alexametrics
24.4 C
Bojonegoro
Wednesday, August 17, 2022

Wow, Setiap Kelurahan Dapat Rp 300 Juta

- Advertisement -

BOJONEGORO – Tahun ini tidak hanya desa yang akan menerima aliran dana. Kelurahan juga akan menerima dana dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBN). Pemkab sudah menyiapkan anggaran untuk dana itu. Besarannya mencapai Rp 3,7 miliar.  

“Kita totalnya ada 11 kelurahan. Setiap kelurahan sekitar Rp 300 juta,” ujar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro Ibnu Soeyuthi kemarin (17/2).

Ibnu menjelaskan, peruntukan dana kelurahan sama dengan dana desa. Yakni digunakan pembangunan fisik. Nilainya memang tidak begitu besar. “Sesuai juknis (petunjuk teknis) besarannya itu,” ujarnya.

Baca Juga :  Dinas PKP Cipta Karya Rampungkan Program Pembangunan 2020

Ibnu menuturkan, dana untuk kelurahan diperkirakan cair mulai April mendatang. Saat ini tinggal menunggu peraturan menteri dalam negeri (permendagri) yang diundangkan. Sebab, pembahasan mengenai permendagrinya juga sudah rampung. “April itulah nanti,” jelasnya.

- Advertisement -

Dia melanjutkan, dana kelurahan itu memang baru. Meski demikian, atas instruksi pusat pihaknya sudah mengusulkan sejak tahun lalu. Sehingga, saat pencairan nanti alokasi anggaran yang dicairkan sudah tersedia. “Jika nanti sudah ada instruksi, maka kelurahan akan kita minta mengajukan pencairan,” tutur dia.

Ibnu menuturkan, saat ini adalah masa pencairan alokasi dana desa (ADD). Namun, hingga kemarin belum banyak desa yang mengajukan pencairan ADD. “Baru sekitar enam kecamatan,” ujar Ibnu.

Baca Juga :  Bagi Gadis ini, Sukses Bukan Soal Umur

Dikatakan Ibnu, tahun ini pencairan dana desa (DD) dilakukan lebih dulu. Sebab, hingga kini perbup pencairan DD masih belum selesai dibuat. “Kita harapkan desa segera mengajukan semuanya,” jelasnya.

Ibnu menambahkan, ADD digunakan operasional desa. Mulai honor perangkat hingga pembiayaan operasional lainnya. Sedangkan DD digunakan pembangunan fisik.

Menurut Ibnu, jika tidak segera mengajukan pencairan, maka honor perangkat desa bisa tertunda. Sebab, honor perangkat desa berasal dari ADD itu. Karena itu, semakin cepat mengajukan, maka bisa segera digunakan.

BOJONEGORO – Tahun ini tidak hanya desa yang akan menerima aliran dana. Kelurahan juga akan menerima dana dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBN). Pemkab sudah menyiapkan anggaran untuk dana itu. Besarannya mencapai Rp 3,7 miliar.  

“Kita totalnya ada 11 kelurahan. Setiap kelurahan sekitar Rp 300 juta,” ujar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro Ibnu Soeyuthi kemarin (17/2).

Ibnu menjelaskan, peruntukan dana kelurahan sama dengan dana desa. Yakni digunakan pembangunan fisik. Nilainya memang tidak begitu besar. “Sesuai juknis (petunjuk teknis) besarannya itu,” ujarnya.

Baca Juga :  Jelang Nataru, Harga Cabai Tembus Rp 50 Ribu

Ibnu menuturkan, dana untuk kelurahan diperkirakan cair mulai April mendatang. Saat ini tinggal menunggu peraturan menteri dalam negeri (permendagri) yang diundangkan. Sebab, pembahasan mengenai permendagrinya juga sudah rampung. “April itulah nanti,” jelasnya.

- Advertisement -

Dia melanjutkan, dana kelurahan itu memang baru. Meski demikian, atas instruksi pusat pihaknya sudah mengusulkan sejak tahun lalu. Sehingga, saat pencairan nanti alokasi anggaran yang dicairkan sudah tersedia. “Jika nanti sudah ada instruksi, maka kelurahan akan kita minta mengajukan pencairan,” tutur dia.

Ibnu menuturkan, saat ini adalah masa pencairan alokasi dana desa (ADD). Namun, hingga kemarin belum banyak desa yang mengajukan pencairan ADD. “Baru sekitar enam kecamatan,” ujar Ibnu.

Baca Juga :  Peternak Tersenyum Harga Telur Mulai Naik

Dikatakan Ibnu, tahun ini pencairan dana desa (DD) dilakukan lebih dulu. Sebab, hingga kini perbup pencairan DD masih belum selesai dibuat. “Kita harapkan desa segera mengajukan semuanya,” jelasnya.

Ibnu menambahkan, ADD digunakan operasional desa. Mulai honor perangkat hingga pembiayaan operasional lainnya. Sedangkan DD digunakan pembangunan fisik.

Menurut Ibnu, jika tidak segera mengajukan pencairan, maka honor perangkat desa bisa tertunda. Sebab, honor perangkat desa berasal dari ADD itu. Karena itu, semakin cepat mengajukan, maka bisa segera digunakan.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/