alexametrics
28.7 C
Bojonegoro
Monday, August 8, 2022

Akhirnya, Raperda Hiburan Digabung Perda Kepariwisataan

Radar Bojonegoro – Pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) penyelenggaraan hiburan terpaksa berhenti di tengah jalan. Debat panjang dan pembahasan yang alot memastikan raperda akan dilakukan harmonisasi atau digabung. ‘’Setelah melalui pembahasan yang alot dan cukup lama. Maka, ditetapkan dilakukan harmonisasi itu,’’ kata Ketua Pansus Raperda Penyelenggaraan Hiburan Ahmad Supriyanto kemarin.

Pansus Tiga DPRD dan pemkab melaksanakan pembahasan raperda penyelenggaraan hiburan kemarin (17/3). Hasil pembahasan menyepakati bahwa raperda inisiatif tentang penyelengaraan hiburan akan diharmonisasi dengan perda lama. Yakni, Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepariwisataan.

Ketua Pansus Raperda Penyelenggaraan Hiburan Ahmad Supriyanto menjelaskan, pembahasan ra perda penye lenggaraan hiburan memang cukup lama. Pemkab menyatakan raperda inisiatif itu sama dengan Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepariwisataan. Sedangkan, pansus menganggap perda kepariwisataan sudah tidak sesuai perkembangan zaman. ‘’Sehingga, perlu perda baru untuk mengatur secara spesifik. Terutama tentang penyelenggaran hiburan,’’ ujarnya.

Baca Juga :  Gadis ini Berani Mandiri

Setelah melalui perdebatan cukup panjang. Akhirnya, muncul opsi dilakukan harmonisasi. Yakni, melakukan perubahan perda kepariwisataan itu. Perubahan perda itu akan mema sukan pasal-pasal raperda tentang penyelenggaraan hiburan ke dalam perda kepariwisataan. Terutama pasalpasal belum ada di perda itu. Sehingga, kekurangan di perda kepariwisataan bisa dilengkapi.

Rencananya, perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2016 itu itu tidak bisa langsung tahun ini. Melainkan harus dimasukkan Program Pembuatan Perda (Propemperda) 2022 mendatang. Pansus mengakui raperda penyelenggaraan memang mirip dengan perda kepariwisataan.

Sebab, menginduk pada undang-undang yang sama. Yakni, undang-undang kepariwisataan. Namun, raperda penyelanggaraan hiburan ini lebih spesifik. Yakni, spesifik mengatur tentang hiburan. Asisten 1 Pemkab Bojonegoro Djoko Lukito menjelaskan, setelah melalui pembahasan panjang, diputuskan dilakukan harmonisasi. Yakni, mengga bungkan raperda inisiatif dengan Perda Nomor 1 Tahun 2016.

Baca Juga :  Gedung Baru DPRD Rp 80 Miliar

Sehingga, perda kepariwisataan itu akan dilakukan perubahan. ‘’Perubahannya diagendakan tahun depan,’’ tuturnya. Joko menjelaskan, ada sejumlah pasal di raperda penyelenggaraan hiburan mirip dengan perda kepariwisataan. Sehingga, pembahasan berjalan cukup lama. Sebelum akhirnya disepakati dilakukan harmonisasi.

Radar Bojonegoro – Pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) penyelenggaraan hiburan terpaksa berhenti di tengah jalan. Debat panjang dan pembahasan yang alot memastikan raperda akan dilakukan harmonisasi atau digabung. ‘’Setelah melalui pembahasan yang alot dan cukup lama. Maka, ditetapkan dilakukan harmonisasi itu,’’ kata Ketua Pansus Raperda Penyelenggaraan Hiburan Ahmad Supriyanto kemarin.

Pansus Tiga DPRD dan pemkab melaksanakan pembahasan raperda penyelenggaraan hiburan kemarin (17/3). Hasil pembahasan menyepakati bahwa raperda inisiatif tentang penyelengaraan hiburan akan diharmonisasi dengan perda lama. Yakni, Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepariwisataan.

Ketua Pansus Raperda Penyelenggaraan Hiburan Ahmad Supriyanto menjelaskan, pembahasan ra perda penye lenggaraan hiburan memang cukup lama. Pemkab menyatakan raperda inisiatif itu sama dengan Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepariwisataan. Sedangkan, pansus menganggap perda kepariwisataan sudah tidak sesuai perkembangan zaman. ‘’Sehingga, perlu perda baru untuk mengatur secara spesifik. Terutama tentang penyelenggaran hiburan,’’ ujarnya.

Baca Juga :  Batas Pengesahan APBD 2021 Akhir Bulan Ini

Setelah melalui perdebatan cukup panjang. Akhirnya, muncul opsi dilakukan harmonisasi. Yakni, melakukan perubahan perda kepariwisataan itu. Perubahan perda itu akan mema sukan pasal-pasal raperda tentang penyelenggaraan hiburan ke dalam perda kepariwisataan. Terutama pasalpasal belum ada di perda itu. Sehingga, kekurangan di perda kepariwisataan bisa dilengkapi.

Rencananya, perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2016 itu itu tidak bisa langsung tahun ini. Melainkan harus dimasukkan Program Pembuatan Perda (Propemperda) 2022 mendatang. Pansus mengakui raperda penyelenggaraan memang mirip dengan perda kepariwisataan.

Sebab, menginduk pada undang-undang yang sama. Yakni, undang-undang kepariwisataan. Namun, raperda penyelanggaraan hiburan ini lebih spesifik. Yakni, spesifik mengatur tentang hiburan. Asisten 1 Pemkab Bojonegoro Djoko Lukito menjelaskan, setelah melalui pembahasan panjang, diputuskan dilakukan harmonisasi. Yakni, mengga bungkan raperda inisiatif dengan Perda Nomor 1 Tahun 2016.

Baca Juga :  Revolusi Data, Maha Karya Bu Yoto 

Sehingga, perda kepariwisataan itu akan dilakukan perubahan. ‘’Perubahannya diagendakan tahun depan,’’ tuturnya. Joko menjelaskan, ada sejumlah pasal di raperda penyelenggaraan hiburan mirip dengan perda kepariwisataan. Sehingga, pembahasan berjalan cukup lama. Sebelum akhirnya disepakati dilakukan harmonisasi.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/