BOJONEGORO – Mengawal netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam pilbup menjadi prioritas utama Pj Bupati Suprianto selain melanjutkan pembangunan. Sebab, pada situasi ini ASN di Bojonegoro rawan tidak netral atau memihak salah salah satu pasangan calon (paslon).
”Nanti saya akan keliling ke kecamatan-kecamatan untuk memantau situasi,” ujar Suprianto dijumpai di rumah dinas (rumdin) bupati kemarin.
Pihaknya tidak ragu untuk memberikan sanksi tegas pada ASN yang melanggar. Karena itu, dia akan berkoordinasi dengan panwaskab. ”Sanksi-sanksinya nanti panwaskab yang akan menanganinya,” ujarnya.
Suprianto dilantik oleh Gubernur Jatim Soekarwo kemarin. Usai dilantik Suprianto langsung meluncur ke Bojonegoro untuk melaksanakan tugas sebagai Pj bupati. Dia akan menjabat selama enam bulan. Yaitu sampai bupati terpilih dilantik.
”Mengenai program yang akan saya laksanakan, daerah kan sudah punya RPJMD. Itu nanti yang akan kita laksanakan,” tuturnya.
Dalam waktu dekat, pihaknya akan mengumpulkan semua organisasi perangkat daerah (OPD) untuk berkoordinasi. Mana program yang sudah sesuai dan mana yang belum. ”Agar bisa diketahui bidang apa yang perlu ditingkatkan,” jelasnya.
Apakah akan melanjutkan program bupati sebelumnya? Menurut Suprianto, program bupati sebelumnya tidak perlu dihilangkan. Bahkan, itu yang akan diterapkan nantinya. ”Itu yang akan dijalankan,” jelasnya.
Suprianto berasal dari Desa/Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi. Namun, dia belum banyak mengenal wilayah Bojonegoro. Padahal, Ngawi dan Bojonegoro berdekatan.
Terakhir dia ke Bojonegoro sekitar 20 tahun lalu. Yaitu, ketika masih menjabat kasubag di pemprov. ”Itu sudah lama sekali,” jelasnya.
Mengenai banjir, dia sudah berkoordinasi dengan banyak pihak mengenai itu. Dia menyadari wilayah Bojonegoro rawan banjir karena dekat dengan Bengawan Solo. ”Saya sudah tanya BPBD provinsi dan Bakorwil mengenai banjir itu,” jelasnya.
