alexametrics
29.2 C
Bojonegoro
Monday, June 27, 2022

Jabatan Pengawas dan Komisaris Kosong 

BOJONEGORO – Majunya Soehadi Moeljono pada pencalonan bupati Bojonegoro membuat jabatan komisaris pada dua BUMD kosong per 1 Februari mendatang. Sebab dia menjabat sebagai dewan pengawas di BPR sekaligus komisaris PT. ADS. Sehingga pemkab setempat harus segera mencari pengganti. 

“Saat ini ada dua BUMD yang kursi komisarisnya kosong, jadi kita mulai segera mencari pengisinya,” kata Kabag Perekonomian sekaligus Pembina BUMD Bojonegoro, Rahmat Junaidi senin (15/1)  

Dia menjelaskan, pihaknya sedang menyusun proses rekrutmen komisaris di dua BUMD. Karena posisi yang dibutuhkan komisaris, sehingga persiapannya lebih kompleks dan berbeda dibanding direktur. 

Menurut dia, calon pengawas di BPR harus sesuai yang disyaratkan lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Terutama harus memiliki sertifikasi dewan pengawas dari perhimpunan bank perkreditan rakyat Indonesia (perbarindo). Selain itu figur yang dibutuhkan bisa memotivasi BUMD untuk bisa meningkatkan pendapatan dan menjaga stabilitas perusahaan.

Baca Juga :  Setahun, 7 Jabatan Kepala OPD Masih Kosong

Sedangkan untuk komisaris PT. ADS, harus menguasai atau setidaknya memahami participating interest yang diikuti PT ADS pada proyek Blok Cepu. “Tidak ada syarat harus warga Bojonegoro. Tetapi diprioritaskan mereka yang tinggal di Bojonegoro,” tandasnya. 

Seperti diketahui, masing-masing BUMD memiliki tiga komisaris. Dengan kosongnya satu posisi komisaris, sebenarnya masih ada dua komisaris. Namun diusahakan tiap perusahaan harus ada tiga jajaran komisaris. Sebab, dewan komisaris adalah wakil dari pemerintah sebagai pemilik saham BUMD tersebut. Sehingga posisinya harus ganjil. “Minimal harus tiga agar saat membuat keputusan bisa berimbang,” pungkas Rahmat.

BOJONEGORO – Majunya Soehadi Moeljono pada pencalonan bupati Bojonegoro membuat jabatan komisaris pada dua BUMD kosong per 1 Februari mendatang. Sebab dia menjabat sebagai dewan pengawas di BPR sekaligus komisaris PT. ADS. Sehingga pemkab setempat harus segera mencari pengganti. 

“Saat ini ada dua BUMD yang kursi komisarisnya kosong, jadi kita mulai segera mencari pengisinya,” kata Kabag Perekonomian sekaligus Pembina BUMD Bojonegoro, Rahmat Junaidi senin (15/1)  

Dia menjelaskan, pihaknya sedang menyusun proses rekrutmen komisaris di dua BUMD. Karena posisi yang dibutuhkan komisaris, sehingga persiapannya lebih kompleks dan berbeda dibanding direktur. 

Menurut dia, calon pengawas di BPR harus sesuai yang disyaratkan lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Terutama harus memiliki sertifikasi dewan pengawas dari perhimpunan bank perkreditan rakyat Indonesia (perbarindo). Selain itu figur yang dibutuhkan bisa memotivasi BUMD untuk bisa meningkatkan pendapatan dan menjaga stabilitas perusahaan.

Baca Juga :  Empat Jabatan di Lamongan Masih Kosong

Sedangkan untuk komisaris PT. ADS, harus menguasai atau setidaknya memahami participating interest yang diikuti PT ADS pada proyek Blok Cepu. “Tidak ada syarat harus warga Bojonegoro. Tetapi diprioritaskan mereka yang tinggal di Bojonegoro,” tandasnya. 

Seperti diketahui, masing-masing BUMD memiliki tiga komisaris. Dengan kosongnya satu posisi komisaris, sebenarnya masih ada dua komisaris. Namun diusahakan tiap perusahaan harus ada tiga jajaran komisaris. Sebab, dewan komisaris adalah wakil dari pemerintah sebagai pemilik saham BUMD tersebut. Sehingga posisinya harus ganjil. “Minimal harus tiga agar saat membuat keputusan bisa berimbang,” pungkas Rahmat.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/