alexametrics
27.2 C
Bojonegoro
Tuesday, May 24, 2022

Pengurusan UKL-UPL Bertambah

Radar Lamongan – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lamongan mencatat pengurusan izin lingkungan mengalami pertumbuhan. Jika pertengahan Maret hanya mengurus empat izin lingkungan, maka sampai sekarang ada 13 permohonan izin lingkungan.

Kasubag Amdal DLH Lamongan Inganatul Himmah mengatakan, selama pandemi Covid-19, sebulan sempat ada penurunan. Namun, DLH kemudian mengubah sistem. Pengurusan izin lingkungan upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL) bisa dilakukan secara online.

Sistem dengan evaluasi melalui media zoom itu direspons positif pemohon. ‘’Buktinya ada kenaikan. Memang belum signifikan karena memang tidak semua mengerti aplikasi tersebut dan butuh proses agak lama untuk perizinan online,” ujarnya.

Himmah menjelaskan, jika biasanya dalam satu jalan bisa melakukan tinjauan di dua titik dan langsung mengetahui kondisi lokasi. Maka via online perlu berhati-hati dalam mengevaluasi.

Baca Juga :  Sebelum Menulis, Lakukan Riset Lima Bulan

Apalagi, permohonan izin yang masuk juga bervariatif. Saat triwulan pertama, lanjut dia, dari 21 permohonan izin lingkungan, hampir 15 kegiatan usulan perumahan.

Sekarang, permohonan izin lingkungan mulai dari industri, perumahan, rumah makan, dan tambang. Menurut Himmah, hal itu menunjukkan kondisi saat ini mulai pulih.

Meski, pandemi Covid-19 belum berakhir. Himmah menjelaskan, tidak semua permohonan izin tersebut bersifat baru. Ada yang pengembangan. Mereka sudah mengajukan izin pada awal operasi produksi dan mencapai target dari permohonan awal.

Sehingga mengajukan izin lagi untuk pengembangannya. “Kalau memang begitu kita harus memastikan izin awal yang sudah target harus direklamasi dulu baru bisa melakukan pengembangan di sebelahnya,” ujarnya.

Baca Juga :  SE Bupati Turun, Ponpes Terima Santri Lagi

Himma mengaku daerah hanya memberikan rekom. Daerah tidak memiliki kewenangan memberikan izin. Proses izin nantinya dilakukan secara online melalui online single sumbmission (OSS).

Contohnya pengembangan izin tambang. Daerah memberikan rekom. Izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi dari gubernur. Setelah itu mereka baru bisa melanjutkan pengembangan.

Sementara untuk pelaku kuliner juga disarankan mengurus izin lingkungan. Namun, itu khusus bagi mereka yang usahanya berkapasitas 50 kursi. Sedangkan izin lingkungan oleh puskesmas atau klinik skalanya sudah lebih besar. Yakni, analisis dampak lingkungan (amdal). Dinas daerah hanya dilibatkan dalam peninjauan. Terkait rekom dan izinnya langsung provinsi.

Radar Lamongan – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lamongan mencatat pengurusan izin lingkungan mengalami pertumbuhan. Jika pertengahan Maret hanya mengurus empat izin lingkungan, maka sampai sekarang ada 13 permohonan izin lingkungan.

Kasubag Amdal DLH Lamongan Inganatul Himmah mengatakan, selama pandemi Covid-19, sebulan sempat ada penurunan. Namun, DLH kemudian mengubah sistem. Pengurusan izin lingkungan upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL) bisa dilakukan secara online.

Sistem dengan evaluasi melalui media zoom itu direspons positif pemohon. ‘’Buktinya ada kenaikan. Memang belum signifikan karena memang tidak semua mengerti aplikasi tersebut dan butuh proses agak lama untuk perizinan online,” ujarnya.

Himmah menjelaskan, jika biasanya dalam satu jalan bisa melakukan tinjauan di dua titik dan langsung mengetahui kondisi lokasi. Maka via online perlu berhati-hati dalam mengevaluasi.

Baca Juga :  Tewaskan Dua Pengendara, Dua TrukĀ  Kabur

Apalagi, permohonan izin yang masuk juga bervariatif. Saat triwulan pertama, lanjut dia, dari 21 permohonan izin lingkungan, hampir 15 kegiatan usulan perumahan.

Sekarang, permohonan izin lingkungan mulai dari industri, perumahan, rumah makan, dan tambang. Menurut Himmah, hal itu menunjukkan kondisi saat ini mulai pulih.

Meski, pandemi Covid-19 belum berakhir. Himmah menjelaskan, tidak semua permohonan izin tersebut bersifat baru. Ada yang pengembangan. Mereka sudah mengajukan izin pada awal operasi produksi dan mencapai target dari permohonan awal.

Sehingga mengajukan izin lagi untuk pengembangannya. “Kalau memang begitu kita harus memastikan izin awal yang sudah target harus direklamasi dulu baru bisa melakukan pengembangan di sebelahnya,” ujarnya.

Baca Juga :  Kulit Nanas Singkirkan 606 Kompetitor Sedunia

Himma mengaku daerah hanya memberikan rekom. Daerah tidak memiliki kewenangan memberikan izin. Proses izin nantinya dilakukan secara online melalui online single sumbmission (OSS).

Contohnya pengembangan izin tambang. Daerah memberikan rekom. Izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi dari gubernur. Setelah itu mereka baru bisa melanjutkan pengembangan.

Sementara untuk pelaku kuliner juga disarankan mengurus izin lingkungan. Namun, itu khusus bagi mereka yang usahanya berkapasitas 50 kursi. Sedangkan izin lingkungan oleh puskesmas atau klinik skalanya sudah lebih besar. Yakni, analisis dampak lingkungan (amdal). Dinas daerah hanya dilibatkan dalam peninjauan. Terkait rekom dan izinnya langsung provinsi.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/