alexametrics
25.2 C
Bojonegoro
Sunday, August 14, 2022

NJOP dan Harga Tanah Njomplang

- Advertisement -

BOJONEGORO – Pemkab Bojonegoro berencana menaikkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dalam waktu dekat. Alasannya, selama ini, harga pasaran tanah di Bojonegoro melebihi NJOP hingga 3 kali lipat. Akibatnya berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Kepala Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bojonegoro, Dilli Tri Wibowo mengatakan, NJOP di Bojonegoro tidak sesuai dengan harga tanah di pasaran.

Karena itu, pihaknya berencana menyesuaikan nilai NJOP sebagai dasar pengenaan PBB P2.

Sebab, saat ini, untuk dalam kota khususnya, NJOP dan nilai pasar berbanding 3 kali lipat. 

“NJOP kita lebih rendah dari nilai pasar hingga 3 kali lipat,” kata Dilli kemarin (16/1).

- Advertisement -

Dilli mencontohkan, tanah di Jalan Veteran, NJOP-nya hanya Rp 914 ribu per meter.

Padahal, nilai pasar saat ini kurang lebih sebesar Rp 2,5 juta per meter. Perbedaan ini menyulitkan  petugas menentukan nilai pajak PBB P2. 

Selain itu juga mempersulit penentuan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Baca Juga :  Menyusutnya Air Embung Sebabkan Pertanian Tak Maksimal

Padahal, BPHTB kerap merepotkan,  karena petugas harus menyesuaikan dengan nilai pasar. 

Dia merasakan, perbedaan NJOP dan harga pasar ini benar-benar terasa sejak tiga tahun terakhir.

Yakni, saat nilai jual properti di Bojonegoro, entah itu tanah maupun bangunan sangat tinggi.

Namun, nilai NJOP-nya tetap tidak berubah. Nilai perbedaan NJOP dan harga pasar  tidak hanya terjadi di dalam kota saja.

Melainkan juga di daerah tepian kota. Baik tanah pertanian maupun tanah pinggir jalan.    

Dari data yang dia miliki,  dalam satu meter tanah di desa, NJOP-nya sebesar Rp 14 ribu hingga Rp 36 ribu.

Padahal, di pasaran harga bisa sampai Rp 64 ribu hingga Rp 100 ribu per meter. Harga tersebut berdampak pada penerimaan BPHTB.

Sebab, BPHTB didapat dari harga pasar dikurangi Rp 60 juta (asumsi NJOP tidak kena pajak) dan dikalikan lima persen.

Sehingga, jumlah BPHTB sangat bergantung seberapa besar jumlah harga pasaran.  “Karena itu, kita berencana menaikkan NJOP,” kata dia. 

Baca Juga :  Momentum Menghidupkan Pasar

Sementara itu, Sekretaris Komisi B DPRD Bojonegoro, Lasuri mengatakan, sudah lama NJOP tidak sesuai dengan harga tanah di pasaran.

Namun, dia memastikan, tidak hanya masalah perbedaan NJOP dan harga pasaran saja yang berdampak pada pendapatan.

Kesadaran dari masyarakat untuk melaporkan transaksi jual beli juga sangat rendah. Sehingga, NJOP bukan satu-satunya masalah. 

Lasuri menambahkan, sudah lama pemkab belum menaikkan NJOP. Namun, menaikkan NJOP pada saat seperti ini sangat beresiko.

Sebab, di saat yang sama, harga kebutuhan pokok juga sedang naik. 

Karena itu, pemkab diharapkan  tidak boleh tergesa-gesa dalam menaikkan harga NJOP. 

Khawatirnya, bisa terjadi gejolak di akar rumput. Toh, menaikkan NJOP juga tidak bisa secara langsung.  Harus melalui perda. 

“Melihat kondisi ekonomi saat ini, menurut saya belum perlu ada kenaikan, takutnya membebani masyarakat,” pungkas dia.

BOJONEGORO – Pemkab Bojonegoro berencana menaikkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dalam waktu dekat. Alasannya, selama ini, harga pasaran tanah di Bojonegoro melebihi NJOP hingga 3 kali lipat. Akibatnya berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Kepala Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bojonegoro, Dilli Tri Wibowo mengatakan, NJOP di Bojonegoro tidak sesuai dengan harga tanah di pasaran.

Karena itu, pihaknya berencana menyesuaikan nilai NJOP sebagai dasar pengenaan PBB P2.

Sebab, saat ini, untuk dalam kota khususnya, NJOP dan nilai pasar berbanding 3 kali lipat. 

“NJOP kita lebih rendah dari nilai pasar hingga 3 kali lipat,” kata Dilli kemarin (16/1).

- Advertisement -

Dilli mencontohkan, tanah di Jalan Veteran, NJOP-nya hanya Rp 914 ribu per meter.

Padahal, nilai pasar saat ini kurang lebih sebesar Rp 2,5 juta per meter. Perbedaan ini menyulitkan  petugas menentukan nilai pajak PBB P2. 

Selain itu juga mempersulit penentuan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Baca Juga :  Menyusutnya Air Embung Sebabkan Pertanian Tak Maksimal

Padahal, BPHTB kerap merepotkan,  karena petugas harus menyesuaikan dengan nilai pasar. 

Dia merasakan, perbedaan NJOP dan harga pasar ini benar-benar terasa sejak tiga tahun terakhir.

Yakni, saat nilai jual properti di Bojonegoro, entah itu tanah maupun bangunan sangat tinggi.

Namun, nilai NJOP-nya tetap tidak berubah. Nilai perbedaan NJOP dan harga pasar  tidak hanya terjadi di dalam kota saja.

Melainkan juga di daerah tepian kota. Baik tanah pertanian maupun tanah pinggir jalan.    

Dari data yang dia miliki,  dalam satu meter tanah di desa, NJOP-nya sebesar Rp 14 ribu hingga Rp 36 ribu.

Padahal, di pasaran harga bisa sampai Rp 64 ribu hingga Rp 100 ribu per meter. Harga tersebut berdampak pada penerimaan BPHTB.

Sebab, BPHTB didapat dari harga pasar dikurangi Rp 60 juta (asumsi NJOP tidak kena pajak) dan dikalikan lima persen.

Sehingga, jumlah BPHTB sangat bergantung seberapa besar jumlah harga pasaran.  “Karena itu, kita berencana menaikkan NJOP,” kata dia. 

Baca Juga :  Warga Desa Ngadiluhur Bojonegoro Jabat Rektor Universitas Brawijaya

Sementara itu, Sekretaris Komisi B DPRD Bojonegoro, Lasuri mengatakan, sudah lama NJOP tidak sesuai dengan harga tanah di pasaran.

Namun, dia memastikan, tidak hanya masalah perbedaan NJOP dan harga pasaran saja yang berdampak pada pendapatan.

Kesadaran dari masyarakat untuk melaporkan transaksi jual beli juga sangat rendah. Sehingga, NJOP bukan satu-satunya masalah. 

Lasuri menambahkan, sudah lama pemkab belum menaikkan NJOP. Namun, menaikkan NJOP pada saat seperti ini sangat beresiko.

Sebab, di saat yang sama, harga kebutuhan pokok juga sedang naik. 

Karena itu, pemkab diharapkan  tidak boleh tergesa-gesa dalam menaikkan harga NJOP. 

Khawatirnya, bisa terjadi gejolak di akar rumput. Toh, menaikkan NJOP juga tidak bisa secara langsung.  Harus melalui perda. 

“Melihat kondisi ekonomi saat ini, menurut saya belum perlu ada kenaikan, takutnya membebani masyarakat,” pungkas dia.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/