alexametrics
29.7 C
Bojonegoro
Wednesday, August 10, 2022

Korupsi Desa Jari Masuk Tahap Dua

BOJONEGORO – Perkara korupsi dana APBDes di Desa Jari Kecamatan Gondang terus bergulir. Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro telah melimpahkan perkara ini memasuki tahap dua. Artinya, tersangka dan barang bukti sudah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). 

‘’Sudah kami limpahkan,’’ kata Kasi Pidana Khusus Kejari Bojonegoro Agus Budiarto, kemarin (15/1). Pelimpahan berkas tahap dua itu dilakukan pekan lalu.

Dua tersangka yakni Kades Jari, Srihamto dan bendahara desa setempat, Yatmirian dibawa ke lantai dua kantor kejari setempat. Di ruang itulah, kedua tersangka dilakukan pemeriksaan serta dilihat berkasnya. 

Setelah dianggap cukup, berkas tahap dua telah selesai. Karena itu, perkara ini menjadi wewenang kerja jaksa penuntut.

Baca Juga :  Akan Dipertemukan Semua Pihak di Cabdin

Dalam waktu yang telah ditentukan maka jaksa penuntut akan segera membuat rencana dakwaan dan akan segera melimpahkan berkasnya ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. 

‘’Kalau sudah dilimpahkan nanti saya kabari,’’ ujar jaksa asal Nganjuk itu. 

Dalam perkara ini, kades dan bendahara Desa Jari diduga telah melakukan korupsi APBDes 2014-2016. Nilai uang dikorupsi diperkirakan hingga  Rp 200 juta.

Meski demikian, tersangka sempat mengelak jika dituduh melakukan korupsi. Sebab, tersangka hanya menandatangani lembar pertanggungjawaban (LPJ) palsu.

Bahkan, ada kuitansi dan satu stempel yang diduga palsu. Stempel dan kuitansi tersebut dipalsukan panitia pelaksana pembangunan. 

Sebab, setelah dana desa (DD) dicairkan, tersangka langsung menyerahkan kepada panitia pembangunan.

Baca Juga :  Pencairan DD Tahap Dua, Sisa Desa Gaji

Hasil dari pemeriksaan di lapangan, pembangunan tersebut ada. Namun, setelah dihitung, tidak sesuai dengan rancangan anggaran biaya (RAB).

Diketahui, kedua tersangka itu ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II Bojonegoro sejak Kamis (16/11).

Tersangka terancam pasal 2 dan 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda maksimal Rp 1 miliar. 

Sementara itu, dalam perkara ini pengacara tersangka telah berganti. Sebelumnya yakni Nursamsi sekarang diganti oleh pengacara dari Surabaya. 

‘’Perkara sekarang sudah ke tahap pelimpahan tersangka, tapi pengacara ganti nunjuk dari Surabaya,’’ tutur dia.

BOJONEGORO – Perkara korupsi dana APBDes di Desa Jari Kecamatan Gondang terus bergulir. Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro telah melimpahkan perkara ini memasuki tahap dua. Artinya, tersangka dan barang bukti sudah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). 

‘’Sudah kami limpahkan,’’ kata Kasi Pidana Khusus Kejari Bojonegoro Agus Budiarto, kemarin (15/1). Pelimpahan berkas tahap dua itu dilakukan pekan lalu.

Dua tersangka yakni Kades Jari, Srihamto dan bendahara desa setempat, Yatmirian dibawa ke lantai dua kantor kejari setempat. Di ruang itulah, kedua tersangka dilakukan pemeriksaan serta dilihat berkasnya. 

Setelah dianggap cukup, berkas tahap dua telah selesai. Karena itu, perkara ini menjadi wewenang kerja jaksa penuntut.

Baca Juga :  Defisit APBD 400 M, Pemkab Pastikan Tak Pangkas Program Pembangunan

Dalam waktu yang telah ditentukan maka jaksa penuntut akan segera membuat rencana dakwaan dan akan segera melimpahkan berkasnya ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. 

‘’Kalau sudah dilimpahkan nanti saya kabari,’’ ujar jaksa asal Nganjuk itu. 

Dalam perkara ini, kades dan bendahara Desa Jari diduga telah melakukan korupsi APBDes 2014-2016. Nilai uang dikorupsi diperkirakan hingga  Rp 200 juta.

Meski demikian, tersangka sempat mengelak jika dituduh melakukan korupsi. Sebab, tersangka hanya menandatangani lembar pertanggungjawaban (LPJ) palsu.

Bahkan, ada kuitansi dan satu stempel yang diduga palsu. Stempel dan kuitansi tersebut dipalsukan panitia pelaksana pembangunan. 

Sebab, setelah dana desa (DD) dicairkan, tersangka langsung menyerahkan kepada panitia pembangunan.

Baca Juga :  Ratusan Desa Belum Lakukan Pengajuan dan Pencairan Dana Desa

Hasil dari pemeriksaan di lapangan, pembangunan tersebut ada. Namun, setelah dihitung, tidak sesuai dengan rancangan anggaran biaya (RAB).

Diketahui, kedua tersangka itu ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II Bojonegoro sejak Kamis (16/11).

Tersangka terancam pasal 2 dan 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda maksimal Rp 1 miliar. 

Sementara itu, dalam perkara ini pengacara tersangka telah berganti. Sebelumnya yakni Nursamsi sekarang diganti oleh pengacara dari Surabaya. 

‘’Perkara sekarang sudah ke tahap pelimpahan tersangka, tapi pengacara ganti nunjuk dari Surabaya,’’ tutur dia.

Artikel Terkait

Most Read

Berdiri sebelum Kemerdekaan

Talok Residence Belum Dikelola BBS?

Maksimalkan Potensi Desa

Artikel Terbaru


/