JEMBATAN itu terlihat megah dan kuat. Membentang di atas Bengawan Solo dengan panjang 210 meter. Ditopang lima penyangga dan konstruksi rangka baja. Diproyeksikan mampu menahan beban mencapai sekitar 120 ton. Saat melintasinya, dapat merasakan kenyamanan, cukup lapang dilintasi ragam kendaraan. Lebar jalur kendaraan sekitar 7 meter. Dibangun untuk menghubungkan wilayah Kanor di Kabupaten Bojonegoro dan Rengel di Kabupaten Tuban.
Dikutip Jawa Pos Radar Bojonegoro, jembatan dibangun dengan anggaran sekitar Rp 88 miliar tersebut diresmikan 12 Januari oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah, dan Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky. Nama resminya Jembatan Terusan Bojonegoro Tuban (TBT). Namun, masyarakat mengenalnya sebagai Jembatan Kare (singkatan dari Kanor dan Rengel).
Pembangunan Jembatan TBT menunjukkan visi Pemkab Bojonegoro mengembangkan kawasan perbatasan, biasanya terlupakan proses pembangunan. Di masa lalu, daerah-daerah perbatasan sering terlupakan mungkin karena tidak masuk dalam “radar” para pemegang kekuasaan. Mungkin pemerintah daerah setempat berharap “tetangga sebelah” yang memperhatikan, atau bahkan tidak masuk dalam visi pembangunan pemerintah daerah setempat.
Saat ini, bukan eranya lagi pola pembangunan (khususnya infrastruktur) difokuskan area perkotaan atau kawasan berdekatan pusat pemerintahan. Daerah perbatasan justru harus menjadi prioritas utama. Melihat pola pembangunan infrastruktur dilakukan selama ini, terlihat bahwa Pemkab Bojonegoro menerapkan visi sama dengan pemerintah pusat dalam mendorong daerah perbatasan berkembang. Indikatornya memprioritaskan pembangungan infrastruktur kawasan perbatasan dan area terpencil.
Saat ini, dengan kekuatan APBD yang besar, tentu lebih mudah bagi Pemkab Bojonegoro mengalokasikan anggaran merealisasikan visi tersebut. Konfigurasi politik di DPRD saat ini, juga memudahkan jajaran eksekutif melakukan komunikasi secara konstruktif dan memperoleh dukungan politik dalam penggunaan APBD.
Meskipun demikian, visi tersebut dapat direalisasikan jika memperoleh respons sama dari pemerintah daerah sekitarnya. Hal ini perlu pendekatan dan komunikasi intensif dengan pemerintah daerah tetangga. Bisa jadi karena kekuatan APBD masing-masing daerah tidak sama, peta politik di DPRD juga berbeda, skala prioritas pembangunannya pun berbeda.
Namun, dalam hal ini gayung bersambut. Pemkab Tuban dan Blora merespons positif ide pembangunan infrastruktur perbatasan itu. Sebelumnya, Pemkab Bojonegoro bekerja sama dengan Pemkab Blora membangun Jembatan Luwihaji-Medalem.
Sama seperti jembatan TBT, Jembatan Luwihaji-Medalem juga membentang di atas Bengawan Solo dengan panjang sekitar 200 meter. Menghubungkan wilayah Blora bagian selatan (Kradenan, Randublatung, Kedungtuban, Jati) dengan wilayah Bojonegoro bagian barat daya (Ngraho, Margomulyo, Tambakrejo).
Pembangunan infrastruktur di perbatasan tidak hanya mendorong perkembangan ekonomi sekitar wilayah tersebut, secara tidak langsung mendorong perkembangan ekonomi di kawasan perkotaan. Lalu lintas orang dan barang menjadi semakin mudah. Berdampak efisiensi biaya dan berpengaruh harga komoditas lebih kompetitif. Disparitas harga barang di masing-masing wilayah dapat berkurang. Kebutuhan masyarakat yang dipasok dari kabupaten tetangga dapat dengan mudah diperoleh, begitupula sebaliknya.
Namun, mengembangkan ekonomi dan memberdayakan masyarakat kawasan perbatasan secara lebih lanjut, tentu tidak hanya bertumpu infrastruktur belaka. Diperlukan program pembangunan aspek lainnya. Misalnya, pengembangan ekonomi kawasan berbasis potensi daerah setempat. Kemudahan izin berbisnis/berusaha, khususnya pelaku usaha ekonomi kecil dan mikro. Kemudahan fasilitas kredit usaha bunga ringan serta mempertautkan hasil produksi dengan pasar.
Semua itu tentu tidak dapat dibebankan kepada pemerintah semata, perlu dukungan para pihak memiliki kompetensi dan kepedulian sama. Diperlukan kolaborasi apik para pihak. Misalnya, pemerintah, pelaku usaha, kelompok masyarakat, dan sebagainya. Konteks itu, pemerintah berperan selayaknya seorang konduktor sebuah orkestra pembangunan.
Sebagaimana dikutip dari TDA community, konduktor bertanggung jawab mengalunnya komposisi musik dikumandangkan sebuah orkestra. Sang konduktor tidak perlu sibuk mengeluarkan bunyi apapun. Namun, bertugas memastikan bahwa pemain-pemain orkestra yang lain mengalunkan alat musiknya dengan kemampuan terbaiknya, sesuai aransemen sudah dibuat sebelumnya.
Melalui gerak dan ekspresinya, konduktor memberikan isyarat para pemain membunyikan alat musiknya, bagaimana emosinya, seberapa kuat bunyinya, dan temponya. Untuk bisa memberikan aba-aba itu, secara akurat dan sesuai jiwa dari komposisi dibawakan, maka yang dilakukan konduktor adalah mendengarkan.
Komposisi “musik pembangunan” yang bagus, dimainkan “okestra” apik dengan konduktor rancak, tentu akan semakin memudahkan merealisasikan visi membangun infrastruktur berkeadilan!.
*) Alumnus Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang. Ketua Dewan Pertimbangan DPD PA GMNI Bojonegoro.
