alexametrics
30.6 C
Bojonegoro
Friday, May 20, 2022

Target Minimal BB Jangan Gagal Lagi

TUBAN – Meraih predikat BB dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun anggaran 2019 menjadi target yang tidak bisa ditawar lagi oleh Pemkab Tuban. Cukup pada 2018 saja target tersebut gagal diraih.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tuban Choliq Qunnasich optimistis, target BB pada penilaian SAKIP tahun anggaran 2019 ini tercapai. ‘’Kita menargetkan minimal BB. Harapannya bisa lebih (meraih predikat A, Red),’’ katanya kepada Jawa Pos Radar Tuban kemarin (17/7).

Disampaikan Choliq, jika mengaca pada hasil evaluasi SAKIP tahun anggaran 2018 lalu, sudah ada peningkatan yang cukup signifikan dibanding 2017. Nilai yang diraih Pemkab Tuban sudah mencapai 67,92. Rinciannya, perencanaan (22,24), pengukuran kinerja (16,39), pelaporan (10,14), dan evaluasi internal (6,24). Bandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya 61,29. Terinci, perencanaan (19,97), pengukuran kinerja (14,96), pelaporan (10,09), dan evaluasi internal (4,66).

‘’Untuk meraih SAKIP dengan predikat BB harus meraih nilai minimal 70,00. Tahun lalu masih kurang 2,08. Tapi, rata-rata (dari penilaian komponen, Red) sudah ada peningkatan,’’ terang mantan kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (DPUPR) itu.

Baca Juga :  OPD Blora Disambut Spanduk Nyinyir

Setidaknya, terang Choliq, ada dua komponen yang menjadi fokus peningkatan. Yakni, komponen pelaporan dan evaluasi, karena dua komponen inilah yang masih lemah dibanding tiga komponen penilaian lainnya. Sehingga, target kinerja yang terukur, efesien, efektif, dan akuntabel di lingkup Pemkab Tuban belum sepenuhnya berhasil. ‘’Sebenarnya tidak lemah, tapi perlu ada peningkatan,’’ terang pejabat jebolan Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya itu.

Ditegaskan Choliq, penilaian SAKIP bukan hanya sekadar pelaporan dokumen. Lebih dari, ujung tombak dari hasil penilaian SAKIP adalah terbangunnya sebuah pemerintahan yang menghasilkan sesuai dengan visi dan misi kepala daerah. Maksudnya, setiap unsur di pemerintahan, mulai dari pemkab secara umum, kemudian pejabat eselon II atau pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), pejabat eselon III, eselon IV, sampai staf harus mampu mengambil peran secara terukur dalam menjaga dan merealisasikan target kinerja yang sudah ditetapkan.

‘’Intinya, SAKIP merupakan tolok ukur tata kelola pemerintahan. Apakah sudah efektif, efesien, dan akuntabel apa belum? Semakin tinggi predikat SAKIP yang diperoleh, maka semakin menunjukkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efesien, dan akuntabel,’’ tegas pejabat kelahiran Surabaya itu.

Baca Juga :  Setahun, 7 Jabatan Kepala OPD Masih Kosong

Choliq lebih lanjut menyampaikan, SAKIP bisa dikatakan berhasil apabila ada budaya kerja yang terukur. Artinya, semua anggaran dan kegiatan yang dikerjakan harus memiliki hasil yang terukur, sehingga menghasilkan budaya kerja yang terukur.

Untuk mencapai target tersebut, sejumlah upaya perbaikan tata kelola pemerintahan pun terus digenjot. Salah satunya dengan mengundang laboratorium pemerintah dari Universitas Brawijaya (UB) Malang untuk melakukan pendampingan dalam penyusunan dan pemahaman proses bisnis (probis). Termasuk kemarin, tim dari bappeda bersama bagian organisasi juga diundang provinsi untuk mengikuti pendampingan praevaluasi SAKIP oleh Kemenpan-RB.

Sekretaris Bappeda Tuban Endang Trimedia menambahkan, probis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan organisasi atau target kerja yang terukur dan memiliki nilai tambah. ‘’Masing-masing (pejabat, Red) harus tahu, OPD ada untuk apa? Apa yang harus dilakukan untuk pencapaian visi-misi bupati. Harus ada target kinerja yang jelas dan terukur,’’ jelasnya.

TUBAN – Meraih predikat BB dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun anggaran 2019 menjadi target yang tidak bisa ditawar lagi oleh Pemkab Tuban. Cukup pada 2018 saja target tersebut gagal diraih.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tuban Choliq Qunnasich optimistis, target BB pada penilaian SAKIP tahun anggaran 2019 ini tercapai. ‘’Kita menargetkan minimal BB. Harapannya bisa lebih (meraih predikat A, Red),’’ katanya kepada Jawa Pos Radar Tuban kemarin (17/7).

Disampaikan Choliq, jika mengaca pada hasil evaluasi SAKIP tahun anggaran 2018 lalu, sudah ada peningkatan yang cukup signifikan dibanding 2017. Nilai yang diraih Pemkab Tuban sudah mencapai 67,92. Rinciannya, perencanaan (22,24), pengukuran kinerja (16,39), pelaporan (10,14), dan evaluasi internal (6,24). Bandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya 61,29. Terinci, perencanaan (19,97), pengukuran kinerja (14,96), pelaporan (10,09), dan evaluasi internal (4,66).

‘’Untuk meraih SAKIP dengan predikat BB harus meraih nilai minimal 70,00. Tahun lalu masih kurang 2,08. Tapi, rata-rata (dari penilaian komponen, Red) sudah ada peningkatan,’’ terang mantan kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (DPUPR) itu.

Baca Juga :  Curigai Reseller Main Sendiri

Setidaknya, terang Choliq, ada dua komponen yang menjadi fokus peningkatan. Yakni, komponen pelaporan dan evaluasi, karena dua komponen inilah yang masih lemah dibanding tiga komponen penilaian lainnya. Sehingga, target kinerja yang terukur, efesien, efektif, dan akuntabel di lingkup Pemkab Tuban belum sepenuhnya berhasil. ‘’Sebenarnya tidak lemah, tapi perlu ada peningkatan,’’ terang pejabat jebolan Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya itu.

Ditegaskan Choliq, penilaian SAKIP bukan hanya sekadar pelaporan dokumen. Lebih dari, ujung tombak dari hasil penilaian SAKIP adalah terbangunnya sebuah pemerintahan yang menghasilkan sesuai dengan visi dan misi kepala daerah. Maksudnya, setiap unsur di pemerintahan, mulai dari pemkab secara umum, kemudian pejabat eselon II atau pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), pejabat eselon III, eselon IV, sampai staf harus mampu mengambil peran secara terukur dalam menjaga dan merealisasikan target kinerja yang sudah ditetapkan.

‘’Intinya, SAKIP merupakan tolok ukur tata kelola pemerintahan. Apakah sudah efektif, efesien, dan akuntabel apa belum? Semakin tinggi predikat SAKIP yang diperoleh, maka semakin menunjukkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efesien, dan akuntabel,’’ tegas pejabat kelahiran Surabaya itu.

Baca Juga :  Menanti Kejutan Pendaftar

Choliq lebih lanjut menyampaikan, SAKIP bisa dikatakan berhasil apabila ada budaya kerja yang terukur. Artinya, semua anggaran dan kegiatan yang dikerjakan harus memiliki hasil yang terukur, sehingga menghasilkan budaya kerja yang terukur.

Untuk mencapai target tersebut, sejumlah upaya perbaikan tata kelola pemerintahan pun terus digenjot. Salah satunya dengan mengundang laboratorium pemerintah dari Universitas Brawijaya (UB) Malang untuk melakukan pendampingan dalam penyusunan dan pemahaman proses bisnis (probis). Termasuk kemarin, tim dari bappeda bersama bagian organisasi juga diundang provinsi untuk mengikuti pendampingan praevaluasi SAKIP oleh Kemenpan-RB.

Sekretaris Bappeda Tuban Endang Trimedia menambahkan, probis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan organisasi atau target kerja yang terukur dan memiliki nilai tambah. ‘’Masing-masing (pejabat, Red) harus tahu, OPD ada untuk apa? Apa yang harus dilakukan untuk pencapaian visi-misi bupati. Harus ada target kinerja yang jelas dan terukur,’’ jelasnya.

Artikel Terkait

Most Read

Satpol PP Tegaskan Belum Berizin

Agatha Ambisi Cetak Gol Lagi

Pasang Lampu Habiskan Rp 5,7 Miliar

Tidak Berani Menolak Undangan Kiai Ghofur

Artikel Terbaru


/