alexametrics
25.2 C
Bojonegoro
Tuesday, June 28, 2022

Minta Pengembang Pribadi Urus Izin Tata Ruang

Maraknya pengembang pribadi membuat Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman kesulitan untuk mendata. Pengembang tersebut hanya mengajukan izin untuk menjual tanah kavling. Padahal, mereka seharusnya juga mengurus izin tata ruang dan pemanfaatan lahan. Sebab, sebagian besar pengembang pribadi menjual bangunan, meski unitnya tidak banyak. 

Kasi Air bersih dan Sanitasi DPU PRKP Lamongan, Agust Kusnawijaya, mengatakan, saat ini banyak bermunculan pengembang pribadi. Namun, dia tidak tahu jumlanya pasti. Alasannya, pengembang pribadi tersebut hanya mengajukan izin untuk menjual tanah kavling.

Sehingga, rekayasa pembuatan drainase, saluran dan jaringannya tidak terencana. Menurut Agust, pembangunan kawasan pemukiman rakyat tanpa memperhatikan tata ruang dan fasilitas umum (fasum) sebenarnya sangat mengganggu. Karena perencanaannya tidak matang, mereka tidak bisa menyediakan hunian sesuai ketentuan pemerintah. 

Baca Juga :  Panen Sita Motor Knalpot Brong

Seharusnya, pengembangan kawasan pemukiman tidak hanya memperhatikan izin bangunan. Namun, ada komponen perizinan lain yang harus dilengkapi pengembang. Salah satunya penyediaan jaringan sanitasi dan fasum. “Selama ini izin memang dilakukan tapi tindak lanjutnya belum tentu,” ujarnya. 

Pemerintah saat ini tidak bisa melakukan pengawasan secara optimal terkendala anggaran monitoring. Sedangkan, proyek pengembangan ini terus berjalan. Akibatnya, kawasan padat penduduk tersebut sering terjadi banjir saat penghujan. 

Agust menjelaskan, meski bangunan hanya didirikan dengan jumlah kurang dari sepuluh unit, pengembang tetap harus memperhatikan perizinan lainnya agar bisa dilakukan rekayasa. Sebab, hunian tersebut akan ditinggali dalam kurun waktu cukup lama. “Sebaiknya memang diperhatikan, supaya tidak mengganggu lingkungan,” ujarnya. 

Baca Juga :  Gadis Margomulyo Gantung Diri di Sidoarjo

Dikonfirmasi terpisah, Inganatul Muhimmah, kepala Sub Bidang Amdal Dinas Lingkungan Hidup, mengatakan, pengembang skala besar rata-rata sudah mengajukan izin upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL).

Pengembang pribadi, juga ada aturan hukumnya. Jika di bawah 15 kavling, maka tidak wajib mengurus UKL/UPL. Terkait perizinan tata ruang seperti kewajiban mengurus izin pembuatan drainase dan sebagainya, dia tidak mengetahui secara pasti. Perizinan lingkungan ditetapkan bagi pengembang dengan skala besar. 

Hima menambahkan, 98 persen pengembang Lamongan sudah mengajukan izin UKL/UPL. Sedangkan untuk pengembang pribadi, tidak wajib di dinasnya. Meski demikian, dia berharap pengembang, baik PT maupun pribadi, sebaiknya memerhatikan seluruh perizinannya. “Karena kawasan tersebut dihuni oleh masyarakat,” katanya. 

Maraknya pengembang pribadi membuat Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman kesulitan untuk mendata. Pengembang tersebut hanya mengajukan izin untuk menjual tanah kavling. Padahal, mereka seharusnya juga mengurus izin tata ruang dan pemanfaatan lahan. Sebab, sebagian besar pengembang pribadi menjual bangunan, meski unitnya tidak banyak. 

Kasi Air bersih dan Sanitasi DPU PRKP Lamongan, Agust Kusnawijaya, mengatakan, saat ini banyak bermunculan pengembang pribadi. Namun, dia tidak tahu jumlanya pasti. Alasannya, pengembang pribadi tersebut hanya mengajukan izin untuk menjual tanah kavling.

Sehingga, rekayasa pembuatan drainase, saluran dan jaringannya tidak terencana. Menurut Agust, pembangunan kawasan pemukiman rakyat tanpa memperhatikan tata ruang dan fasilitas umum (fasum) sebenarnya sangat mengganggu. Karena perencanaannya tidak matang, mereka tidak bisa menyediakan hunian sesuai ketentuan pemerintah. 

Baca Juga :  10 Ribu Vaksin Booster hingga Lebaran di Lamongan

Seharusnya, pengembangan kawasan pemukiman tidak hanya memperhatikan izin bangunan. Namun, ada komponen perizinan lain yang harus dilengkapi pengembang. Salah satunya penyediaan jaringan sanitasi dan fasum. “Selama ini izin memang dilakukan tapi tindak lanjutnya belum tentu,” ujarnya. 

Pemerintah saat ini tidak bisa melakukan pengawasan secara optimal terkendala anggaran monitoring. Sedangkan, proyek pengembangan ini terus berjalan. Akibatnya, kawasan padat penduduk tersebut sering terjadi banjir saat penghujan. 

Agust menjelaskan, meski bangunan hanya didirikan dengan jumlah kurang dari sepuluh unit, pengembang tetap harus memperhatikan perizinan lainnya agar bisa dilakukan rekayasa. Sebab, hunian tersebut akan ditinggali dalam kurun waktu cukup lama. “Sebaiknya memang diperhatikan, supaya tidak mengganggu lingkungan,” ujarnya. 

Baca Juga :  Hanya Setahun, Melesat dari Desa Berkembang Jadi Desa Mandiri

Dikonfirmasi terpisah, Inganatul Muhimmah, kepala Sub Bidang Amdal Dinas Lingkungan Hidup, mengatakan, pengembang skala besar rata-rata sudah mengajukan izin upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL).

Pengembang pribadi, juga ada aturan hukumnya. Jika di bawah 15 kavling, maka tidak wajib mengurus UKL/UPL. Terkait perizinan tata ruang seperti kewajiban mengurus izin pembuatan drainase dan sebagainya, dia tidak mengetahui secara pasti. Perizinan lingkungan ditetapkan bagi pengembang dengan skala besar. 

Hima menambahkan, 98 persen pengembang Lamongan sudah mengajukan izin UKL/UPL. Sedangkan untuk pengembang pribadi, tidak wajib di dinasnya. Meski demikian, dia berharap pengembang, baik PT maupun pribadi, sebaiknya memerhatikan seluruh perizinannya. “Karena kawasan tersebut dihuni oleh masyarakat,” katanya. 

Artikel Terkait

Most Read

Toleransi Menjelang Nyepi

Artikel Terbaru


/