alexametrics
23.9 C
Bojonegoro
Thursday, May 26, 2022

Rapat di Hotel Mewah, Masuk Inefisiensi?

EFEKTIF dan efisien kinerja menjadi kunci utama untuk bisa meraih predikat BB dalam penilaian SAKIP. Karena itu, seluruh kegiatan di lingkup Pemkab Tuban diharapkan bisa semakin efektif dan efisien. Tak ada lagi kerja tanpa hasil dan pemborosan anggaran.

Bagaimana dengan rapat paripurna pengesahan nota kesepakatan kebijakan umum perubahan APBD (KUPA) dan prioritas plafon anggaran sementara perubahan (PPAS-P) APBD 2019 yang digelar DPRD Tuban bersama pemkab setempat di hotel bintang lima Jogyakarta pada Kamis (11/7) hingga Sabtu (13/7)?

Kabag Organisasi Setda Tuban Mahmud tidak bisa memberikan justifikasi terkait kegiatan rapat yang berlangsung di luar daerah tersebut. Sebab, yang berhak memberikan penilaian SAKIP adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dan biro organisasi provinsi.

Baca Juga :  Disdik Belum Pastikan Belajar Tatap Muka Tahun Depan

‘’Nanti akan dilihat, apakah efektif dan efisien atau tidak. Selain itu, nanti juga dilihat akuntabilitasnya. Apakah bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Selama bisa dipertanggungjawabkan, ya ada penilaiannya sendiri,’’ terang mantan camat Rengel itu.

Diakui Mahmud, untuk bisa meraih predikat SAKIP maksimal, yakni AA, syaratnya memang sangat ketat. Seluruh kegiatan mulai dari pemkab hingga kecamatan harus efektif, efisien, dan akuntabel.

Apakah rapat di luar daerah dan berlangsung di hotel mewah menjadi catatan atau warning bagian organisasi? Mahmud menegaskan, tugas dan tanggung jawab bagian organisasi hanya melaporkan hasil kegiatan di masing-masing OPD, termasuk kegiatan di sekretariat DPRD. ‘’Kami tidak menghitung efisien atau tidak. Hanya melaporkan kondisi riil di OPD. Nanti yang menilai Kemenpan-RB dan biro organisasi,’’ tandasnya.

Baca Juga :  Motor Purnawirawan TNI Dimaling

Terpisah, Wakil Ketua I MPC Pemuda Pancasila Tuban Wignyo menyesalkan rapat paripurna pembahasan KUPA dan PPAS P-APBD yang berlangsung di luar daerah dan menempati hotel mewah tersebut. Menurut Wignyo, rapat yang berlangsung di luar daerah itu merupakan bentuk inefektifitas dan inefisiensi yang ditunjukkan para wakil rakyat dan pejabat di lingkup pemkab.

‘’Harusnya, para pejabat kita itu bisa menunjukkan hasil kinerja yang efektif dan efisien. Sebagaimana prinsip efisiensi yang telah disampaikan Presiden Jokowi,’’ ujar dia.

Wignyo lebih lanjut menyampaikan, dengan alasan apa pun rapat di luar daerah dan berlangsung di hotel mewah adalah sikap yang kurang pantas. ‘’Kecuali gedung DPRD itu roboh. Itu pun masih kurang pantas jika rapat digelar di hotel mewah, karena sangat melukai hati rakyat,’’ tandasnya.

EFEKTIF dan efisien kinerja menjadi kunci utama untuk bisa meraih predikat BB dalam penilaian SAKIP. Karena itu, seluruh kegiatan di lingkup Pemkab Tuban diharapkan bisa semakin efektif dan efisien. Tak ada lagi kerja tanpa hasil dan pemborosan anggaran.

Bagaimana dengan rapat paripurna pengesahan nota kesepakatan kebijakan umum perubahan APBD (KUPA) dan prioritas plafon anggaran sementara perubahan (PPAS-P) APBD 2019 yang digelar DPRD Tuban bersama pemkab setempat di hotel bintang lima Jogyakarta pada Kamis (11/7) hingga Sabtu (13/7)?

Kabag Organisasi Setda Tuban Mahmud tidak bisa memberikan justifikasi terkait kegiatan rapat yang berlangsung di luar daerah tersebut. Sebab, yang berhak memberikan penilaian SAKIP adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dan biro organisasi provinsi.

Baca Juga :  Menanti Kejutan Pendaftar

‘’Nanti akan dilihat, apakah efektif dan efisien atau tidak. Selain itu, nanti juga dilihat akuntabilitasnya. Apakah bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Selama bisa dipertanggungjawabkan, ya ada penilaiannya sendiri,’’ terang mantan camat Rengel itu.

Diakui Mahmud, untuk bisa meraih predikat SAKIP maksimal, yakni AA, syaratnya memang sangat ketat. Seluruh kegiatan mulai dari pemkab hingga kecamatan harus efektif, efisien, dan akuntabel.

Apakah rapat di luar daerah dan berlangsung di hotel mewah menjadi catatan atau warning bagian organisasi? Mahmud menegaskan, tugas dan tanggung jawab bagian organisasi hanya melaporkan hasil kegiatan di masing-masing OPD, termasuk kegiatan di sekretariat DPRD. ‘’Kami tidak menghitung efisien atau tidak. Hanya melaporkan kondisi riil di OPD. Nanti yang menilai Kemenpan-RB dan biro organisasi,’’ tandasnya.

Baca Juga :  Santri Perekat Perdamaian Dunia

Terpisah, Wakil Ketua I MPC Pemuda Pancasila Tuban Wignyo menyesalkan rapat paripurna pembahasan KUPA dan PPAS P-APBD yang berlangsung di luar daerah dan menempati hotel mewah tersebut. Menurut Wignyo, rapat yang berlangsung di luar daerah itu merupakan bentuk inefektifitas dan inefisiensi yang ditunjukkan para wakil rakyat dan pejabat di lingkup pemkab.

‘’Harusnya, para pejabat kita itu bisa menunjukkan hasil kinerja yang efektif dan efisien. Sebagaimana prinsip efisiensi yang telah disampaikan Presiden Jokowi,’’ ujar dia.

Wignyo lebih lanjut menyampaikan, dengan alasan apa pun rapat di luar daerah dan berlangsung di hotel mewah adalah sikap yang kurang pantas. ‘’Kecuali gedung DPRD itu roboh. Itu pun masih kurang pantas jika rapat digelar di hotel mewah, karena sangat melukai hati rakyat,’’ tandasnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/