alexametrics
22.6 C
Bojonegoro
Tuesday, June 28, 2022

Bu Anna Apresiasi Kinerja Bapenda

Radar Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) baru saja merilis jumlah surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) 2021 pada acara Penerbitan SPPT PBB-P2 di ruang Angling Dharma Kantor Pemkab Bojonegoro, Rabu (10/3).

Acara dihadiri Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah, Sekda Nurul Azizah, Asisten Daerah, dan Kepala Bapenda Ibnu Soeyoeti, serta Camat se Kabupaten Bojonegoro. Dalam sambutannya, Bupati mengimbau kepada seluruh camat agar tahun ini lebih semangat lagi dalam memonitoring penagihan di lapangan, dan ASN harus menjadi contoh yang baik kepada masyarakat taat membayar pajak. ‘’Seratus persen ASN membayar pajak, harus begini,’’ harap Bu Anna.

Bupati menegaskan, pajak itu harus berazaskan keadilan. Bapenda diminta mengkaji ulang sumber penerimaan baru dari objek-objek baru. Karena kondisi pembangunan di lapangan juga sudah nampak perubahannya. ‘’Jadi Pemkab mempunyai kewenangan untuk menaksir ulang nilai jual objek pajak.’’ jelasnya.

Baca Juga :  Suami Selingkuh, 356 Istri Minta Cerai

Bupati meminta untuk memasangi papan, bagi yang belum bayar pajak. ‘’Kasih plang saja, tanah ini belum bayar PBB. Saya kira masyarakat akan antusias, yang penting dananya buat pembangunan,’’ tandasnya.

Pada acara tersebut, bupati secara simbolis menyerahkan berita acara SPPT PBB-P2 tahun 2021 untuk 4 Kecamatan, yakni Kecamatan Purwosari, Kecamatan Margomulyo, Kecamatan Kota Bojonegoro, dan Kecamatan Kalitidu. Sementara itu, Kepala Bapenda Bojonegoro Ibnu Soeyoeti mengatakan, penetapan SPPT ini telah ditetapkan di APBD 2021 pada Desember lalu, dengan target pendapatan sebesar Rp 691.312.969.472, disertai penyesuaian sebesar Rp 854.104.292.899.74.

Jadi, tahun ini ada 734.252 lembar yang diterbitkan, ‘’Ada kenaikan 3.522 lembar dari tahun sebelumnya yang menerbitkan 730.730 lembar,’’ terang Ibnu Akses online “SISMIOP PBB-P2”, telah dibuka pada 2 Maret, dan pembayaran sudah dapat dilakukan terhitung pada tanggal tersebut.

Baca Juga :  Lukis Kayu di Entong, Bentuk Karikatur hingga Bergaya Western

‘’Kami masih terus berupaya untuk memaksimalkan penerimaan pada ketetapan yang sudah ada,’’ jelas Ibnu. Maksudnya, kata dia, dengan memaksimalkan tagihan di tahun yang sedang berjalan maupun tunggakan yang masih ada. ‘’Serta berupaya juga untuk mencari sumber penerimaan baru dari objek-objek baru,’’ tambahnya.

Radar Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) baru saja merilis jumlah surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) 2021 pada acara Penerbitan SPPT PBB-P2 di ruang Angling Dharma Kantor Pemkab Bojonegoro, Rabu (10/3).

Acara dihadiri Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah, Sekda Nurul Azizah, Asisten Daerah, dan Kepala Bapenda Ibnu Soeyoeti, serta Camat se Kabupaten Bojonegoro. Dalam sambutannya, Bupati mengimbau kepada seluruh camat agar tahun ini lebih semangat lagi dalam memonitoring penagihan di lapangan, dan ASN harus menjadi contoh yang baik kepada masyarakat taat membayar pajak. ‘’Seratus persen ASN membayar pajak, harus begini,’’ harap Bu Anna.

Bupati menegaskan, pajak itu harus berazaskan keadilan. Bapenda diminta mengkaji ulang sumber penerimaan baru dari objek-objek baru. Karena kondisi pembangunan di lapangan juga sudah nampak perubahannya. ‘’Jadi Pemkab mempunyai kewenangan untuk menaksir ulang nilai jual objek pajak.’’ jelasnya.

Baca Juga :  Untuk Mama, Terlalu Sering Gunakan Popok Bisa Timbulkan Ruam 

Bupati meminta untuk memasangi papan, bagi yang belum bayar pajak. ‘’Kasih plang saja, tanah ini belum bayar PBB. Saya kira masyarakat akan antusias, yang penting dananya buat pembangunan,’’ tandasnya.

Pada acara tersebut, bupati secara simbolis menyerahkan berita acara SPPT PBB-P2 tahun 2021 untuk 4 Kecamatan, yakni Kecamatan Purwosari, Kecamatan Margomulyo, Kecamatan Kota Bojonegoro, dan Kecamatan Kalitidu. Sementara itu, Kepala Bapenda Bojonegoro Ibnu Soeyoeti mengatakan, penetapan SPPT ini telah ditetapkan di APBD 2021 pada Desember lalu, dengan target pendapatan sebesar Rp 691.312.969.472, disertai penyesuaian sebesar Rp 854.104.292.899.74.

Jadi, tahun ini ada 734.252 lembar yang diterbitkan, ‘’Ada kenaikan 3.522 lembar dari tahun sebelumnya yang menerbitkan 730.730 lembar,’’ terang Ibnu Akses online “SISMIOP PBB-P2”, telah dibuka pada 2 Maret, dan pembayaran sudah dapat dilakukan terhitung pada tanggal tersebut.

Baca Juga :  DPRD Desak Perbaikan SD Tepat Sasaran

‘’Kami masih terus berupaya untuk memaksimalkan penerimaan pada ketetapan yang sudah ada,’’ jelas Ibnu. Maksudnya, kata dia, dengan memaksimalkan tagihan di tahun yang sedang berjalan maupun tunggakan yang masih ada. ‘’Serta berupaya juga untuk mencari sumber penerimaan baru dari objek-objek baru,’’ tambahnya.

Artikel Terkait

Most Read

Samsul Ucapkan Perpisahan

Butuh Militansi Pemain

Artikel Terbaru


/