alexametrics
32.6 C
Bojonegoro
Monday, August 8, 2022

Produsen Arak, Tiga Tahun Baru Dilimpahkan ke Pengadilan

PUTUSAN majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tuban Nomor 296/Pid.Sus/2017/PN.TBN yang memvonis Kastowo, terdakwa tindak pidana perdagangan pangan berupa minuman keras jenis arak, Rabu (13/9) lalu seakan membuka tabir buramnya proses penegakan hukum produsen arak di Bumi Wali. 

Pasalnya, proses hukum yang menjerat produsen minuman beralkohol hasil fermentasi beras itu sudah berjalan hampir tiga tahun.

Berdasarkan data yang dihimpun Jawa Pos Radar Tuban, surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) terhadap bos arak asal lingkungan Widengan, Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding ini dimulai pada 26 Maret 2015 berdasar hasil operasi yustisi yang dilakukan petugas gabungan satpol PP, TNI, dan polisi pada hari yang sama.

Berkas penyidikan tersebut  dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Tuban pada 2 Februari 2016. Berkas tersebut dinyatakan P-21 oleh kejaksaan pada 31 Maret 2016.

Ini artinya, dari SPDP hingga pelimpahan berkas dari polisi ke kejaksaan saja dibutuhkan waktu satu tahun. Belum lagi proses pelimpahan perkara dari kejaksaan ke pengadilan.

Baca Juga :  Sisa 3,5 Bulan, Kejar PAD Dari Sektor Wisata

Humas PN Tuban Donovan Akbar Kusumo Bhuwono mengatakan, pelimpahan perkara dari kejaksaan ke pengadilan itu berlangsung pada 8 Agustus 2017. Artinya, proses pelimpahan dari kejaksaan ke pengadilan membutuhkan waktu sekitar 1 tahun, 6 bulan.

Jauh lebih lama lagi dibanding proses pelimpahan dari penyidik polres ke jaksa penutunt umum (JPU). Sementara itu, proses di pengadilan berlangsung sekitar satu bulan.

Praktis, proses hukum sejak SPDP hingga putusan di pengadilan membutuhkan waktu hampir tiga tahun. Tidak heran, proses hukum yang sangat panjang ini memunculkan banyak pertanyaan.

Terlebih, lamanya proses hukum terhadap bos minuman keras yang beromzet miliaran ini jauh mengalahkan proses hukum terhadap tindak pidana korupsi yang rata-rata 1-1,5 tahun.

Baca Juga :  Bupati Lamongan Jajaki Pembuatan Sirkuit Motocross di Tlemang

Jaksa penutut umum (JPU) Kejari Radityo mengaku baru ditunjuk menjadi JPU pada 21 Juli 2017. Sebelumnya, JPU-nya adalah Sri Maryati dan Hery Purwato yang sudah pindah tugas.

‘’Sebelumnya saya tidak tahu, karena saya baru ditunjuk (menjadi JPU, Red) pada 21 Juli 2017,’’ kata dia  menanggapi pertanyaan wartawan koran ini terkait lamanya proses hukum bos arak tersebut.

Kasi Pidana Umum (Pidum) Wahyu Susanto menjelaskan, lamanya proses pelimpahan perkara ke pengadilan  bukan karena faktor kinerja jaksa penuntut umum (JPU), melainkan karena proses lambannya penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik polres.

‘’Kita sudah menyatakan P-21 pada 31 Maret. Tapi belum disertai penyerahan tersangka dan barang bukti,’’ terang Wahyu saat ditemui di ruang kerjanya, kemarin.

Selengkapnya baca di Koran Jawa Pos Radar Bojonegoro hari ini

PUTUSAN majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tuban Nomor 296/Pid.Sus/2017/PN.TBN yang memvonis Kastowo, terdakwa tindak pidana perdagangan pangan berupa minuman keras jenis arak, Rabu (13/9) lalu seakan membuka tabir buramnya proses penegakan hukum produsen arak di Bumi Wali. 

Pasalnya, proses hukum yang menjerat produsen minuman beralkohol hasil fermentasi beras itu sudah berjalan hampir tiga tahun.

Berdasarkan data yang dihimpun Jawa Pos Radar Tuban, surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) terhadap bos arak asal lingkungan Widengan, Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding ini dimulai pada 26 Maret 2015 berdasar hasil operasi yustisi yang dilakukan petugas gabungan satpol PP, TNI, dan polisi pada hari yang sama.

Berkas penyidikan tersebut  dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Tuban pada 2 Februari 2016. Berkas tersebut dinyatakan P-21 oleh kejaksaan pada 31 Maret 2016.

Ini artinya, dari SPDP hingga pelimpahan berkas dari polisi ke kejaksaan saja dibutuhkan waktu satu tahun. Belum lagi proses pelimpahan perkara dari kejaksaan ke pengadilan.

Baca Juga :  Semarak Jambore Kader Posyandu 2019

Humas PN Tuban Donovan Akbar Kusumo Bhuwono mengatakan, pelimpahan perkara dari kejaksaan ke pengadilan itu berlangsung pada 8 Agustus 2017. Artinya, proses pelimpahan dari kejaksaan ke pengadilan membutuhkan waktu sekitar 1 tahun, 6 bulan.

Jauh lebih lama lagi dibanding proses pelimpahan dari penyidik polres ke jaksa penutunt umum (JPU). Sementara itu, proses di pengadilan berlangsung sekitar satu bulan.

Praktis, proses hukum sejak SPDP hingga putusan di pengadilan membutuhkan waktu hampir tiga tahun. Tidak heran, proses hukum yang sangat panjang ini memunculkan banyak pertanyaan.

Terlebih, lamanya proses hukum terhadap bos minuman keras yang beromzet miliaran ini jauh mengalahkan proses hukum terhadap tindak pidana korupsi yang rata-rata 1-1,5 tahun.

Baca Juga :  Bisnis Sepatu Sport Menggeliat, Penggemar adalah Kaum Muda

Jaksa penutut umum (JPU) Kejari Radityo mengaku baru ditunjuk menjadi JPU pada 21 Juli 2017. Sebelumnya, JPU-nya adalah Sri Maryati dan Hery Purwato yang sudah pindah tugas.

‘’Sebelumnya saya tidak tahu, karena saya baru ditunjuk (menjadi JPU, Red) pada 21 Juli 2017,’’ kata dia  menanggapi pertanyaan wartawan koran ini terkait lamanya proses hukum bos arak tersebut.

Kasi Pidana Umum (Pidum) Wahyu Susanto menjelaskan, lamanya proses pelimpahan perkara ke pengadilan  bukan karena faktor kinerja jaksa penuntut umum (JPU), melainkan karena proses lambannya penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik polres.

‘’Kita sudah menyatakan P-21 pada 31 Maret. Tapi belum disertai penyerahan tersangka dan barang bukti,’’ terang Wahyu saat ditemui di ruang kerjanya, kemarin.

Selengkapnya baca di Koran Jawa Pos Radar Bojonegoro hari ini

Artikel Terkait

Most Read

Ortu Harus Tegas Atur Anak Main HP

Ajak Warga Ikut Padat Karya Tunai

Aset Syamsul di Lumajang Disita

Artikel Terbaru


/