alexametrics
23.7 C
Bojonegoro
Wednesday, May 25, 2022

Tunggu Kesepakatan OPD, Siap Luncurkan Aplikasi Cegah Korupsi

BOJONEGORO – Aplikasi open data contract digadang-gadang mempermudah masyarakat mengakses informasi publik bakal diluncurkan pemkab awal tahun depan. Selain itu, aplikasi tersebut diklaim mampu menekan potensi tindak korupsi. Lewat aplikasi ini, berbagai kegiatan pengadaan barang bisa disaksikan secara langsung. 

’’Kami targetkan awal 2018 sudah diluncurkan,” kata Kepala Bidang E-Government Dinas Komunikasi dan Informasi (Dinkominfo) Bojonegoro Alit S. Purnayoga kamis (14/12) 

Alit mengatakan, sebenarnya, aplikasi tersebut kini sudah siap. Hanya, masih ada sejumlah penyesuaian.

Salah satunya masih diupayakan untuk bisa terintegrasi dengan sejumlah aplikasi lain, seperti sistem informasi rencana umum pengadaan (sirup) dan sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) dari lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (LKPP).

Sehingga, data pekerjaan pengadaan barang dan jasa di tahap perencanaan dan tender bisa terlihat. 

Baca Juga :  Belum Lantik Perangkat, Bupati Tegur Kades

Selain menunggu terintegrasinya sejumlah aplikasi tersebut, persiapan lain harus sudah klir sebelum diluncurkan adalah persiapan OPD lain.

Sebab, seluruh OPD harus bisa mengoperasikan aplikasi open data contract.

Sehingga, mau tidak mau, masing-masing OPD harus menyediakan admin untuk mengakses dan mengoperasikan aplikasi tersebut. 

’’Nah, ini yang butuh waktu. Kita masih harus melaksanakan bimtek bagi para calon admin di masing-masing OPD sebelum aplikasi diluncurkan,” imbuh dia.

Aplikasi open data contract, kata Alit, berfungsi mempermudah pengawasan sekaligus meminimalisasi terjadinya kecurangan dalam pengadaan.

Bahkan, menurut dia, aplikasi tersebut merupakan implementasi Perbup Nomor 1 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Dokumen Kontrak di Pemkab Bojonegoro. 

Terpisah, Bupati Bojonegoro Suyoto menjelaskan, ada sejumlah manfaat dari keberadaan aplikasi tersebut.

Baca Juga :  Fokus Perbaiki Semua Lini

Di antaranya, aplikasi ini adalah  cara pemerintah memastikan uang rakyat sudah disalurkan sesuai problem yang ditangani, menunjukkan partisipasi politik memiliki prioritas yang sesuai dengan fungsinya dan peruntukan aplikasi itu dibuat, dan yang terpenting bisa memastikan kompetisi tender berlangsung secara fair.

’’Sebab, semua bisa menyaksikan darimana asal sumber dana, apa peruntukannya dan untuk apa,” kata dia. 

Selain itu, kata Kang Yoto, penggunaan aplikasi sebagai tahap pengadaan barang di masing-masing OPD juga memudahkan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengecek penggunaan dana.

Tentunya, kata dia, itu sebagai upaya untuk menekan tindakan korupsi. 

BOJONEGORO – Aplikasi open data contract digadang-gadang mempermudah masyarakat mengakses informasi publik bakal diluncurkan pemkab awal tahun depan. Selain itu, aplikasi tersebut diklaim mampu menekan potensi tindak korupsi. Lewat aplikasi ini, berbagai kegiatan pengadaan barang bisa disaksikan secara langsung. 

’’Kami targetkan awal 2018 sudah diluncurkan,” kata Kepala Bidang E-Government Dinas Komunikasi dan Informasi (Dinkominfo) Bojonegoro Alit S. Purnayoga kamis (14/12) 

Alit mengatakan, sebenarnya, aplikasi tersebut kini sudah siap. Hanya, masih ada sejumlah penyesuaian.

Salah satunya masih diupayakan untuk bisa terintegrasi dengan sejumlah aplikasi lain, seperti sistem informasi rencana umum pengadaan (sirup) dan sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) dari lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (LKPP).

Sehingga, data pekerjaan pengadaan barang dan jasa di tahap perencanaan dan tender bisa terlihat. 

Baca Juga :  Fokus Perbaiki Semua Lini

Selain menunggu terintegrasinya sejumlah aplikasi tersebut, persiapan lain harus sudah klir sebelum diluncurkan adalah persiapan OPD lain.

Sebab, seluruh OPD harus bisa mengoperasikan aplikasi open data contract.

Sehingga, mau tidak mau, masing-masing OPD harus menyediakan admin untuk mengakses dan mengoperasikan aplikasi tersebut. 

’’Nah, ini yang butuh waktu. Kita masih harus melaksanakan bimtek bagi para calon admin di masing-masing OPD sebelum aplikasi diluncurkan,” imbuh dia.

Aplikasi open data contract, kata Alit, berfungsi mempermudah pengawasan sekaligus meminimalisasi terjadinya kecurangan dalam pengadaan.

Bahkan, menurut dia, aplikasi tersebut merupakan implementasi Perbup Nomor 1 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Dokumen Kontrak di Pemkab Bojonegoro. 

Terpisah, Bupati Bojonegoro Suyoto menjelaskan, ada sejumlah manfaat dari keberadaan aplikasi tersebut.

Baca Juga :  Pangsa Android Tak Pernah Sepi Pembeli

Di antaranya, aplikasi ini adalah  cara pemerintah memastikan uang rakyat sudah disalurkan sesuai problem yang ditangani, menunjukkan partisipasi politik memiliki prioritas yang sesuai dengan fungsinya dan peruntukan aplikasi itu dibuat, dan yang terpenting bisa memastikan kompetisi tender berlangsung secara fair.

’’Sebab, semua bisa menyaksikan darimana asal sumber dana, apa peruntukannya dan untuk apa,” kata dia. 

Selain itu, kata Kang Yoto, penggunaan aplikasi sebagai tahap pengadaan barang di masing-masing OPD juga memudahkan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengecek penggunaan dana.

Tentunya, kata dia, itu sebagai upaya untuk menekan tindakan korupsi. 

Artikel Terkait

Most Read

Satu Polisi Jaga Tujuh TPS

Debut Djordy Dituntut Tiga Poin

Kemanunggalan TNI Untuk Rakyat

Artikel Terbaru


/