alexametrics
30.3 C
Bojonegoro
Wednesday, May 18, 2022

Rp 19 Miliar Tertahan, Ribuan Siswa Tak Bisa Cairkan  

BOJONEGORO – Sebanyak Rp 19 miliar dana alokasi khusus (DAK) pendidikan tertahan di desa. Akibatnya, ribuan siswa tidak bisa mencairkan dana yang khusus diberikan siswa SMA/SMK/SMA itu.

Direktur Utama BPR Bojonegoro Sutarmini menjelaskan, dari total DAK tahun ini senilai Rp 50 miliar, yang baru masuk ke BPR hanya Rp 31 miliar. Sisanya, sebanyak Rp 19 miliar, hingga kini masih ada di desa. Hal tersebut membuat pencairan DAK pada siswa menjadi terhambat. Jumlah itu tersebar di sejumlah desa. ”Ada lebih dari seratus desa yang belum mentransfer dana ke kami,’’ ungkapnya.

Sutarmini menjelaskan, desa yang belum transfer dana tersebut, siswanya tidak bisa mencairkan dana tersebut. Hal tersebut membuat pencairan DAK pendidikan semakin molor. 

Menurut Sutarmini, pihaknya sudah berkoordinasi dengan kecamatan mengenai hal tersebut. Namun, hingga kini jumlah dana yang masuk ke BPR masih belum berubah. Masih dikisaran Rp 31 miliar. ”Sejak Juli lalu masih segitu,’’ jelasnya.

Baca Juga :  Sulastri Bersihkan Bahu Jalan

Dalam hal ini, lanjutnya, BPR tidak bisa menekan desa. Sehingga, pihaknya hanya bisa berkoordinasi dengan kecamatan. Selanjutnya, kecamatan yang akan melakukan konfirmasi ke desa. 

Dari total Rp 31 miliar anggaran yang masuk ke BPR, sekitar Rp 10 miliar dana belum teridentifikasi. Itu terjadi karena desa hanya mentransfer dana. Sedangkan bukti transfernya tidak dikirimkan ke BPR. ”Pengiriman harus disertai bukti transfer. Sehingga, bisa dicairkan segera,’’ jelasnya.

Proses pengambilan DAK pendidikan dilakukan sendiri oleh siswa di BPR. Siswa harus membawa surat rekomendasi dari sekolah untuk mencairkannya. Surat rekomendasi tersebut berisi apa saja yang akan dibeli oleh siswa. ”Tanpa itu, dana tidak bisa dicairkan,’’ jelasnya.

Tahun ini, proses pencairan DAK Pendidikan memang tidak langsung dilakukan oleh desa. Namun, dilakukan oleh BPR. Prosesnya, desa mengajukan pencairan dana tersebut ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Bojonegoro. Setelah itu, DPKAD mentransfer dana tersebut ke rekening desa. Kemudian, desa mentransfer dana tersebut ke BPR. Siswa harus melakukan pencaiaran di BPR dengan membawa surat rekomendasi.

Baca Juga :  Tambah Ahli Bahasa Lagi

Kepala DPKAD Bojonegoro Ibnu Soeyuthi menjelaskan, proses pencairan DAK pendidikan dari pemkab ke desa sudah tuntas. Seharusnya, saat ini proses pencairan sudah tuntas. Sebab, setelah desa menerimanya harus ditransfer ke BPR. ”Mengenai pencairannya ke BPR,’’ jelasnya.

Terkait banyaknya desa yang belum mentransfer ke BPR, Ibnu tidak mengetahuinya. Sebab, pihaknya hanya mentransfer dana tersebut ke desa. Setelah itu, proses ada di desa dan BPR. Namun, dia berharap, BPR harus jemput bola. Jangan sampai hanya menunggu transferan saja. ”Kalau belum ada, desa didatangi,’’ ungkapnya. 

Dia menambahkan, pencairan DAK pendidikan melalui BPR tersebut adalah usulan banyak pihak. Sebab, saat diberikan langsung pada 2015 lalu, dana tersebut banyak tidak sesuai peruntukan. ”Misalnya buat beli hape dan dipakai orang tua,’’ jelasnya.

BOJONEGORO – Sebanyak Rp 19 miliar dana alokasi khusus (DAK) pendidikan tertahan di desa. Akibatnya, ribuan siswa tidak bisa mencairkan dana yang khusus diberikan siswa SMA/SMK/SMA itu.

Direktur Utama BPR Bojonegoro Sutarmini menjelaskan, dari total DAK tahun ini senilai Rp 50 miliar, yang baru masuk ke BPR hanya Rp 31 miliar. Sisanya, sebanyak Rp 19 miliar, hingga kini masih ada di desa. Hal tersebut membuat pencairan DAK pada siswa menjadi terhambat. Jumlah itu tersebar di sejumlah desa. ”Ada lebih dari seratus desa yang belum mentransfer dana ke kami,’’ ungkapnya.

Sutarmini menjelaskan, desa yang belum transfer dana tersebut, siswanya tidak bisa mencairkan dana tersebut. Hal tersebut membuat pencairan DAK pendidikan semakin molor. 

Menurut Sutarmini, pihaknya sudah berkoordinasi dengan kecamatan mengenai hal tersebut. Namun, hingga kini jumlah dana yang masuk ke BPR masih belum berubah. Masih dikisaran Rp 31 miliar. ”Sejak Juli lalu masih segitu,’’ jelasnya.

Baca Juga :  Komnas Perlindungan Anak Beri Penghargaan ke Kapolres Tuban 

Dalam hal ini, lanjutnya, BPR tidak bisa menekan desa. Sehingga, pihaknya hanya bisa berkoordinasi dengan kecamatan. Selanjutnya, kecamatan yang akan melakukan konfirmasi ke desa. 

Dari total Rp 31 miliar anggaran yang masuk ke BPR, sekitar Rp 10 miliar dana belum teridentifikasi. Itu terjadi karena desa hanya mentransfer dana. Sedangkan bukti transfernya tidak dikirimkan ke BPR. ”Pengiriman harus disertai bukti transfer. Sehingga, bisa dicairkan segera,’’ jelasnya.

Proses pengambilan DAK pendidikan dilakukan sendiri oleh siswa di BPR. Siswa harus membawa surat rekomendasi dari sekolah untuk mencairkannya. Surat rekomendasi tersebut berisi apa saja yang akan dibeli oleh siswa. ”Tanpa itu, dana tidak bisa dicairkan,’’ jelasnya.

Tahun ini, proses pencairan DAK Pendidikan memang tidak langsung dilakukan oleh desa. Namun, dilakukan oleh BPR. Prosesnya, desa mengajukan pencairan dana tersebut ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Bojonegoro. Setelah itu, DPKAD mentransfer dana tersebut ke rekening desa. Kemudian, desa mentransfer dana tersebut ke BPR. Siswa harus melakukan pencaiaran di BPR dengan membawa surat rekomendasi.

Baca Juga :  Terkandung Zat Aktif untuk Lawan Kanker

Kepala DPKAD Bojonegoro Ibnu Soeyuthi menjelaskan, proses pencairan DAK pendidikan dari pemkab ke desa sudah tuntas. Seharusnya, saat ini proses pencairan sudah tuntas. Sebab, setelah desa menerimanya harus ditransfer ke BPR. ”Mengenai pencairannya ke BPR,’’ jelasnya.

Terkait banyaknya desa yang belum mentransfer ke BPR, Ibnu tidak mengetahuinya. Sebab, pihaknya hanya mentransfer dana tersebut ke desa. Setelah itu, proses ada di desa dan BPR. Namun, dia berharap, BPR harus jemput bola. Jangan sampai hanya menunggu transferan saja. ”Kalau belum ada, desa didatangi,’’ ungkapnya. 

Dia menambahkan, pencairan DAK pendidikan melalui BPR tersebut adalah usulan banyak pihak. Sebab, saat diberikan langsung pada 2015 lalu, dana tersebut banyak tidak sesuai peruntukan. ”Misalnya buat beli hape dan dipakai orang tua,’’ jelasnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/