alexametrics
29.3 C
Bojonegoro
Sunday, June 26, 2022

Prihatin, Trotoar Kini Berubah Fungsi

KOTA – Menjamurnya pedagang kaki lima (PKL) di Lamongan tidak diikuti dengan penataannya secara maksimal.

Buktinya, semakin banyak PKL yang berjualan di atas trotoar di wilayah Kota Soto ini. 

Padahal, hampir seluruh trotoar di Kota Lamongan telah dirombak. Jika sebelumnya hanya dari paving, maka saat ini diganti granit.

Secara penampilan, trotoar semakin mewah, tidak kalah dengan pedestrian di kota-kota besar.

‘’Kayaknya perda di Lamongan yang mengatur tentang fungsi trotoar perlu dirubah.

Yang semula fungsinya untuk pejalan kaki, dirubah fungsinya bebas untuk apa saja, termasuk untuk berjualan,’’ kata Totok, warga Tumenggungan kemarin (14/9).

Ya, PKL berjualan sea food, martabak, hingga penjual nasi boranan hampir ada di setiap trotoar jalan protokol.

Fasilitas trotoar juga banyak dimanfaatkan untuk tempat parkir motor hingga mobil. Bahkan, ada yang dipakai tempat usaha parkir bagi anak – anak sekolah.

Baca Juga :  Cabup Lamongan, Yuhronur Efendi Tampil Brilian Dalam Debat Pilkada

Sehingga seluruh trotoar tertutup oleh deretan motor.

Kepala Satpol PP Lamongan, Bambang Hadjar Purwono, mengakui kesulitan melakukan penertiban PKL yang berjualan di atas trotoar. Khususnya para penjual nasi boranan.

‘’Memang sulit. Perlu tindakan sinergi dishub, polisi, satpol PP dan disperindag. Bisa saja dijaga 24 jam, tapi itu tidak menyelesaikan masalah,’’ tuturnya.

Sebelumnya, Kasi Operasi dan Pengendalian Satpol PP Pemkab Lamongan, Bambang Yustiono, mengancam bakal mengangkuti meja dan kursi pedagang yang ditaruh di atas trotoar.

Alasannya, menganggu pengguna jalan yang melintas.  Salah satunya, meja dan kursi di trotoar sebelah kantor pos setempat, Jalan Lamongrejo.  

‘’Tetap kalau seperti itu saya bersama anggota akan melakukan pengangkutan meja dan kursi saat di atas trotoar tersebut, dibawa ke kantor,’’ katanya beberapa hari lalu.

Baca Juga :  Lagi, Kades Datangi DPRD

Sebab, pedagang tersebut melanggar Perda  Nomor 4 Tahun 2017. ‘’Jadi, mau gak mau, harus dilakukan penertiban kalau dilihat menaruh meja dan kursi (di atas trotoar),’’ imbuhnya. 

Sementara itu, Ketua Lembaga Pengembangan Sumberdaya Indonesia (LaPSI) Lamongan, Fatur Rohim Suhadi, melihat hampir seluruh trotoar yang ada di Kota Lamongan dimanfaatkan untuk berjualan.

‘’Lihat saja, penjual nasi boranan tempat jualannya hampir semuanya di atas trotoar. Tapi petugas Satpol PP nyaris tidak pernah atau tidak berani melakukan penertiban.

Bahkan di trotoar Jalan Panglima Sudirman yang jelas-jelas dilarang untuk berjualan dan memicu kemacetan, satpol PP juga tidak bisa menertibkan,’’ tandasnya.

‘’Daripada tidak mampu menegakkan perda, mungkin perdanya yang perlu dirubah. Kalau sebelumnya dilarang berjualan di atas trotoar, diganti menjadi dipersilahkan berjualan di atas trotoar,’’ sindirnya.

KOTA – Menjamurnya pedagang kaki lima (PKL) di Lamongan tidak diikuti dengan penataannya secara maksimal.

Buktinya, semakin banyak PKL yang berjualan di atas trotoar di wilayah Kota Soto ini. 

Padahal, hampir seluruh trotoar di Kota Lamongan telah dirombak. Jika sebelumnya hanya dari paving, maka saat ini diganti granit.

Secara penampilan, trotoar semakin mewah, tidak kalah dengan pedestrian di kota-kota besar.

‘’Kayaknya perda di Lamongan yang mengatur tentang fungsi trotoar perlu dirubah.

Yang semula fungsinya untuk pejalan kaki, dirubah fungsinya bebas untuk apa saja, termasuk untuk berjualan,’’ kata Totok, warga Tumenggungan kemarin (14/9).

Ya, PKL berjualan sea food, martabak, hingga penjual nasi boranan hampir ada di setiap trotoar jalan protokol.

Fasilitas trotoar juga banyak dimanfaatkan untuk tempat parkir motor hingga mobil. Bahkan, ada yang dipakai tempat usaha parkir bagi anak – anak sekolah.

Baca Juga :  Penanganan Kemiskinan, Agenda Rutin Blusukan Bupati

Sehingga seluruh trotoar tertutup oleh deretan motor.

Kepala Satpol PP Lamongan, Bambang Hadjar Purwono, mengakui kesulitan melakukan penertiban PKL yang berjualan di atas trotoar. Khususnya para penjual nasi boranan.

‘’Memang sulit. Perlu tindakan sinergi dishub, polisi, satpol PP dan disperindag. Bisa saja dijaga 24 jam, tapi itu tidak menyelesaikan masalah,’’ tuturnya.

Sebelumnya, Kasi Operasi dan Pengendalian Satpol PP Pemkab Lamongan, Bambang Yustiono, mengancam bakal mengangkuti meja dan kursi pedagang yang ditaruh di atas trotoar.

Alasannya, menganggu pengguna jalan yang melintas.  Salah satunya, meja dan kursi di trotoar sebelah kantor pos setempat, Jalan Lamongrejo.  

‘’Tetap kalau seperti itu saya bersama anggota akan melakukan pengangkutan meja dan kursi saat di atas trotoar tersebut, dibawa ke kantor,’’ katanya beberapa hari lalu.

Baca Juga :  Empat Kepala OPD Positif Covid Dirawat di RSUD Bojonegoro

Sebab, pedagang tersebut melanggar Perda  Nomor 4 Tahun 2017. ‘’Jadi, mau gak mau, harus dilakukan penertiban kalau dilihat menaruh meja dan kursi (di atas trotoar),’’ imbuhnya. 

Sementara itu, Ketua Lembaga Pengembangan Sumberdaya Indonesia (LaPSI) Lamongan, Fatur Rohim Suhadi, melihat hampir seluruh trotoar yang ada di Kota Lamongan dimanfaatkan untuk berjualan.

‘’Lihat saja, penjual nasi boranan tempat jualannya hampir semuanya di atas trotoar. Tapi petugas Satpol PP nyaris tidak pernah atau tidak berani melakukan penertiban.

Bahkan di trotoar Jalan Panglima Sudirman yang jelas-jelas dilarang untuk berjualan dan memicu kemacetan, satpol PP juga tidak bisa menertibkan,’’ tandasnya.

‘’Daripada tidak mampu menegakkan perda, mungkin perdanya yang perlu dirubah. Kalau sebelumnya dilarang berjualan di atas trotoar, diganti menjadi dipersilahkan berjualan di atas trotoar,’’ sindirnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/