alexametrics
25.3 C
Bojonegoro
Sunday, May 22, 2022

Bolos 10 Hari, PNS Bisa Dipecat

Radar Bojonegoro – Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) memperketat sanksi bagi PNS bolos, atau tidak masuk kerja tanpa alasan sah.

Sanksinya ringan, sedang, hingga berat. Di pasal 11 ayat 2 huruf (d) berbunyi pemberhentian PNS apabila selama 38 hari dalam setahun, atau 10 hari berturut-turut tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, bisa dipecat.

Kepala Bidang (Kabid) Pengadaan, Pemberhentian, dan In formasi Aparatur Badan Ke pe gawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bojonegoro Joko Tri Cahyono menerangkan, PP Nomor 94 Tahun 2021 meng gantikan PP Nomor 53 Tahun 2010. Salah satu perbedaannya, di PP baru itu terkait sanksi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan sah.

Baca Juga :  Jalan Ambles, Truk Terguling

Sebelumnya, pada pasal 10 ayat 9 huruf (d) PP Nomor 53 Tahun 2010 berbunyi pemberhentian PNS apabila selama 46 hari kerja atau lebih dalam setahun tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah. Sedangkan di PP baru tepatnya pasal 11 ayat 2 huruf d berbunyi pemberhentian PNS apabila selama 38 hari dalam setahun atau 10 hari berturut-turut tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah.

“Perbedaan PP lama dan baru yang mencolok terkait aturan sanksi bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah,” ujarnya.

Joko menjelaskan, penerapan PP Nomor 94 Tahun 2021 itu pun masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) berupa Peraturan Kepala (Perka) Badan Kepegawaian Negara (BKN). Karena setiap aturan tersebut nantinya dalam proses pelaksanaannya tentu akan ada mekanismenya.

Baca Juga :  Jumlah Kampung KB dan Aman Baby Boom Selama Pandemi

“Selanjutnya untuk implementasi PP baru itu kami masih menunggu juknis dan juklak dari BKN,” ucapnya.

Dia menambahkan, di ketentuan penutup menyebutkan PP Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kemudian PP Nomor 53 Tahun 2010 sepanjang tidak mengatur jenis hukuman disiplin sedang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS diteken Presiden Joko Widodo pada 31 Agustus lalu. Aturan anyar itu dibuat untuk melaksanakan ketentuan pasal 86 ayat 4 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Radar Bojonegoro – Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) memperketat sanksi bagi PNS bolos, atau tidak masuk kerja tanpa alasan sah.

Sanksinya ringan, sedang, hingga berat. Di pasal 11 ayat 2 huruf (d) berbunyi pemberhentian PNS apabila selama 38 hari dalam setahun, atau 10 hari berturut-turut tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, bisa dipecat.

Kepala Bidang (Kabid) Pengadaan, Pemberhentian, dan In formasi Aparatur Badan Ke pe gawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bojonegoro Joko Tri Cahyono menerangkan, PP Nomor 94 Tahun 2021 meng gantikan PP Nomor 53 Tahun 2010. Salah satu perbedaannya, di PP baru itu terkait sanksi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan sah.

Baca Juga :  Hanya Diminati Pegawai, Bisnis Sepatu Pantofel Lesu

Sebelumnya, pada pasal 10 ayat 9 huruf (d) PP Nomor 53 Tahun 2010 berbunyi pemberhentian PNS apabila selama 46 hari kerja atau lebih dalam setahun tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah. Sedangkan di PP baru tepatnya pasal 11 ayat 2 huruf d berbunyi pemberhentian PNS apabila selama 38 hari dalam setahun atau 10 hari berturut-turut tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah.

“Perbedaan PP lama dan baru yang mencolok terkait aturan sanksi bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah,” ujarnya.

Joko menjelaskan, penerapan PP Nomor 94 Tahun 2021 itu pun masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) berupa Peraturan Kepala (Perka) Badan Kepegawaian Negara (BKN). Karena setiap aturan tersebut nantinya dalam proses pelaksanaannya tentu akan ada mekanismenya.

Baca Juga :  Rock n Dut: Hibur Warga dan Berantas Hoax

“Selanjutnya untuk implementasi PP baru itu kami masih menunggu juknis dan juklak dari BKN,” ucapnya.

Dia menambahkan, di ketentuan penutup menyebutkan PP Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kemudian PP Nomor 53 Tahun 2010 sepanjang tidak mengatur jenis hukuman disiplin sedang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS diteken Presiden Joko Widodo pada 31 Agustus lalu. Aturan anyar itu dibuat untuk melaksanakan ketentuan pasal 86 ayat 4 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

Dari Dangdut ke Salawat

Mampu Berbuah Lebih Cepat

Anak Desa Harus Semangat Kuliah


/