alexametrics
24 C
Bojonegoro
Wednesday, May 25, 2022

Anggaran KLB Difteri Terkendala Perbup

BOJONEGORO – Kejadian luar biasa (KLB) difteri pada awal 2018 lalu ditanggapi dengan mengadakan outbreak response immunization (ORI) atau imunisasi difteri selama tiga tahap. Dinas Kesehatan (Dinkes) Bojonegoro mengusulkan anggaran Rp 2,1 miliar untuk KLB tersebut. Anggaran terdiri Rp 1,2 miliar hibah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur dan Rp 940 juta dana tak terduga Pemkab Bojonegoro.

Namun, hingga sekarang anggaran tersebut belum cair karena belum ada peraturan bupati (perbup). Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro Ibnu Soeyoethi mengatakan, proses pencairan anggaran untuk KLB difteri masih terhambat. Penyebabnya karena belum ada perbup yang mengaturnya. Sehingga, pihaknya menunggu perbup itu disahkan. Sehingga bisa mencairkan anggaran tersebut.

Baca Juga :  Warga Mampu Diarahkan Elpiji Nonsubsidi

“Uangnya ada kok sesuai dengan permintaan dinkes (dinas kesehatan). Tapi kami perlu perbup disahkan dulu sebagai pijakan,” tuturnya. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Bojonegoro Totok Ismanto mengatakan, pencairan anggaran berasal dari hibah Pemprov Jatim sudah beres, namun harus antre. Tahap pertama lalu anggarannya Rp 414 juta.

Sedangkan anggaran dari pemkab belum bisa cair, karena tidak ada perbup mengaturnya. “Masih belum cair, karena memang belum ada perbup-nya. Padahal sudah mendapat surat disposisi dari bupati,” ujarnya. Karena itu, dinkes harus menggunakan dana bantuan operasional kesehatan (BOK) 36 puskesmas melaksanakan ORI difteri sejak putaran pertama hingga kedua awal Juli lalu. Hambatan lain seperti logistik dari pusat juga bertahap, sehingga perlu waktu menuntaskan imunisasi difteri

Baca Juga :  Pajak Naik, Kemenag Tunggu Formula Baru

BOJONEGORO – Kejadian luar biasa (KLB) difteri pada awal 2018 lalu ditanggapi dengan mengadakan outbreak response immunization (ORI) atau imunisasi difteri selama tiga tahap. Dinas Kesehatan (Dinkes) Bojonegoro mengusulkan anggaran Rp 2,1 miliar untuk KLB tersebut. Anggaran terdiri Rp 1,2 miliar hibah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur dan Rp 940 juta dana tak terduga Pemkab Bojonegoro.

Namun, hingga sekarang anggaran tersebut belum cair karena belum ada peraturan bupati (perbup). Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro Ibnu Soeyoethi mengatakan, proses pencairan anggaran untuk KLB difteri masih terhambat. Penyebabnya karena belum ada perbup yang mengaturnya. Sehingga, pihaknya menunggu perbup itu disahkan. Sehingga bisa mencairkan anggaran tersebut.

Baca Juga :  Ini yang Disperta Targetkan pada Tahun 2017

“Uangnya ada kok sesuai dengan permintaan dinkes (dinas kesehatan). Tapi kami perlu perbup disahkan dulu sebagai pijakan,” tuturnya. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Bojonegoro Totok Ismanto mengatakan, pencairan anggaran berasal dari hibah Pemprov Jatim sudah beres, namun harus antre. Tahap pertama lalu anggarannya Rp 414 juta.

Sedangkan anggaran dari pemkab belum bisa cair, karena tidak ada perbup mengaturnya. “Masih belum cair, karena memang belum ada perbup-nya. Padahal sudah mendapat surat disposisi dari bupati,” ujarnya. Karena itu, dinkes harus menggunakan dana bantuan operasional kesehatan (BOK) 36 puskesmas melaksanakan ORI difteri sejak putaran pertama hingga kedua awal Juli lalu. Hambatan lain seperti logistik dari pusat juga bertahap, sehingga perlu waktu menuntaskan imunisasi difteri

Baca Juga :  Ditemukan Potongan Kaki Terpotong Rapi

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/