alexametrics
28.6 C
Bojonegoro
Wednesday, August 17, 2022

Renovasi RTLH Dikepras 40 Persen

- Advertisement -

BOJONEGORO – Dinas Sosial (Dinsos) Bojonegoro mencatat sejak 2015 ada 416 titik rumah tidak layak huni (RTLH) yang mengajukan proposal untuk direnovasi. Namun, realisasinya hingga sekarang belum tuntas karena anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang sangat terbatas. Bahkan, tahun ini usulan 100 titik dikepras 40 persen, sehingga hanya bisa berikan bantuan untuk 60 titik saja.

Kasi Penangan Fakir Miskin Dinsos Bojonegoro Khusnul Indartin, mengungkapkan, pengajuan renovasi baru berjalan 250 titik. Khusnul menyebutkan pada 2018 hanya disetujui 60 titik untuk RTLH. “Kami ingin dan tentu berharap bisa langsung tuntas, tapi kami tentu dibatasi untuk penggunaan APBD, proses verifikasi proposal juga memakan waktu yang lama,” ungkapnya. Adapun dana yang dicairkan tiap titiknya sebesar Rp 10 juta.

Baca Juga :  Bodjonegoro Bond, Silang Pemuda Pribumi dan Belanda

Dia juga menambahkan,  setelah diberikan kuota 60 titik, baru 48 titik yang disetujui proposalnya setelah dilakukan monev dan verifikasi. Selain itu, dana untuk 48 titik tersebut juga belum cair, masih menunggu SK bupati. Diperkirakan pencairan dana bisa cair usai Lebaran, sedangkan untuk sisa kuota 12 titik juga akan menyusul ketika Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2018. “Diharapkan dana segera cair usai Lebaran,” ungkapnya. Karena, imbuh dia, renovasi RTLH perlu proses yang bertahap.

Khusnul menegaskan dana Rp 10 juta dari dinsos hanya diperuntukkan membeli material saja, tidak ada ongkos tukang. Diharapkan tumbuhnya gotong royong antar warga desa merenovasi RTLH tersebut. Dana itupun langsung masuk ke rekening pemohon dan diprioritaskan untuk rumah tangga sangat miskin (RTSM). Diharapkan pemohon renovasi RTLH yang telah memperoleh pencairan dana menginformasikan kepada pemerintah desa. “Karena memang patokan dari Kemensos, dana langsung ditransfer ke pemohon, jadi idealnya pemohon koordinasi dengan kades serta perangkat desa untuk dibantu terkait renovasi RTLH,” jelasnya.

Baca Juga :  Februari Rastra Berubah Jadi BPNT 

Sementara itu, Khusnul menambahkan bahwa tahun depan besar kemungkinan RTLH akan diurus oleh Dinas PU Cipta Karya. Sehingga, beberapa warga yang mengajukan proposal mulai diberikan pengertian bahwa proposal harus mengantre dulu, apabila sudah ada informasi resmi tersebut, warga akan diarahkan mengirim proposal ke Dinas PU Cipta Karya.

BOJONEGORO – Dinas Sosial (Dinsos) Bojonegoro mencatat sejak 2015 ada 416 titik rumah tidak layak huni (RTLH) yang mengajukan proposal untuk direnovasi. Namun, realisasinya hingga sekarang belum tuntas karena anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang sangat terbatas. Bahkan, tahun ini usulan 100 titik dikepras 40 persen, sehingga hanya bisa berikan bantuan untuk 60 titik saja.

Kasi Penangan Fakir Miskin Dinsos Bojonegoro Khusnul Indartin, mengungkapkan, pengajuan renovasi baru berjalan 250 titik. Khusnul menyebutkan pada 2018 hanya disetujui 60 titik untuk RTLH. “Kami ingin dan tentu berharap bisa langsung tuntas, tapi kami tentu dibatasi untuk penggunaan APBD, proses verifikasi proposal juga memakan waktu yang lama,” ungkapnya. Adapun dana yang dicairkan tiap titiknya sebesar Rp 10 juta.

Baca Juga :  271 Jabatan Bakal Hilang, Mulai Eselon II-A hingga IV-B

Dia juga menambahkan,  setelah diberikan kuota 60 titik, baru 48 titik yang disetujui proposalnya setelah dilakukan monev dan verifikasi. Selain itu, dana untuk 48 titik tersebut juga belum cair, masih menunggu SK bupati. Diperkirakan pencairan dana bisa cair usai Lebaran, sedangkan untuk sisa kuota 12 titik juga akan menyusul ketika Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2018. “Diharapkan dana segera cair usai Lebaran,” ungkapnya. Karena, imbuh dia, renovasi RTLH perlu proses yang bertahap.

Khusnul menegaskan dana Rp 10 juta dari dinsos hanya diperuntukkan membeli material saja, tidak ada ongkos tukang. Diharapkan tumbuhnya gotong royong antar warga desa merenovasi RTLH tersebut. Dana itupun langsung masuk ke rekening pemohon dan diprioritaskan untuk rumah tangga sangat miskin (RTSM). Diharapkan pemohon renovasi RTLH yang telah memperoleh pencairan dana menginformasikan kepada pemerintah desa. “Karena memang patokan dari Kemensos, dana langsung ditransfer ke pemohon, jadi idealnya pemohon koordinasi dengan kades serta perangkat desa untuk dibantu terkait renovasi RTLH,” jelasnya.

Baca Juga :  Bupati Launching Kartu Potensi Olahraga Bojonegoro

Sementara itu, Khusnul menambahkan bahwa tahun depan besar kemungkinan RTLH akan diurus oleh Dinas PU Cipta Karya. Sehingga, beberapa warga yang mengajukan proposal mulai diberikan pengertian bahwa proposal harus mengantre dulu, apabila sudah ada informasi resmi tersebut, warga akan diarahkan mengirim proposal ke Dinas PU Cipta Karya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/