BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Penyusunan kalender event Dinas Kebudayaan dan Periwisata (Disbudpar) Bojonegoro harus rapi dan pasti. Karena adanya perubahan jadwal waktu dan tempat event, akan mengecewakan banyak pihak, terutama pengunjung luar daerah.
‘’Jika sudah ditetapkan, tak boleh diubah,’’ tandas Asisten I Pemkab Bojonegoro Djoko Lukito saat membahas kalender event 2020 kemarin (16/1) di ruang creative room lantai VI pemkab.
Djoko Lukito mengatakan, kepastian kalender event ini sangat penting. Karena adanya perubahan waktu dan tempat event, akan mengecewakan banyak pihak. Juga bisa merugikan Bojonegoro, karena para calon wisatawan menilai jadwal yang berubah itu menunjukkan penyelenggara kurang profesional.
Sementara itu, penyusunan kalender event belum rampung dan baru dibahas kemarin. Disbudpar setempat menargetkan penyusunan rampung akhir bulan ini. ‘’Ini pegiat event kami kumpulkan untuk merumuskan kalender event selama setahun,’’ kata Kepala Disbudpar Amir Syahid.
Pagu anggaran disbudpar sudah ditetapkan dalam dokumen APBD 2020. OPD berkantor di Jalan Teuku Umar Bojonegoro itu, tahun ini dijatah Rp 30 miliar.
Amir menuturkan, tahun lalu di dalam kalender event sudah ditetapkan 44 agenda. Namun, hingga tutup tahun, masih ada dua event gagal digelar. Sehingga, event berjalan 42 kegiatan. Dari 42 agenda event berjalan itu, tidak semua dibiayai dari APBD.
Sebaliknya, ada yang mandiri. Meskipun, tahun lalu masih ada anggaran yang belum terserap hingga tutup tahun sekitar 10 miliar. ‘’Ada dua yang terpaksa tidak berjalan,’’ tandasnya tanpa menyebut jenis kegiatannya.
Amir menargetkan, kalender event tahun ini sudah ditetapkan akhir Januari. Namun, sebelum ditetapkan harus mengumpulkan semua pihak terlibat berlangsungnya event. Sebab, sesuai hasil evaluasi tahun lalu, ada pergeseran jadwal kegiatan, karena kurang kesiapan pelaksana kegiatan.
Sehingga, akan berdampak kegiatan lain, karena jika dipaksakan akan bertubrukan event lain. Perubahan jadwal juga merugikan pengunjung dari luar kota yang hendak melihat event. Sehingga, akan merugikan penyelenggara, karena calon wisatawan gagal berkunjung ke Bojonegoro.
Beberapa pegiat event mempertanyakan bentuk dukungan disbudpar untuk menunjang potensi wisata. Sebab, beberapa event yang berlangsung tahun lalu, tidak mendapat dukungan anggaran dari pemkab.
Mulai dari Festival Belimbing, Festival Salak, Jazz Bengawan, dan beberapa event lain yang menyedot ribuan pengunjung. ‘’Kami sudah empat kali menggelar festival, tapi selama ini mandiri. Belum pernah ada suntikan anggaran dari disbudpar,’’ ujar Ketua Pokdarwis Salak Wedi Subhan.
Berdasar data realiasasi serapan anggaran disbudpar hingga 31 Desember 2019, pagu tahun lalu Rp 32 miliar. Namun, hanya terserap 21,7 miliar. Masih tersisa Rp 10,9 miliar.
Penyusunan Kalender Event Harus Pasti
BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Penyusunan kalender event Dinas Kebudayaan dan Periwisata (Disbudpar) Bojonegoro harus rapi dan pasti. Karena adanya perubahan jadwal waktu dan tempat event, akan mengecewakan banyak pihak, terutama pengunjung luar daerah.
‘’Jika sudah ditetapkan, tak boleh diubah,’’ tandas Asisten I Pemkab Bojonegoro Djoko Lukito saat membahas kalender event 2020 kemarin (16/1) di ruang creative room lantai VI pemkab.
Djoko Lukito mengatakan, kepastian kalender event ini sangat penting. Karena adanya perubahan waktu dan tempat event, akan mengecewakan banyak pihak. Juga bisa merugikan Bojonegoro, karena para calon wisatawan menilai jadwal yang berubah itu menunjukkan penyelenggara kurang profesional.
Sementara itu, penyusunan kalender event belum rampung dan baru dibahas kemarin. Disbudpar setempat menargetkan penyusunan rampung akhir bulan ini. ‘’Ini pegiat event kami kumpulkan untuk merumuskan kalender event selama setahun,’’ kata Kepala Disbudpar Amir Syahid.
Pagu anggaran disbudpar sudah ditetapkan dalam dokumen APBD 2020. OPD berkantor di Jalan Teuku Umar Bojonegoro itu, tahun ini dijatah Rp 30 miliar.
Amir menuturkan, tahun lalu di dalam kalender event sudah ditetapkan 44 agenda. Namun, hingga tutup tahun, masih ada dua event gagal digelar. Sehingga, event berjalan 42 kegiatan. Dari 42 agenda event berjalan itu, tidak semua dibiayai dari APBD.
Sebaliknya, ada yang mandiri. Meskipun, tahun lalu masih ada anggaran yang belum terserap hingga tutup tahun sekitar 10 miliar. ‘’Ada dua yang terpaksa tidak berjalan,’’ tandasnya tanpa menyebut jenis kegiatannya.
Amir menargetkan, kalender event tahun ini sudah ditetapkan akhir Januari. Namun, sebelum ditetapkan harus mengumpulkan semua pihak terlibat berlangsungnya event. Sebab, sesuai hasil evaluasi tahun lalu, ada pergeseran jadwal kegiatan, karena kurang kesiapan pelaksana kegiatan.
Sehingga, akan berdampak kegiatan lain, karena jika dipaksakan akan bertubrukan event lain. Perubahan jadwal juga merugikan pengunjung dari luar kota yang hendak melihat event. Sehingga, akan merugikan penyelenggara, karena calon wisatawan gagal berkunjung ke Bojonegoro.
Beberapa pegiat event mempertanyakan bentuk dukungan disbudpar untuk menunjang potensi wisata. Sebab, beberapa event yang berlangsung tahun lalu, tidak mendapat dukungan anggaran dari pemkab.
Mulai dari Festival Belimbing, Festival Salak, Jazz Bengawan, dan beberapa event lain yang menyedot ribuan pengunjung. ‘’Kami sudah empat kali menggelar festival, tapi selama ini mandiri. Belum pernah ada suntikan anggaran dari disbudpar,’’ ujar Ketua Pokdarwis Salak Wedi Subhan.
Berdasar data realiasasi serapan anggaran disbudpar hingga 31 Desember 2019, pagu tahun lalu Rp 32 miliar. Namun, hanya terserap 21,7 miliar. Masih tersisa Rp 10,9 miliar.
