokasi 60 kegiatan, tahun ini ditambah 2 kegiatan untuk eks napiter. 

Baca Juga :  Komisi D DPRD Jateng Dukung Pembangunan Bandara Ngloram

Bupati Lamongan, Fadeli, bersama Wabup Kartika Hidayati dan Sekkab Yuhronur Efendi terlihat menyambut kedatangan Khofifah. Juga hadir Direktur Deradikalisasi BNPT Irfan Idris dan pendiri Yayasan Lingkar Perdamaian, Ali Fauzi.

Fadeli dalam kesempatan itu menyampaikan, Lamongan juga memilki beberapa program unggulan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Terutama untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan dari 14 persen menjadi 10 persen di akhir kepemimpinannya nanti.

Program-program itu, lanjut dia, Open Defecation Free (ODF) atau Bebas Buang Air Besar Sembarangan yang sudah tuntas tahun ini (2017).

Kemudian plesterisasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 61 ribu rumah yang akan dituntaskan tahun depan, serta modernisasi pertanian.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/