alexametrics
29.2 C
Bojonegoro
Tuesday, June 28, 2022

Perkara APBDes, Kades Jari Dituntut Lima Tahun Penjara

GONDANG – Dugaan korupsi APBDes Desa Jari, Kecamatan Gondang 2014-2016 menyeret Kepala Desa (Kades) Jari Srihamto dan Bendahara Desa Yatmiran menerima tuntutan berat. Sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, selasa (17/4), Srihamto dituntut pidana lima tahun penjara. Selain itu, Srihamto juga diminta membayar uang pengganti Rp 164,5 juta atau subsider dua tahun enam bulan penjara. Materi tuntutan dibacakan Gigih, salah satu tim jaksa penuntut umum (JPU) itu juga memastikan terdakwa dituntut pidana denda Rp 200 juta atau subsider tiga bulan penjara.

Sedangkan, Yatmiran sebagai bendahara desa dituntut empat tahun penjara. Serta, pidana denda Rp 200 juta atau subsider tiga bulan penjara. Tuntutan dijatuhkan ini mengacu dakwaan primer, yakni melanggar pasal 2 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor. Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Bojonegoro Agus Budiarto menjelaskan, alasan tim JPU menjatuhkan tuntutan berbeda karena dua terdakwa memiliki peran berbeda.

Baca Juga :  DBH Migas 2018 Belum Bisa Diharapkan

Srihamto ketika menjabat kades memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan dana desa. “Kan kades yang punya tanggung jawab pengelolaan dana desanya,” tegasnya. Untuk itu, selain tuntutan penjara lebih tinggi, pengembalian uang juga dibebankan kepada Srihamto. Srihamto dan Yatmiran ditahan sejak 16 November 2017 dan dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Bojonegoro. Dugaan korupsi APBDes 2014-2016 ini diduga kerugian negara Rp 200 juta. 

Meski begitu, terdakwa sempat mengelak jika dituduh melakukan korupsi. Sebab, tersangka hanya menandatangani lembar pertanggungjawaban (LPj) palsu. Bahkan, ada kuitansi dan stempel diduga palsu. Stempel dan kuitansi tersebut dipalsukan panitia pelaksana pembangunan.  Alasannya, setelah dana desa (DD) dicairkan, terdakwa menyerahkan kepada panitia pembangunan. Hasil dari pemeriksaan di lapangan, pembangunan tersebut ada. Namun, setelah dihitung, tidak sesuai rancangan anggaran biaya (RAB). 

Baca Juga :  Banyak Proyek Masih Dikerjakan

GONDANG – Dugaan korupsi APBDes Desa Jari, Kecamatan Gondang 2014-2016 menyeret Kepala Desa (Kades) Jari Srihamto dan Bendahara Desa Yatmiran menerima tuntutan berat. Sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, selasa (17/4), Srihamto dituntut pidana lima tahun penjara. Selain itu, Srihamto juga diminta membayar uang pengganti Rp 164,5 juta atau subsider dua tahun enam bulan penjara. Materi tuntutan dibacakan Gigih, salah satu tim jaksa penuntut umum (JPU) itu juga memastikan terdakwa dituntut pidana denda Rp 200 juta atau subsider tiga bulan penjara.

Sedangkan, Yatmiran sebagai bendahara desa dituntut empat tahun penjara. Serta, pidana denda Rp 200 juta atau subsider tiga bulan penjara. Tuntutan dijatuhkan ini mengacu dakwaan primer, yakni melanggar pasal 2 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor. Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Bojonegoro Agus Budiarto menjelaskan, alasan tim JPU menjatuhkan tuntutan berbeda karena dua terdakwa memiliki peran berbeda.

Baca Juga :  Kunjungan Redaksi

Srihamto ketika menjabat kades memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan dana desa. “Kan kades yang punya tanggung jawab pengelolaan dana desanya,” tegasnya. Untuk itu, selain tuntutan penjara lebih tinggi, pengembalian uang juga dibebankan kepada Srihamto. Srihamto dan Yatmiran ditahan sejak 16 November 2017 dan dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Bojonegoro. Dugaan korupsi APBDes 2014-2016 ini diduga kerugian negara Rp 200 juta. 

Meski begitu, terdakwa sempat mengelak jika dituduh melakukan korupsi. Sebab, tersangka hanya menandatangani lembar pertanggungjawaban (LPj) palsu. Bahkan, ada kuitansi dan stempel diduga palsu. Stempel dan kuitansi tersebut dipalsukan panitia pelaksana pembangunan.  Alasannya, setelah dana desa (DD) dicairkan, terdakwa menyerahkan kepada panitia pembangunan. Hasil dari pemeriksaan di lapangan, pembangunan tersebut ada. Namun, setelah dihitung, tidak sesuai rancangan anggaran biaya (RAB). 

Baca Juga :  Satu PNS Pensiun Dini Ikut Pilkades Blongsong

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

Delapan Incumbent Kalah Suara

PT DESI Bakal Dilarang Beroperasi

Matangkan Persiapan

Rudjito – Zaenuri Divonis 4 Tahun


/