alexametrics
26 C
Bojonegoro
Saturday, May 21, 2022

Pajak Air Tanah Bocor

KOTA – Pajak air tanah industri banyak mengalami kebocoran. Sebab tidak semua industri menggunakan meteran saat mengambil air tanah. Sehingga penarikan pajak hanya berdasarkan perkiraan sesuai kapasitas tandon. ‘’Itu menjadi kendala, terkait dengan izin penggunaan air tanah di beberapa industri karena tidak ada meterannya,’’ kata Kabid Penetapan Dasar Pajak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lamongan, Matali kepada Jawa Pos Radar Lamongan, rabu (16/5).

Menurut dia, hal itu berpotensi terjadinya penyelewengan penggunaan air tanah oleh sektor industri, yang berdampak pada kebocoran pajak air tanah. Meski begitu Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) terkesan melakukan pembiaran. ‘’Kita mengendalikannya yang susah. Sebab pengurusan izin, pengawasan, dan penetapan besaran tarifnya dari provinsi,’’ terangnya.

Baca Juga :  Adu Kreatif Memasak Menu Serba Ikan

Matali menjelaskan, dalam peraturan sudah disebutkan jika industri yang melakukan perpanjangan izin harus beralih ke meteran. Faktanya, masih banyak industri yang tidak menggunakan meteran, tapi masih bisa mengurus perpanjangan. ‘’Saya masih menemui. Seharusnya kalau belum berubah ke meteran, pengajuan izin baru tidak bisa dikeluarkan,’’ ujar Matali saat dikonfi rmasi via ponsel.

Menurut dia, pengurusan perpanjangan izin penggunaan air tanah oleh industri tiga tahun sekali. Belum adanya respon dari provinsi, membuat Bapenda Lamongan menggandeng BPK untuk melakukan imbauan penggunaan meteran pada industri. ‘’Kalau dengan BPK kan mereka takut. Sudah diimbau seluruhnya. Kita lihat perkembangannya nanti seperti apa,’’ ujarnya.

Selain permasalahan meteran air, lanjut dia, izin baru dari provinsi tidak pernah disertai bukti pajak pembayarannya. Hal itu membuat pihaknya kesulitan dalam melakukan pengawasan. ‘’Teman-teman konsisten, setiap ada izin baru dari provinsi meminta bukti terdaftar lunas pajak. Sudah mulai nge-link dengan kita. Itu usulan kita sebelumnya,’’ tukasnya.

Baca Juga :  Tuntas, Penjurian Mewarnai – Menggambar

Dia memberikan contoh pabrik sepatu di Kecamatan Deket yang mengurus izin perpanjangan. Bukti pembayaran pajak air tanah dicek dan dilaporkan ke daerah. Sehingga menghindari adanya industri yang tidak membayar pajak air ke daerah. ‘’Jadi sekarang, tidak akan diterima izin perpanjangannya sebelum menyerahkan bukti lunas pajak pembayaran air tanah sebelumnya. Kalau seperti itu kan lebih enak,’’ pungkasnya.

KOTA – Pajak air tanah industri banyak mengalami kebocoran. Sebab tidak semua industri menggunakan meteran saat mengambil air tanah. Sehingga penarikan pajak hanya berdasarkan perkiraan sesuai kapasitas tandon. ‘’Itu menjadi kendala, terkait dengan izin penggunaan air tanah di beberapa industri karena tidak ada meterannya,’’ kata Kabid Penetapan Dasar Pajak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lamongan, Matali kepada Jawa Pos Radar Lamongan, rabu (16/5).

Menurut dia, hal itu berpotensi terjadinya penyelewengan penggunaan air tanah oleh sektor industri, yang berdampak pada kebocoran pajak air tanah. Meski begitu Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) terkesan melakukan pembiaran. ‘’Kita mengendalikannya yang susah. Sebab pengurusan izin, pengawasan, dan penetapan besaran tarifnya dari provinsi,’’ terangnya.

Baca Juga :  Tahun Depan Haji Masih Tanda Tanya

Matali menjelaskan, dalam peraturan sudah disebutkan jika industri yang melakukan perpanjangan izin harus beralih ke meteran. Faktanya, masih banyak industri yang tidak menggunakan meteran, tapi masih bisa mengurus perpanjangan. ‘’Saya masih menemui. Seharusnya kalau belum berubah ke meteran, pengajuan izin baru tidak bisa dikeluarkan,’’ ujar Matali saat dikonfi rmasi via ponsel.

Menurut dia, pengurusan perpanjangan izin penggunaan air tanah oleh industri tiga tahun sekali. Belum adanya respon dari provinsi, membuat Bapenda Lamongan menggandeng BPK untuk melakukan imbauan penggunaan meteran pada industri. ‘’Kalau dengan BPK kan mereka takut. Sudah diimbau seluruhnya. Kita lihat perkembangannya nanti seperti apa,’’ ujarnya.

Selain permasalahan meteran air, lanjut dia, izin baru dari provinsi tidak pernah disertai bukti pajak pembayarannya. Hal itu membuat pihaknya kesulitan dalam melakukan pengawasan. ‘’Teman-teman konsisten, setiap ada izin baru dari provinsi meminta bukti terdaftar lunas pajak. Sudah mulai nge-link dengan kita. Itu usulan kita sebelumnya,’’ tukasnya.

Baca Juga :  Tuntas, Penjurian Mewarnai – Menggambar

Dia memberikan contoh pabrik sepatu di Kecamatan Deket yang mengurus izin perpanjangan. Bukti pembayaran pajak air tanah dicek dan dilaporkan ke daerah. Sehingga menghindari adanya industri yang tidak membayar pajak air ke daerah. ‘’Jadi sekarang, tidak akan diterima izin perpanjangannya sebelum menyerahkan bukti lunas pajak pembayaran air tanah sebelumnya. Kalau seperti itu kan lebih enak,’’ pungkasnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/