Radar Bojonegoro – Vaksinasi Covid-19 tahun depan ternyata butuh anggaran memadai. Pemkab Bojonegoro mengalokasikan anggaran pelaksanaan vaksinasi Covid-19 tahun depan. Besaranya mencapai Rp 3 miliar lebih. Anggaran tersebut bukan untuk pembelian vaksin. Sebaliknya, anggaran untuk operasional kegiatan dan penyuluhan.
Namun, anggaran tersebut akan digunakan saat vaksin sudah tersedia. Hingga kini, pemkab masih menunggu skema pemerintah pusat terkait pelaksanaan vaksinasi. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bojonegoro Ani Pujiningrum mengatakan, anggaran itu tidak untuk pengadaan vaksin.
Sebab, anggaran pengadaan vaksin ditanggung oleh pemerintah pusat. Anggaran nantinya akan digunakan operasional pelak sanaan vaksinasi. Seperti penyuluhan hingga operasional. Baik sebelum pelaksanaan maupun saat pelaksanaan vaksinasi. ‘’Anggaran yang kami alokasikan sebesar Rp 3 miliar lebih,’’ katanya kemarin (16/11).
Anggaran itu, lanjut Ani, baru bisa digunakan saat vaksin sudah tersedia. Jika tahun depan vaksin belum tersedia, tentu anggaran itu tidak bisa digunakan. Sebab, belum bisa melaksanakan vaksinasi. Hingga kini, pihaknya masih belum mendapatkan informasi lebih jauh dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait vaksin itu.
Meski demikian, anggaran tetap akan disediakan untuk berjagajaga. ‘’Tetap dialokasikan,’’ ujar perempuan sebelumnya menjabat direktur RSUD Sumberrejo itu. Selain anggaran vaksinasi, tahun depan dinkes juga meng alokasikan anggaran untuk tes rapid dan pembelian alat pelindung diri (APD).
‘’Tahun depan kami masih mengang garkan tes rapid dan APD,’’ jelasnya. Vaksinasi Covid-19 memang direncanakan oleh pemerintah pusat. Saat ini, vaksin itu masih dalam tahap pengembangan oleh sejumlah perusahaan farmasi yang ditunjuk pemerintah.
Ketua Komisi C DPRD Bojo negoro Mochlasin Afan menjelaskan, pengadaan vaksin Covid-19 sudah ditanggung pemerintah pusat. Sehingga, pemkab tidak perlu mengalokasikan anggaran pembelian vaksin. Namun, kegiatan vaksinasinya memang harus dianggarkan.
‘’Namum, pemerintah pusat juga harus segera memperjelas skema pemberian vaksin itu. Sehingga, anggaran bisa disiapkan,’’ ujar politikus Demokrat itu. Menurut Afan, hingga kini belum ada keterangan mengenai vaksinasi itu. Sehingga, anggaran pelaksanaan vaksinasi tahun depan masih sebatas jaga-jaga.
‘’Tapi memang harus disediakan anggarannya,’’ jelasnya. Afan menambahkan, Covid-19 memang harus menjadi prioritas. Pemkab harus mengalokasikan anggaran penanganannya. Selain vaksin, pemkab juga harus menambah alat swab test di setiap RSUD. Sehingga, bisa digunakan melakukan deteksi dini.
