alexametrics
29.8 C
Bojonegoro
Sunday, August 14, 2022

Raperda Dana Abadi Ditolak Gubernur

- Advertisement -

BOJONEGORO – Niat Pemkab Bojonegoro untuk menerapkan dana abadi migas kandas sudah. Sebab, Gubernur Jawa Timur menolak rancangan peraturan daerah (raperda) dana abadi tersebut. ”Raperda tersebut dikirim ke gubernur untuk dilakukan evaluasi. Ternyata gubernur tidak bisa menerima atau menolak dana abadi itu,” ungkap Wakil Ketua DPRD Bojonegoro Sukur Priyanto, Senin (16/4).

Sukur menjelaskan, pihak eksekutif atau pemkab memaksakan diri untuk menyelesaikan pembahasan perda dana abadi. Pemkab dan DPRD pun akhirnya menyepakati raperda dana abadi tersebut disahkan. Namun, pembahasan tidak sampai di situ saja. Agar raperda tersebut bisa diterapkan perlu pengesahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui gubernur. ”Ternyata gubernur menolaknya,” jelasnya.

Sukur melanjutkan, ada beberapa alasan kenapa gubernur menolak raperda dana abadi migas itu. Pertama, dana abadi tidak termasuk dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Bojonegoro. Kedua, dana abadi itu sifatnya mengikat. Tidak ada perubahan selama sekian puluhan tahun. Padahal, masa jabatan bupati dibatasi selama lima tahun. Bupati yang meneruskan biasanya tidak memiliki RPJMD yang sama. ”Itu alasan-alasan gubernur menolak raperda dana abadi,” jelasnya.

Baca Juga :  ADD Dipangkas Rp 6,2 Miliar, Perades Siap Siap Turun Gaji

Pembahasan raperda dana abadi tersebut cukup panjang. Pro dan kontra kerap mewarnai pembahasannya. Sejumlah fraksi setuju, ada juga yang menolaknya. Namun, pada akhirnya semua fraksi setuju dengan perda dana abadi migas itu. Setelah disetujui raperda, dikirimlah raperda itu ke gubernur untuk dilakukan evaluasi.

Menurut Sukur, niat dari raperda dana abadi itu baik. Yaitu, untuk investasi jangka panjang. Sebab, sumber minyak itu terbatas. Jika minyak sudah habis, maka anak cucu bisa menikmatinya melalui dana abadi migas itu. Caranya dengan menyisihkan sebagian dari dana migas itu. Dana abadi itu digunakan untuk membiayai pendidikan dan kesehatan masyarakat. ”Ternyata regulasi di tingkat atas menolak,” jelasnya.

Baca Juga :  Launching Skuad Persela Hadapi Kompetisi Liga 1 2021
- Advertisement -

DPRD tidak ada upaya apapun terhadap penolakan itu. Pihaknya menyilakan jika pemkab ingin melakukan upaya agar reperda itu bisa disahkan. ”Kami tidak melakukan upaya. Kalau eksekutif mau melakukan upaya silakan,” jelasnya. Dihubungi terpisah, Pj Bupati Suprianto belum bisa memberikan keterangan mengenai hal itu. Sebab, saat dihubungi via ponsel tidak ada jawaban.

BOJONEGORO – Niat Pemkab Bojonegoro untuk menerapkan dana abadi migas kandas sudah. Sebab, Gubernur Jawa Timur menolak rancangan peraturan daerah (raperda) dana abadi tersebut. ”Raperda tersebut dikirim ke gubernur untuk dilakukan evaluasi. Ternyata gubernur tidak bisa menerima atau menolak dana abadi itu,” ungkap Wakil Ketua DPRD Bojonegoro Sukur Priyanto, Senin (16/4).

Sukur menjelaskan, pihak eksekutif atau pemkab memaksakan diri untuk menyelesaikan pembahasan perda dana abadi. Pemkab dan DPRD pun akhirnya menyepakati raperda dana abadi tersebut disahkan. Namun, pembahasan tidak sampai di situ saja. Agar raperda tersebut bisa diterapkan perlu pengesahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui gubernur. ”Ternyata gubernur menolaknya,” jelasnya.

Sukur melanjutkan, ada beberapa alasan kenapa gubernur menolak raperda dana abadi migas itu. Pertama, dana abadi tidak termasuk dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Bojonegoro. Kedua, dana abadi itu sifatnya mengikat. Tidak ada perubahan selama sekian puluhan tahun. Padahal, masa jabatan bupati dibatasi selama lima tahun. Bupati yang meneruskan biasanya tidak memiliki RPJMD yang sama. ”Itu alasan-alasan gubernur menolak raperda dana abadi,” jelasnya.

Baca Juga :  Padangan Bojonegoro Pencetak Bibit Atletik

Pembahasan raperda dana abadi tersebut cukup panjang. Pro dan kontra kerap mewarnai pembahasannya. Sejumlah fraksi setuju, ada juga yang menolaknya. Namun, pada akhirnya semua fraksi setuju dengan perda dana abadi migas itu. Setelah disetujui raperda, dikirimlah raperda itu ke gubernur untuk dilakukan evaluasi.

Menurut Sukur, niat dari raperda dana abadi itu baik. Yaitu, untuk investasi jangka panjang. Sebab, sumber minyak itu terbatas. Jika minyak sudah habis, maka anak cucu bisa menikmatinya melalui dana abadi migas itu. Caranya dengan menyisihkan sebagian dari dana migas itu. Dana abadi itu digunakan untuk membiayai pendidikan dan kesehatan masyarakat. ”Ternyata regulasi di tingkat atas menolak,” jelasnya.

Baca Juga :  Momentum Kenalkan Bojonegoro
- Advertisement -

DPRD tidak ada upaya apapun terhadap penolakan itu. Pihaknya menyilakan jika pemkab ingin melakukan upaya agar reperda itu bisa disahkan. ”Kami tidak melakukan upaya. Kalau eksekutif mau melakukan upaya silakan,” jelasnya. Dihubungi terpisah, Pj Bupati Suprianto belum bisa memberikan keterangan mengenai hal itu. Sebab, saat dihubungi via ponsel tidak ada jawaban.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/