Radar Bojonegoro – Kalangan DPRD Bojonegoro meminta fokus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 tidak hanya pembangunan infrastrukur. Namun, juga harus memperhatikan penguatan ekonomi. Sebab, pandemi Covid-19 banyak menganggu sektor perekonomian dan usaha.
‘’Sesuai draf kami terima, tahun depan fokusnya masih ke infrastruktur,’’ kata anggota Komisi B DPRD Bojonegoro Lasuri kemari (15/11). Menurut Lasuri, tahun depan penanganan Covid-19 dan dampak nya memang sudah dialo kasikan. Namun, dia meminta untuk menam bah alokasi itu. Sehingga, pena nganan Covid-19 bisa lebih maksimal.
Sesuai draf KUAPPAS, anggaran bantuan sosial tahun depan mencapai Rp 37 miliar. Dana itu untuk bantuan sosial seperti makanan, bahan makanan, dan bantuan lainnya. Sedangkan, untuk bidang medis, anggarannya dialokasikan Rp 4 miliar. ‘’Itu sekilas yang saya lihat,’’ jelas politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
OPD untuk meng alokasikan penanganan Covid-19 dan dampaknya di semua sektor masing-masing. Misalnya, dinas perda gangan (disdag) untuk penguatan sektor ekonomi. Sehingga, perekonomian tahun depan juga bisa semakin membaik. Lasuri menjelaskan, tahun depan APBD mencapai Rp 6 triliun. Jumlah itu terdiri atas Rp 3,7 triliun pendapatan dan Rp 6 triliun belanja. Sehingga, ada defisit belanja Rp 2,3 triliun.
‘’Kondisi itu membutuhkan perbaikan perekonomian. Sehingga, defisit tahun depan tidak terlalu lebar,’’ jelas politikus asal Kecamatan Baureno itu. Tahun depan, lanjut Lasuri, fokus APBD masih pemba ngunnan infrastruktur. Mulai jalan, jembatan, pembangunan gedung sekolah, pasar dan lainnya. Namun, perbaikan sektor ekonomi dengan anggaran APBD juga harus menjadi fokus.
‘’Jika sektor ekonomi bagus, PAD (pendapatan asli daerah) juga akan semakin meningkat,’’ jelasnya. Anggota Tim Anggaran Pemkab Bojonegoro Anwar Mukhtadlo menjelaskan, fokus APBD 2021 memang masih infrastruktur. ‘’Itu yang paling besar anggarannya tahun depan. Tepatnya berapa saya tidak hafal,’’ jelasnya. Namun, sektor-sektor lainnya juga masih mendapatkan porsi tersendiri. Seperti untuk Covid-19, ekonomi, dan pendidikan.
‘’Alokasi untuk penanganan Covid-19 juga sudah ada,’’ jelasnya. Salah satunya, adalah anggaran untuk pembelian vaksin. Namun, itu masih belum ada kepastian. Sebab, rencananya vaksin akan didanani oleh pemerintah pusat. ‘’Tapi, kami akan jaga-jaga untuk anggarannya,’’ jelas kepala badan perencanaan dan pembangunan daerah (bappeda) itu.
Saat ini, lanjut dia, APBD 2021 masih belum dibahas. Rencananya, hari ini pemkab baru akan mengirimkan draf ke DPRD. ‘’Rencananya akhir bulan ini sudah harus selesai. Tapi, tidak tahu kalau ada perubahan jadwal,’’ jelasnya.
