BOJONEGORO – Kuota pupuk bersubsidi pada tahun ini di Bojonegoro lebih rendah dibandingkan dengan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) yang telah diajukan. Dari data yang diterima Jawa Pos Radar Bojonegoro usulan kebutuhan pupuk Bojonegoro untuk urea diusulkan 81.848 ton.
Namun dalam realisasinya hanya 65.402 ton. Sedangkan untuk pupuk ZA diusulkan 41.714 ton tetapi direalisasi 24.456 ton.
Pupuk SP-36 diusulkan 38.561 ton, direalisasi 40.049 ton. Untuk pupuk NPK diusulkan 98.643 ton.
Sedangkan, pupuk organik diusulkan 178.597 ton, direalisasi 35.092 ton.
Meski realisasi pupuk di bawah RDKK namun jumlah kuota pupuk yang didapat oleh Bojonegoro lebih tinggi dibandingkan tahun lalu.
Misalkan, pupuk jenis urea yang tahun lalu mendapatkan jatah 49.623 ton pada tahun ini mendapatkan 65.402 ton.
Begitu juga dengan pupuk jenis lainnya. Bahkan, selisihnya dibandingkan dengan alokasi tahun lalu cukup beraga.
Pada pupuk ZA selisihnya, 2.295 ton lebih banyak dibandingkan tahun lalu. SP-36 selisih 912 ton, NPK selisih 4.381 ton.
Sedangkan, pupuk organik selisihnya 8.541 ton.
Kasi Pupuk dan Alsintan, Dinas Pertanian Bojonegoro Tatik Kasiati mengatakan, alasan tidak dipenuhinya usulan pupuk bersubsidi sesuai dengan RDKK itu menjadi kewenangan pusat.
‘’Ya memang dari pusat belum bisa menyetujui semuanya,’’ katanya, kemarin (17/1).
Dia menjelaskan, karena masih di bawah RDKK pihaknya terus mengawasi dan melakukan pengawalan pada proses pendistribusiannya.
Dengan begitu, jika ada yang kurang di suatu wilayah untuk stok pupuk, pihaknya akan segera melakukan evaluasi.
‘’Kita akan lakukan monitoring dan mengevaluasi setiap bulannya,’’ kata dia.
Menurutnya, melakukan evaluasi dan monitoring ini bisa mendapatkan data dari bawah, selanjutnya akan ditindaklanjuti.
Jika nanti ada kekurangan kuota pupuk, pihak dinas akan melakukan pengusulan kembali.
‘’Nanti melalui pimpinan yang akan mengajukan,’’ terang dia.
Dia mengakui kondisi realisasi pupuk bersubsidi setiap tahunnya tidak sama dengan usulan RDKK.
Namun, jumlah kuota pupuk pada tahun lalu dibandingkan dengan tahun sekarang ada peningkatan.
‘’Tapi kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya ada peningkatan,’’ kata dia.
Perempuan berjilbab ini melanjutkan, pendistribusian pupuk telah dilakukan sejak per 1 Januari lalu.
Hal ini dilakukan karena petani juga membutuhkan pupuk bersubsidi.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Bojonegoro Ahmad Djupari mengatakan dalam masalah pupuk ini masih kategori aman.
Terutama terkait dengan stoknya. ‘’Stoknya itu aman,’’ kata dia.
Menurutnya, dia telah melakukan pengetatan terhadap proses pendistribusian pupuk.
Dengan begitu, diharapkan tidak terjadi penyimpangan terkait pupuk bersubsidi.
