alexametrics
24.1 C
Bojonegoro
Wednesday, August 10, 2022

Penggunaan BBM Kapal Nelayan Didata 

BRONDONG – Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur mengeluarkan surat edaran (SE) untuk melakukan pendataan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) pada kapal nelayan. Pendataan itu diduga terkait wacana pembatasan BBM bersubsidi pada kapal nelayan.  ‘’SE baru kita terima Kamis (15/2) lalu,’’ kata Kabid Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Lamongan Hendro Setyo Budi kepada Jawa Pos Radar Lamongan jumat (16/2). 

Menurut dia, pihaknya berencana baru melakukan pendataan pada kapal dan perahu di Kecamatan Brondong dan Paciran awal minggu depan. ‘’Senin depan baru kita mulai dengan mengedarkan SE  ke RN,’’ ujarnya saat dikonfirmasi via ponsel. 

Dia mengungkapkan, pendataan ini berbeda dengan pendataan penggunaan alat tangkap cantrang/payang lalu. Yakni lebih spesifik menyisir kapasitas kapal. SE dari provinsi tersebut lebih mengutamakan pendataan tentang BBM. ‘’Kemungkinan mengarah ke penggunaan BBM subsidi,’’ tukasnya.  

Baca Juga :  Sertu Budi Suwantoro Terus Jalin Komunikasi dengan Warga Desa Cilibang

Tapi, Hendro mengaku, belum mengetahui mekanisme pengaturan BBM bersubsidi bagi kapal nelayan. Sebab yang mengatur pusat. Pihaknya menunggu instruksi lebih lanjut. ‘’Itu kewenangan provinsi dan pusat. Kita hanya mendata saja,’’ katanya.  

Hendro mengungkapkan,  selama ini seluruh perahu kecil masih menggunakan BBM dan bahan bakar gas (BBG) bersubsidi. Sedangkan kapal nelayan Lamongan ukurannya masih di bawah 30 GT. ‘’Dari data kita sebelumnya masih di bawah 30 GT. Belum menjumpai kapasitas di atasnya,’’ imbuhnya. Menurut dia, hanya sekitar 279 perahu yang menggunakan elpiji bersubsidi. Yakni nelayan di Desa/ Kecamatan Paciran yang sebelumnya mendapat bantuan dari Dinas Energi, Sumber Daya, dan Mineral (ESDM).

Baca Juga :  DPRD Kritisi Pelayanan RSUD, jika Tak Patuhi SOP akan Tindak Tegas

BRONDONG – Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur mengeluarkan surat edaran (SE) untuk melakukan pendataan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) pada kapal nelayan. Pendataan itu diduga terkait wacana pembatasan BBM bersubsidi pada kapal nelayan.  ‘’SE baru kita terima Kamis (15/2) lalu,’’ kata Kabid Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Lamongan Hendro Setyo Budi kepada Jawa Pos Radar Lamongan jumat (16/2). 

Menurut dia, pihaknya berencana baru melakukan pendataan pada kapal dan perahu di Kecamatan Brondong dan Paciran awal minggu depan. ‘’Senin depan baru kita mulai dengan mengedarkan SE  ke RN,’’ ujarnya saat dikonfirmasi via ponsel. 

Dia mengungkapkan, pendataan ini berbeda dengan pendataan penggunaan alat tangkap cantrang/payang lalu. Yakni lebih spesifik menyisir kapasitas kapal. SE dari provinsi tersebut lebih mengutamakan pendataan tentang BBM. ‘’Kemungkinan mengarah ke penggunaan BBM subsidi,’’ tukasnya.  

Baca Juga :  Jamin Stok BBM dan Elpiji Aman

Tapi, Hendro mengaku, belum mengetahui mekanisme pengaturan BBM bersubsidi bagi kapal nelayan. Sebab yang mengatur pusat. Pihaknya menunggu instruksi lebih lanjut. ‘’Itu kewenangan provinsi dan pusat. Kita hanya mendata saja,’’ katanya.  

Hendro mengungkapkan,  selama ini seluruh perahu kecil masih menggunakan BBM dan bahan bakar gas (BBG) bersubsidi. Sedangkan kapal nelayan Lamongan ukurannya masih di bawah 30 GT. ‘’Dari data kita sebelumnya masih di bawah 30 GT. Belum menjumpai kapasitas di atasnya,’’ imbuhnya. Menurut dia, hanya sekitar 279 perahu yang menggunakan elpiji bersubsidi. Yakni nelayan di Desa/ Kecamatan Paciran yang sebelumnya mendapat bantuan dari Dinas Energi, Sumber Daya, dan Mineral (ESDM).

Baca Juga :  Prediksi Konsumsi BBM Turun

Artikel Terkait

Most Read

Kebisingan Kota Lampaui Batas

Buka Peluang Lolos 32 Besar

Artikel Terbaru


/