alexametrics
24 C
Bojonegoro
Tuesday, June 28, 2022

Gaji PPPK Berijazah Sarjana Rp 2,9 Juta

Radar Bojonegoro – Alokasi gaji untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (PPPK) dianggarkan Rp 34 miliar. Gaji itu untuk 479 PPPK yang diperkirakan minggu ini meneken kontrak. Gaji para PPPK itu nantinya akan dibedakan sesuai jenjang pendidikannya.

Mereka yang berijazah sarjana bakal menerima gaji pokok Rp 2,9 juta. Sedangkan, yang berijazah diploma tiga (D-3) sebesar Rp 2,6 juta. Gaji itu masih belum tunjangan yang akan mereka terima setiap bulan.

‘’Gaji yang diterima hampir sama dengan CPNS,’’ kata Kabid Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Aparatur Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bojonegoro Joko Tri Cahyono. Rerata, lanjut Joko, para PPPK ini sudah sarjana atau strata 1 (S1).

Baca Juga :  Tanpa Generasi Penerus, Ampo Terancam Punah 

Sebagian besar PPPK ini tenaga pendidikan. Sedangkan, yang masih berijazah D-3 rerata penyuluh pertanian. Jumlah total PPPK adalah 479 orang. Terdiri dari 375 guru, 25 tenaga kesehatan, dan 79 penyuluh pertanian.

Mereka nantinya akan dikontrak mulai 1 tahun hingga 5 tahun. Lamanya kontrak tergantung masa kerja. Mereka sudah berusia 50 tahun dikontrak satu tahun. Lainnya dikontrak lima tahun. ‘’Itu sesuai dengan Perpres Nomor 98 Tahun 2020,’’ jelasnya.

Joko menjelaskan, hingga kini persiapan pembuatan surat keputusan (SK) sudah rampung. Diperkirakan para PPPK itu akan menerima kontrak kerja minggu ini. Usai menerima surat kontrak itu, para PPPK segera bertugas. Mereka miliki peran sama seperti pegawai negeri sipil (PNS). Namun, memiliki masa tugas terbatas sesuai kontrak. ‘’Mereka nantinya menjadi pegawai fungsional. Bukan struktural,’’ jelasnya.

Baca Juga :  Rata-rata Honorer Kemenag Menerima Rp 36 Juta

Tahun ini, lanjut Joko, pihaknya tengah mengusulkan 382 formasi PPPK. Semua formasi itu adalah guru. Sedangkan formasi lainnya akan masuk di CPNS. ‘’Tahun ini tidak ada CPNS bidang guru. Semua guru masuk formasi PPPK,’’ jelasnya.

Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro Mochlasin Afan meminta pemkab segera menuntaskan PPPK itu. Sehingga, pemkab bisa fokus seleksi PPPK dan CPNS berikutnya. PPPK ini sudah cukup lama dan harus segera diselesaikan. Menurut Afan, masih belum tahu persis kebijakan pusat berencana tidak membuka formasi CPNS guru itu. Dalam waktu dekat pihaknya akan berkoordinasi dengan BKKP membahas hal itu.

Radar Bojonegoro – Alokasi gaji untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (PPPK) dianggarkan Rp 34 miliar. Gaji itu untuk 479 PPPK yang diperkirakan minggu ini meneken kontrak. Gaji para PPPK itu nantinya akan dibedakan sesuai jenjang pendidikannya.

Mereka yang berijazah sarjana bakal menerima gaji pokok Rp 2,9 juta. Sedangkan, yang berijazah diploma tiga (D-3) sebesar Rp 2,6 juta. Gaji itu masih belum tunjangan yang akan mereka terima setiap bulan.

‘’Gaji yang diterima hampir sama dengan CPNS,’’ kata Kabid Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Aparatur Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bojonegoro Joko Tri Cahyono. Rerata, lanjut Joko, para PPPK ini sudah sarjana atau strata 1 (S1).

Baca Juga :  Dampak Pemekaran Desa; Sosiologis Masyarakat Justru Aman

Sebagian besar PPPK ini tenaga pendidikan. Sedangkan, yang masih berijazah D-3 rerata penyuluh pertanian. Jumlah total PPPK adalah 479 orang. Terdiri dari 375 guru, 25 tenaga kesehatan, dan 79 penyuluh pertanian.

Mereka nantinya akan dikontrak mulai 1 tahun hingga 5 tahun. Lamanya kontrak tergantung masa kerja. Mereka sudah berusia 50 tahun dikontrak satu tahun. Lainnya dikontrak lima tahun. ‘’Itu sesuai dengan Perpres Nomor 98 Tahun 2020,’’ jelasnya.

Joko menjelaskan, hingga kini persiapan pembuatan surat keputusan (SK) sudah rampung. Diperkirakan para PPPK itu akan menerima kontrak kerja minggu ini. Usai menerima surat kontrak itu, para PPPK segera bertugas. Mereka miliki peran sama seperti pegawai negeri sipil (PNS). Namun, memiliki masa tugas terbatas sesuai kontrak. ‘’Mereka nantinya menjadi pegawai fungsional. Bukan struktural,’’ jelasnya.

Baca Juga :  Asumsi Kuota 50 Persen, Antrean Haji di Bojonegoro hingga 2090

Tahun ini, lanjut Joko, pihaknya tengah mengusulkan 382 formasi PPPK. Semua formasi itu adalah guru. Sedangkan formasi lainnya akan masuk di CPNS. ‘’Tahun ini tidak ada CPNS bidang guru. Semua guru masuk formasi PPPK,’’ jelasnya.

Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro Mochlasin Afan meminta pemkab segera menuntaskan PPPK itu. Sehingga, pemkab bisa fokus seleksi PPPK dan CPNS berikutnya. PPPK ini sudah cukup lama dan harus segera diselesaikan. Menurut Afan, masih belum tahu persis kebijakan pusat berencana tidak membuka formasi CPNS guru itu. Dalam waktu dekat pihaknya akan berkoordinasi dengan BKKP membahas hal itu.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/