BOJONEGORO – Pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perubahan baru akan dilaksanakan besok (18/7). Sejumlah proyek yang belum terlaksana di APBD induk dipastikan diganti dengan program lainnya.
’’Sejumlah proyek yang tidak mungkin dilaksanakan di induk akan dialihkan ke proyek lainnya,’’ kata Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro Anam Warsito kemarin (16/7).
Anam menjelaskan, yang akan dialihkan adalah proyek yang belum dilelang. Sedangkan proyek sudah dilelang, tentu pengerjaannya akan tetap dilakukan. Namun, sejauh ini pihaknya belum menerima laporan dari pemkab terkait dengan proyek yang belum dilaksanakan.
Namun, hal itu biasanya selalu ada. Dan, tidak selalu proyek-proyek fisik. ’’Pernah juga proyek pengadaan air bersih. Karena musim kemaraunya pendek, tentu pengadaan air tidak dilaksanakan. Itu dialihkan ke kegiatan lain,’’ jelas politikus Gerindra itu.
Menurut Anam, proyek-proyek yang gagal dilelang juga akan diganti. Apalagi, jika nilai proyek tersebut cukup besar. Di atas Rp 5 miliar. Sehingga, pengerjaannya dipastikan tidak akan bisa tuntas.
’’Waktu pengeringan juga lama. Jadi, tidak mungkin dilaksanakan,’’ jelasnya.
Anam menjelaskan, pembahasan APBD perubahan ini akan berlangsung cepat. Sebab, hanya melakukan sejumlah perubahan kegiatan belum dilakukan saja. ’’Nanti R (rancangan) APBD perubahan akan selesai awal Agustus,’’ jelasnya.
Mengenai proyek miliaran yang baru dikerjakan? Anam berharap bisa dituntaskan tepat waktu. Jangan sampai terjadi keterlambatan pengerjaan seperti tahun lalu. Bahkan, sampai terjadi gagal bayar proyek.
Ketua DPRD Sigit Kushariyanto mengatakan, sesuai hasil badan musyawarah (bamus) DPRD pengesahan rancangan APBD perubahan dilaksanakan 1 Agustus. Sedangkan pembahasan plafon anggarannya dilakukan bulan ini.
’’Pembahasan dilakukan oleh DPRD lama,’’ jelasnya.
Saat ini, lanjut Sigit, pihaknya sudah meminta draf kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD perubahan ke pemkab. ’’Kita sudah memintanya,’’ tegasnya.
Sementara itu, kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) ke depan harus ditingkatkan. Sebab, sesuai hasil evaluasi kinerja selama satu semester pertama, OPD di lingkup Pemkab Bojonegoro masih kurang energik.
Buktinya, serapan anggaran masih sekitar 20 persen. Sehingga, masih 80 persen anggaran yang harus dibelanjakan memasuki semester kedua tahun ini. ’’Serapan belum ada update,’’ kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ibnu Soeyoeti kemarin.
Dia menuturkan, dari total APBD Rp 4,6 triliun, baru ada serapan sekitar Rp 1 triliun. Sehingga, anggaran sebesar Rp 3,6 triliun masih belum terserap di semester pertama. Sesuai kalender penganggaran, dalam waktu dekat akan dilakukan pembahasan APBD Perubahan 2019.
Besaran APBD perubahan diproyeksian akan mencapai sekitar Rp 6 triliun lebih. Sebab, sesuai APBD induk tahun ini, besaran APBD Rp 4,6 triliun, kemudian akan ditambah sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) tahun sebelumnya Rp 2,1 triliun. ’’Secepatnya pembahasan APBD perubahan,’’ imbuhnya.
Serapan masih stagnan itu, kata dia, mayoritas untuk belanja modal. Sedangkan seperti belanja rutin tetap terserap stabil setiap bulan. Belanja rutin itu, seperti gaji, tunjangan, pembayaran listrik, dan lain-lain yang sifatnya rutin setiap bulan.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bojonegoro Herry Sudjarwo memastikan, proyeksi pendapatan untuk APBD perubahan akan dinaikkan. Karena ada potensi pendapatan yang setorannya bakal naik.
Namun, dia berharap dengan pendapatan yang tinggi, harus imbang dengan pembelanjaan. ’’Agar tak terjadi silpa tinggi, sebelum masa jabatan DPRD habis, harus tuntas,’’ tegasnya. (zim/msu/rij)
