alexametrics
24.8 C
Bojonegoro
Friday, May 27, 2022

Regulasi Cukai Belum Berpihak Petani Tembakau

LAMONGAN – Regulasi cukai rokok belum menguntungkan petani tembakau. Hibah dari dana bahi hasil cukai rokok semakin tahun berkurang. Sehingga, petani tidak diuntungkan dengan adanya cukai tersebut.

Mudi salah satu petani tembakau Kecamatan Modo mengatakan, petani sebenarnya mendapatkan subsidi dari hasil cukai. Pada 2017 alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) mencapai Rp 12 miliar. Sementara 2018 hanya Rp 4,9 miliar.

Penurunan DBHCHT itu karena regulasi yang tidak pasti. Padahal, produksi tembakau tahun lalu tumbuh. Sehingga petani berharap hibah bantuan alat pertanian juga bertambah. ”Kita sudah menaikkan produksi, seharusnya pemerintah melihat itu,” keluhnya.

Baca Juga :  Covid Meningkat, Pariwisata Tetap Dibuka Dengan Prokes

Jika petani tembakau mogok, kata Mudi, berpengaruh pada penerimaan negara. Dia mengklaim, regulasi mengenai cukai rokok ini membuat dilema. Sebenarnya regulasi cukai tidak begitu menguntungkan bagi petani.

Karena kalau cukai naik sementara harga tembakau turun juga merugikan petani. Dia tidak mengetahui perhitungan pusat bagaimana mengenai DBHCHT. Dia menilai ada skala prioritas yang diutamakan oleh pemerintah.

Sehingga pemerintah harus memperhatikan antara petani juga pabrik rokok. Supaya semuanya bisa menikmati hasilnya. Apalagi dengan pemanfaatan 50 persen DBHCHT untuk penunjang JKN. Sudah seharusnya pemerintah memiliki kebijakan memihak semua.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto ketika di Lamongan kemarin (16/3) mengatakan, pemerintah bersepakat tidak menaikkan cukai rokok. Sehingga, ada pembeda antara sigaret keretek tangan (SKT) dan sigaret keretek mesin (SKM).

Baca Juga :  Minim SDM, Para Pemuda ini Mendirikan Perpustakaan Desa

Keputusan tersebut sudah berlaku, pastinya ada pembeda antara keduanya. Rasionalisasi dan pembedaan terhadap SKT dan SKM menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada SKT. Termasuk untuk petani tembakau. Pemerintah berusaha agar sistem regulasi ini akan berpihak kepada semua.

“Jangan khawatir karena perusahaan tetap akan berjalan untuk pola berkelanjutan pekerjanya. Begitu pula petani,” jelasnya.

LAMONGAN – Regulasi cukai rokok belum menguntungkan petani tembakau. Hibah dari dana bahi hasil cukai rokok semakin tahun berkurang. Sehingga, petani tidak diuntungkan dengan adanya cukai tersebut.

Mudi salah satu petani tembakau Kecamatan Modo mengatakan, petani sebenarnya mendapatkan subsidi dari hasil cukai. Pada 2017 alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) mencapai Rp 12 miliar. Sementara 2018 hanya Rp 4,9 miliar.

Penurunan DBHCHT itu karena regulasi yang tidak pasti. Padahal, produksi tembakau tahun lalu tumbuh. Sehingga petani berharap hibah bantuan alat pertanian juga bertambah. ”Kita sudah menaikkan produksi, seharusnya pemerintah melihat itu,” keluhnya.

Baca Juga :  Rivan A Purwantono Kembali Mendapat Mandat Memimpin PT Jasa Raharja

Jika petani tembakau mogok, kata Mudi, berpengaruh pada penerimaan negara. Dia mengklaim, regulasi mengenai cukai rokok ini membuat dilema. Sebenarnya regulasi cukai tidak begitu menguntungkan bagi petani.

Karena kalau cukai naik sementara harga tembakau turun juga merugikan petani. Dia tidak mengetahui perhitungan pusat bagaimana mengenai DBHCHT. Dia menilai ada skala prioritas yang diutamakan oleh pemerintah.

Sehingga pemerintah harus memperhatikan antara petani juga pabrik rokok. Supaya semuanya bisa menikmati hasilnya. Apalagi dengan pemanfaatan 50 persen DBHCHT untuk penunjang JKN. Sudah seharusnya pemerintah memiliki kebijakan memihak semua.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto ketika di Lamongan kemarin (16/3) mengatakan, pemerintah bersepakat tidak menaikkan cukai rokok. Sehingga, ada pembeda antara sigaret keretek tangan (SKT) dan sigaret keretek mesin (SKM).

Baca Juga :  Terlibat Kampanye Pilgub, Tiga Anggota DPRD Diperiksa

Keputusan tersebut sudah berlaku, pastinya ada pembeda antara keduanya. Rasionalisasi dan pembedaan terhadap SKT dan SKM menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada SKT. Termasuk untuk petani tembakau. Pemerintah berusaha agar sistem regulasi ini akan berpihak kepada semua.

“Jangan khawatir karena perusahaan tetap akan berjalan untuk pola berkelanjutan pekerjanya. Begitu pula petani,” jelasnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/