alexametrics
29.2 C
Bojonegoro
Tuesday, June 28, 2022

Polisi Awasi Kampanye Hitam via Medsos, Ini Kata Kapolres Bojonegoro

PILKADA 2018 – Keramaian pemilihan bupati 2018 tidak hanya terjadi di dunia nyata, tetapi juga jagat maya. Sebab, media sosial (medsos) kerap dijadikan sebagai media promosi pasangan calon atau sebaliknya black campaign  (kampanye hitam). Polres Bojonegoro bekerja sama dengan Polda Jawa Timur membentuk Satgas Nusantara, tugasnya memantau adanya tindak pidana kampanye hitam di ranah medsos.

‘’Dikhawatirkan black campaign justru dilakukan pihak ketiga yang ingin membuat kekacauan,” kata Kapolres Bojonegoro AKBP Wahyu Sri Bintoro kemarin (15/2).

Dia mengatakan, akan memantau terhadap kejahatan cyber. Sebab, dipungkiri atau tidak, pelanggaran menggunakan media sosial sangat berpotensi terjadi. Karena itu, sudah melakukan koordinasi dengan liaison officer (LO) paslon untuk bersama-sama memantau. 

Selain dari simpatisan, menurut dia, kampanye hitam juga bisa dilakukan pihak ketiga. Pihak tidak ikut kontestasi pilbup secara langsung. Karena itu, tidak hanya melakukan pemantauan di daerah, pihaknya juga bekerja sama dengan Satgas Nusantara Polda Jatim memantau tindak pidana kampanye hitam di ranah medsos. 

Baca Juga :  Tiga Siswa SMA Temukan Karya Pemanfaatan Limbah

Kampanye hitam melalui medsos, menurut dia, masuk di delik aduan. Sehingga,  jika ada yang mengadu baru bisa dilakukan penindakan. ‘’Kita tidak memantau sendirian, tapi dikoordinir Polda melalui Satgas Nusantara,” tegasnya.

Koordinator Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Panwaskab Bojonegoro Mujiono mengatakan, seiring kemajuan teknologi, tentu berdampak menjamurnya berbagai kampanye melalui medsos. Nah, menjadi masalah adalah ketika berbagai black campaign (kampanye hitam) berupa berita hoax menyudutkan pihak tertentu dan fitnah tidak dilakukan akun resmi. Tetapi akun dari simpatisan. 

Sebab, pihak panwaskab hanya mengawasi akun-akun didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPUK) setempat. ‘’Tentunya tugas kami hanya memantau akun-akun resmi yang sudah didaftarkan,” katanya.

Baca Juga :  Petani di Kapas Terancam Gagal Panen

Secara aturan, pasal 48 Peraturan (P) KPU Nomor 4 Tahun 2017, kata dia, postingan apapun berupa tulisan, suara, gambar, tulisan, dan gambar, hingga suara dan gambar, selama berkaitan kampanye hitam dan fitnah pada pihak tertentu, tentu tergolong pelanggaran. 

Dia mengaku kesulitan jika postingan-postingan seperti itu justru berasal dari akun tidak terdaftar. Menurut dia, itu menjadi masalah karena panwaskab tidak bisa menindak. Potensi terjadinya pelanggaran di medsos sangat besar. 

Sebab, mayoritas masyarakat saat ini terbiasa menggunakan dan lebih responsif terlihat di medsos. Bahkan, pelanggaran tidak harus melangkahkan kaki, tapi cukup menggerakkan jari-jari saja. ‘’Masyarakat harus jeli dan tidak mudah termakan kampanye hitam,” imbuh dia.

PILKADA 2018 – Keramaian pemilihan bupati 2018 tidak hanya terjadi di dunia nyata, tetapi juga jagat maya. Sebab, media sosial (medsos) kerap dijadikan sebagai media promosi pasangan calon atau sebaliknya black campaign  (kampanye hitam). Polres Bojonegoro bekerja sama dengan Polda Jawa Timur membentuk Satgas Nusantara, tugasnya memantau adanya tindak pidana kampanye hitam di ranah medsos.

‘’Dikhawatirkan black campaign justru dilakukan pihak ketiga yang ingin membuat kekacauan,” kata Kapolres Bojonegoro AKBP Wahyu Sri Bintoro kemarin (15/2).

Dia mengatakan, akan memantau terhadap kejahatan cyber. Sebab, dipungkiri atau tidak, pelanggaran menggunakan media sosial sangat berpotensi terjadi. Karena itu, sudah melakukan koordinasi dengan liaison officer (LO) paslon untuk bersama-sama memantau. 

Selain dari simpatisan, menurut dia, kampanye hitam juga bisa dilakukan pihak ketiga. Pihak tidak ikut kontestasi pilbup secara langsung. Karena itu, tidak hanya melakukan pemantauan di daerah, pihaknya juga bekerja sama dengan Satgas Nusantara Polda Jatim memantau tindak pidana kampanye hitam di ranah medsos. 

Baca Juga :  Sebelum Lelang, Marfuah Terima CD Dokumen Proyek

Kampanye hitam melalui medsos, menurut dia, masuk di delik aduan. Sehingga,  jika ada yang mengadu baru bisa dilakukan penindakan. ‘’Kita tidak memantau sendirian, tapi dikoordinir Polda melalui Satgas Nusantara,” tegasnya.

Koordinator Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Panwaskab Bojonegoro Mujiono mengatakan, seiring kemajuan teknologi, tentu berdampak menjamurnya berbagai kampanye melalui medsos. Nah, menjadi masalah adalah ketika berbagai black campaign (kampanye hitam) berupa berita hoax menyudutkan pihak tertentu dan fitnah tidak dilakukan akun resmi. Tetapi akun dari simpatisan. 

Sebab, pihak panwaskab hanya mengawasi akun-akun didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPUK) setempat. ‘’Tentunya tugas kami hanya memantau akun-akun resmi yang sudah didaftarkan,” katanya.

Baca Juga :  Pemkab Lamongan Raih WTP Tiga Kali Berturut-Turut

Secara aturan, pasal 48 Peraturan (P) KPU Nomor 4 Tahun 2017, kata dia, postingan apapun berupa tulisan, suara, gambar, tulisan, dan gambar, hingga suara dan gambar, selama berkaitan kampanye hitam dan fitnah pada pihak tertentu, tentu tergolong pelanggaran. 

Dia mengaku kesulitan jika postingan-postingan seperti itu justru berasal dari akun tidak terdaftar. Menurut dia, itu menjadi masalah karena panwaskab tidak bisa menindak. Potensi terjadinya pelanggaran di medsos sangat besar. 

Sebab, mayoritas masyarakat saat ini terbiasa menggunakan dan lebih responsif terlihat di medsos. Bahkan, pelanggaran tidak harus melangkahkan kaki, tapi cukup menggerakkan jari-jari saja. ‘’Masyarakat harus jeli dan tidak mudah termakan kampanye hitam,” imbuh dia.

Artikel Terkait

Most Read

Baru Lindra dan Kang Warih

Target Lulus Tahun Ini

Artikel Terbaru


/